SuaraKita.org – Selandia Baru telah menjadi negara terbaru yang mengesahkan undang-undang yang melarang terapi konversi berdasarkan orientasi seksual, identitas gender, atau ekspresi gender seseorang.
RUU Larangan Praktik Konversi disahkan hampir dengan suara bulat dengan 112 suara mendukung dan delapan suara menentang.
Pemerintah mengatakan undang-undang tersebut akan mencegah kerugian akibat terapi konversi terhadap orang-orang LGBT+, serta “menyediakan jalan untuk ganti rugi, dan menegakkan hak asasi manusia semua warga Selandia Baru untuk hidup bebas dari diskriminasi”.
“Ini adalah hari yang luar biasa bagi komunitas pelangi Selandia Baru,” kata Menteri Kehakiman negara itu Kris Faafoi.
“Praktek konversi tidak memiliki tempat di Selandia Baru modern.”
Kris Faafoi mengatakan pemerintah menerima hampir 107.000 pengajuan publik atas RUU tersebut – jumlah tertinggi yang pernah diterima pada sebuah undang-undang di negara itu.
RUU tersebut, yang diperkenalkan oleh pemerintah tahun lalu, akhirnya memenuhi janji pemilihan Perdana Menteri Jacinda Ardern untuk melarang terapi konversi.
Terapi konversi, juga dikenal sebagai terapi “penyembuhan”, mengacu pada segala bentuk pengobatan atau psikoterapi yang bertujuan untuk mengubah orientasi seksual seseorang atau menekan identitas gender seseorang.
Terapi ini telah secara luas dikutuk oleh para profesional medis dan juru kampanye sebagai tidak etis dan berbahaya.
Di bawah undang-undang Selandia Baru, melakukan praktik konversi pada anak atau remaja berusia di bawah 18 tahun merupakan pelanggaran, atau pada seseorang dengan kapasitas pengambilan keputusan yang terganggu.
Pelanggaran semacam itu akan dikenakan hukuman penjara hingga tiga tahun.
Juga merupakan pelanggaran untuk melakukan praktik konversi pada siapapun – tanpa memandang usia – dimana praktik tersebut telah menyebabkan kerugian serius, dan pelanggar akan menghadapi hukuman lima tahun penjara.
Pemerintah Selandia Baru mengatakan undang-undang itu juga menjabarkan apa yang bukan praktik konversi dan “melindungi hak untuk mengekspresikan pendapat, keyakinan, keyakinan atau prinsip agama yang tidak dimaksudkan untuk mengubah atau menekan orientasi seksual, identitas gender, atau ekspresi gender seseorang.”
“Undang-undang ini tidak bermaksud mengkriminalisasi percakapan terbuka dan saling menghormati yang bertujuan untuk memfasilitasi bantuan dan dukungan di mana seseorang bergulat dengan seksualitas mereka,” katanya. (R.A.W)
Sumber:
