Oleh Faizan Mustafa*
SuaraKita.org – Apa itu seks ‘alami’ dan apa itu seks ‘tidak wajar’? Dan siapa yang memutuskan pengkategorian ke dalam dua kompartemen yang berbeda ini? Apakah negara memiliki kekuasaan untuk menarik batas antara keakraban yang diperbolehkan dan tidak diizinkan antara orang dewasa yang saling menyetujui? Ini adalah pertanyaan-pertanyaan penting yang diangkat oleh pengadilan dalam putusannya terhadap Pasal 377. Bahkan, Hakim Chandrachud berhak mendapatkan pujian untuk vonis progresif ini. Itu adalah penilaian yang kuat dalam kasus Puttaswamy (2017) di mana dia berpendapat bahwa orientasi seksual adalah komponen penting dari hak yang dijamin di bawah Konstitusi yang meletakkan dasar untuk penilaian terbaru.
Adalah kesalahpahaman jika penilaian hanya akan membantu komunitas LGBT. Ini adalah kemenangan kecil bagi mereka dan mereka akan berhadapan dengan tugas besar dalam memerangi diskriminasi dan memastikan pengakuan pilihan mereka dalam hukum sipil. Putusan akan jauh lebih besar membantu setiap individu karena penekanannya pada individualisme.
Sesungguhnya semua warga negara harus merayakan keputusan seperti ini, walau yang dilakukan terhadap minoritas seksual hanyalah dekriminalisasi seksualitas mereka, tetapi bagi kita semua itu menjamin otonomi, martabat, pilihan dan kebebasan dari kontrol negara. Hal itu tidak merebut tempat heteroseksual tetapi hanya mengakui preferensi seksual orang lain. Dalam mendobrak pasal 377 dari KUHP India, pengadilan mengistilahkannya dengan tidak masuk akal, tidak dapat dipertahankan dan secara nyata sewenang-wenang yang tidak hanya mengkriminalisasi suatu tindakan, tetapi pada kenyataannya mengkriminalisasi kumpulan identitas tertentu. Pengadilan menerima bahwa konsep seksualitas normal pada hakikatnya merupakan konstruksi sosial dan budaya.
Di negara di mana individu selalu dianggap tunduk kepada kelompok dan tugas dianggap lebih penting daripada hak, pengadilan telah secara mengejutkan meningkatkan identitas individu menjadi keilahian. Hakim Agung Dipak Misra dengan berani menyatakan bahwa “penolakan ekspresi diri mengundang kematian”. Dia melanjutkan dengan mengatakan bahwa “seseorang mendefinisikan dirinya sendiri. Itu adalah bentuk individualitas yang mulia ”.
Dalam penilaian kontroversial tentang Undang-Undang Pencegahan Kekejaman pada 20 Maret, pengadilan tinggi telah menggunakan gagasan ‘persaudaraan’ dalam Pembukaan Konstitusi kita dalam menipiskan ketetapan hukum khusus. Dalam penilaian ini, Hakim Agung mengatakan bahwa Pasal 377 adalah suatu kutukan terhadap konsep persaudaraan. Para hakim menerima fakta bahwa homoseksualitas mungkin bukan masalah pilihan individu karena ilmu seksualitas memang memberitahu kita bahwa seorang individu memberikan sedikit atau tidak ada kendali atas siapa yang tertarik padanya.
Baik Masyarakat Psikiatri Amerika dan India juga telah mengatakan bahwa homoseksualitas bukanlah gangguan kejiwaan. Bahkan Undang-Undang Kesehatan Mental yang baru, 2017, tidak memperlakukan homoseksualitas sebagai penyakit mental. Pengadilan menyimpulkan bahwa sebagaimana studi psikiatri modern, menghukum seks gay konsensual secara nyata dan sewenang-wenang adalah tidak konstitusional.
Penilaian yang kuat dari Hakim Nariman menambahkan dimensi baru pada interpretasi konstitusional yang akan berdampak luas dalam memperbesar kekuasaan pengadilan dalam memeriksa konstitusionalitas undang-undang. Sampai sekarang, pengadilan dapat menjatuhkan hukum sebagai inkonstitusional jika Parlemen tidak memiliki kekuatan untuk memberlakukan undang-undang tentang hal itu, yaitu jika subjek berada dalam ‘daftar negara’ atau jika hukum tersebut bertentangan dengan hak-hak dasar. Dengan penilaian ini sekarang, konstitusionalitas undang-undang juga akan diuji pada batu ujian ‘moralitas konstitusional’ dan ‘konstitusionalisme transformatif’. Keduanya merupakan konsep yang cair tetapi akan berfungsi sebagai pemeriksaan yang signifikan terhadap kekuasaan legislatif.
Dalam putusan yang belum pernah terjadi sebelumnya, Hakim Nariman bahkan menolak untuk memperluas manfaat anggapan konstitusionalitas ke undang-undang pra-Konstitusi seperti Pasal 377. Sesuai penilaian Mahkamah Agung sendiri setiap undang-undang dianggap konstitusional. Hakim Nariman mengamati bahwa anggapan ini didasarkan pada kenyataan bahwa Parlemen memahami kebutuhan rakyat dan menyadari skema konstitusional distribusi dan pemisahan kekuasaan.
Namun, jika pra-Undang-undang dibuat oleh badan asing, tidak satu pun dari parameter ini diperoleh. Jadi jelas bahwa tidak ada anggapan seperti itu yang melekat pada undang-undang pra-Konstitusional seperti KUHP India. Pengamatan ini akan berdampak besar pada semua undang-undang pra-Konstitusi. Selain itu, ia mengatakan bahwa karena Parlemen tidak bertindak atas rekomendasi Komisi Hukum, ini dengan sendirinya dapat menjadi alasan untuk menjatuhkan Bagian 377. Satu tidak yakin bagaimana pengadilan puncak dapat membuat rekomendasi Komisi Hukum mengikat pemerintah. Tes baru ini untuk menguji konstitusionalitas undang-undang yang berlaku akan menimpa supremasi Parlemen.
Putusan tersebut juga memperluas cakupan klausul non diskriminasi dalam Pasal 15 (1) Konstitusi. ‘Seks’ dalam Pasal 15 sekarang termasuk identitas seksual dan orientasi seksual. Diskriminasi apa pun atas dasar orientasi seksual akan menyebabkan pelanggaran hak fundamental atas hak kesetaraan serta kebebasan berekspresi. Jadi disini sekali lagi, kekuasaan pengadilan untuk memeriksa konstitusionalitas hukum secara signifikan, meskipun dibenarkan, telah meluas.
Hakim Chandrachud secara eksplisit menolak doktrin kepentingan negara yang sah dalam mempertahankan Pasal 377 ketika dia mengamati bahwa kriminalisasi hubungan seksual suka sama suka sama sekali tidak melayani tujuan publik atau kepentingan negara yang sah. Tanpa kata-kata kasar, Mahkamah Agung mengatakan: “Seksualitas tidak dapat ditafsirkan sebagai sesuatu yang negara memiliki hak prerogatif untuk melegitimasinya hanya dalam bentuk seks yang kaku, seks di dalam perkawinan.” Pengadilan dengan benar mengatakan bahwa Pasal 377 memiliki dampak yang merugikan terhadap hak atas kesehatan. dari mereka yang rentan tertular HIV bagi lelaki yang berhubungan seks dengan lelaki.
Meskipun putusan itu mencatat bahwa mereka ditemukan 19 kali lebih rentan terinfeksi HIV dibandingkan dengan lelaki lain, mereka tidak menganggap penting untuk membenarkan penggunaan sanksi hukuman karena pengadilan harus menyelaraskan pilihan orang dewasa dengan masalah kesehatan. Biarkan bangsa mengikuti saran Hakim Agung untuk bergerak dari kegelapan menuju cahaya, dari kefanatikan ke toleransi dan dari perjuangan hidup di musim dingin ke musim semi dalam kehidupan. (R.A.W)
*Prof (Dr) Faizan Mustafa adalah Wakil Rektor Universitas Hukum NALSAR, Hyderabad, India. Dia adalah pendiri Wakil Rektor Universitas Hukum Nasional, Orissa. Dia juga menjabat sebagai Dekan, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Aligarh dan juga sebagai Panitera. Dia adalah pendiri dan Direktur KIIT Law School.
Sumber:
