SuaraKita.org – Nepal akan menghitung orang LGBT untuk pertama kalinya dalam sensus berikutnya, sebuah langkah yang dianggap oleh para aktivis dapat membantu kaum minoritas seksual mendapatkan akses yang lebih baik ke pendidikan dan layanan perawatan kesehatan.
Negara Himalaya yang konservatif secara sosial telah menjadi semakin progresif mengenai hak-hak LGBT sejak perang saudara Maois yang berlangsung satu dekade berakhir pada 2006, dan monarki feodal dihapuskan dua tahun kemudian.
Pada 2007, Mahkamah Agung memerintahkan pemerintah untuk mengakhiri diskriminasi terhadap orang-orang LGBT dan memberlakukan langkah-langkah untuk menjamin persamaan hak mereka sebagai warga negara.
Bersama dengan Nepal, Pakistan, India, dan Bangladesh juga secara hukum mengakui transgender, yang sering memasukkan orang interseks dan kasim, sebagai jenis kelamin ketiga. Nepal dan India telah melakukan survei nasional dengan opsi gender ketiga.
Sensus Nepal – dijadwalkan pada Juni 2021 – dapat membantu mengakhiri stigma dan diskriminasi yang dihadapi orang LGBT dalam mengakses program dukungan dan kesejahteraan, kata Dhundi Raj Lamichhane, seorang pejabat di Biro Pusat Statistik.
Dia mengatakan orang perlu mengidentifikasi diri mereka sendiri dan anggota keluarga mereka sebagai “lelaki,” “perempuan,” atau “komunitas seksual / gender lainnya.”
Tidak akan ada opsi tindak lanjut untuk memilih orientasi seksual mana yang mereka identifikasi dalam sensus – persidangan yang akan diadakan pada bulan Maret.
Langkah ini akan memungkinkan perencanaan untuk jaminan sosial dan hak-hak lainnya, termasuk kuota pemerintah, dijamin untuk orang-orang LGBT dalam konstitusi – yang disahkan pada 2015 – kata Dhundi Raj Lamichhane.
Tetapi para aktivis hak-hak LGBT menyuarakan keprihatinan atas rencana pemerintah Nepal untuk menggabungkan orientasi seksual dengan identitas gender dalam survei tersebut.
Mereka mengutip sensus terakhir pada tahun 2011 ketika pihak berwenang menambahkan kategori “gender ketiga” untuk pertama kalinya dan untuk menghitung semua orang LGBT di bawahnya.
Tetapi jumlah orang yang bersedia mengidentifikasi diri mereka sebagai jenis kelamin ketiga kepada petugas sensus – atau meminta anggota keluarga mereka melakukannya – terlalu kecil untuk dimasukkan dalam penghitungan populasi akhir, kata Kyle Knight dari Human Rights Watch.
“Pemerintah sebaiknya mengingat bahwa ‘gender ketiga’ dapat mencakup serangkaian perilaku dan identitas, dan juga mengabaikan banyak orang yang tidak mengidentifikasi istilah tersebut.”
Meskipun ada perubahan legislatif, homoseksualitas tetap tabu di Nepal, tempat sekitar 900.000 orang LGBT masih menghadapi pelecehan dan diskriminasi, kata para pegiat kesetaraan.
Sarita KC, seorang aktivis hak-hak LGBT yang merupakan bagian dari konsultan pemerintah mengenai sensus, mengatakan pihak berwenang menyatukan orientasi seksual dan identitas gender karena kurangnya ruang pada formulir dan karena mereka menginginkan “data mentah.”
“Ada rencana untuk survei yang lebih spesifik dan terperinci khusus untuk [orang] LGBT … semoga pada 2022. Ini akan memberikan data yang lebih akurat,” kata Sarita, kepala badan amal LGBT Mitini Nepal.
Dalam survei 2021, ia menjelaskan, jika seseorang LGBT, mereka harus mencentang opsi “orang lain” terlepas dari apakah mereka diidentifikasi sebagai “lelaki” atau “perempuan.”
Implementasi ini akan memungkinkan orang LGBT “mendapat manfaat dari skema jaminan sosial dan kuota yang ditetapkan untuk kelompok minoritas” termasuk dalam layanan sipil, tentara, dan polisi, katanya.
Sarita mengatakan sementara dia khawatir bahwa hasilnya mungkin tidak mencerminkan jumlah sebenarnya LGBT Nepal karena kebingungan, masalah identifikasi, atau stigma, dia dan aktivis lainnya berencana untuk meningkatkan kesadaran menjelang sensus.
“Kami berharap yang terbaik,” katanya. (R.A.W)
Sumber:
