SuaraKita.org – Sebuah laporan global oleh Human Dignity Trust (HDT) menemukan bahwa orang-orang trans dan beragam gender dikriminalisasi, dianiaya, dan dilecehkan oleh penegak hukum “di semua batasan regional, agama dan budaya.” .
Diterbitkan untuk memperingati Hari Internasional Melawan Homofobia, Bifobia, dan Transfobia, laporan Injustice Exposed: The Criminalisation of Transgender People and its Impact menunjukkan bahwa bahkan di negara-negara tanpa hukum yang secara langsung menargetkan orang trans, penegak hukum akan menggunakan undang-undang lain yang ada untuk melecehkan mereka.
“Sangat mengejutkan bahwa di banyak negara di seluruh dunia, terlepas dari lanskap legislatif, polisilah yang paling ditakuti oleh orang-orang trans dan beragam gender,” kata Téa Braun, Direktur HDT.
“Orang-orang yang seharusnya melindungi mereka dan menegakkan hak-hak mereka adalah penindas mereka, dan sering bertindak dengan impunitas penuh.”
Laporan ini memberikan studi kasus tentang bagaimana otoritas negara melakukan kekerasan terhadap orang-orang trans dan beragam gender “tanpa ada pembenaran yang diakui dalam hukum.”
Kekerasan terhadap orang trans tidak dibenarkan secara hukum
Setidaknya sembilan negara di Afrika, Asia dan Timur Tengah menargetkan orang-orang trans melalui undang-undang yang menyebutkan “ganti rias” (cross-dressing)
Satu studi kasus mengutip seorang perempuan trans Guyana yang “dipukuli dengan tali, dipermalukan di depan orang lain di kantor polisi, diinjak, diseret melalui saluran air, dibawa ke luar untuk membersihkan halaman stasiun” di bawah undang-undang “cross-dressing” negara itu .
“Undang-undang cross-dressing” di Guyana telah dicabut sejak saat itu.
Legislasi lain yang digunakan untuk mengkriminalisasi dan menargetkan orang trans di seluruh dunia termasuk hukum “penyamaran” atau “peniruan identitas” —yang menargetkan orang trans berdasarkan ekspresi gender mereka — undang-undang tentang keintiman sesama jenis, dan berbagai pelanggaran pelanggaran ringan.
“Saya akan memberi Anda hukuman yang membekas “
Sebuah studi kasus di Malawi menggambarkan seorang perempuan transgender dan lelaki cisgender yang ditangkap karena “praktik tidak senonoh antara lelaki.”
Hakim dalam kasus ini menghukum mereka 14 tahun kerja paksa dan mengatakan kepada pasangan itu: “Saya akan memberi Anda hukuman yang membekas agar publik dilindungi dari orang-orang seperti Anda, sehingga kita tidak tergoda untuk meniru contoh menghebohkan ini.”
Aktivis LGBT memuji laporan ini karena menyoroti masalah pelecehan penegakan hukum terhadap orang-orang yang trans dan beragam gender.
“Sangat penting bahwa penelitian mendokumentasikan secara langsung dan tidak langsung bahwa undang-undang digunakan untuk mengatur trans dan orang dengan gender yang beragam dalam kehidupan kita sehari-hari,” kata Zhan Chiam, Koordinator Program Gender Identity and Gender Expression ILGA.
Dia menambahkan: “Saya sangat berterima kasih kepada HDT karena berinvestasi dalam topik ini dan membuat data ini tersedia.
“Yang jelas dari laporan ini adalah bahwa pihak berwenang menggunakan undang-undang yang mereka miliki untuk mengontrol elemen masyarakat yang dinilai rendah. Orang-orang trans, terutama mereka yang juga pekerja seks, miskin, imigran, penyandang cacat, atau kulit berwarna, menjadi sasaran lebih lanjut.” (R.A.W)
Laporan global dapat diunduh pada tautan berikut:
[gview file=”http://suarakita.org/wp-content/uploads/2019/05/Injustice-Exposed-the-criminsalisation-of-trans-people.pdf”]
Sumber:
