SuaraKita.org – Penghinaan dan intoleransi tetap menjadi “kenyataan yang nyata” bagi banyak orang gay, biseksual, transgender dan interseks (LGBTI) di seluruh dunia, kata Ketua HAM PBB, dalam pesannya untuk Hari Internasional Melawan Homofobia, Transfobia, dan Bifobia Internasional.
“Orang-orang LGBTI sering terkena stigma tambahan, diskriminasi dan kekerasan, termasuk ketika mencari layanan medis – dan mungkin yang paling menyedihkan, di dalam keluarga mereka sendiri selama penguncian”, Komisaris Tinggi, Michelle Bachelet, mengatakan dalam pesannya.
“Mereka juga di beberapa tempat diperlakukan sebagai kambing hitam untuk penyebaran virus,” tambahnya, mendesak semua orang untuk “melawan kebencian, dan memecah kebisuan” seputar penderitaan yang dialami oleh orang-orang LGBTI.
COVID memperparah penderitaan
Sekretaris Jenderal PBB António Guterres mencatat bahwa pandemi COVID-19 memperburuk ketidaksetaraan.
Sejak awal pandemi, dia menunjukkan dalam pesannya bahwa PBB telah mendokumentasikan peningkatan diskriminasi, ujaran kebencian, pengucilan sosial dan ekonomi, stigma dan hambatan yang dihadapi orang LGBTIQ+ dalam hal mengakses perawatan kesehatan, pendidikan, pekerjaan dan layanan penting. .
“Kami juga telah melihat upaya yang mengganggu untuk membatalkan perlindungan hukum dan sosial untuk hak asasi manusia mereka,” katanya
Saat kami berupaya untuk pulih lebih baik dari pandemi, Sekretaris Jenderal PBB menjunjung tinggi kebutuhan untuk memastikan persamaan hak dengan mencabut undang-undang yang diskriminatif dan menangani kekerasan dan diskriminasi berdasarkan orientasi seksual, identitas gender, dan karakteristik jenis kelamin – yang merupakan pilar Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan.
“Mari kita bekerja sama untuk dunia yang inklusif di mana setiap orang dapat hidup bebas dan setara dalam martabat dan hak, tidak peduli siapa mereka, dimana mereka tinggal atau siapa yang mereka cintai,” tutup Sekretaris Jenderal.
Ketimpangan yang mengakar
Sementara itu, ketika virus terus mengisolasi orang, keluarga yang terpisah, dan komunitas yang menghancurkan, itu juga telah meletakkan ketidaksetaraan yang mengakar di seluruh masyarakat dan memperkuat ketidakadilan, terutama terhadap mereka yang sudah terpinggirkan.
“Orang-orang lesbian, gay, biseksual, trans, dan orang dengan keberagaman gender, yang secara tidak proporsional terwakili dalam kelompok orang miskin, tunawisma, dan mereka yang tidak memiliki layanan kesehatan, akan sangat terpengaruh oleh pandemi dan, kecuali kita mengambil tindakan segera, dampak ini akan dirasakan dari generasi ke generasi ”, pakar independen tentang orientasi seksual dan identitas gender, Víctor Madrigal-Borloz, mengatakan dalam sebuah pernyataan bersama.
Selain itu, “pernyataan sejarah”, yang ditandatangani oleh 96 pakar PBB dan hak asasi manusia internasional, “dengan tegas mengakui” bahwa perjuangan melawan pandemi COVID-19 tidak dilakukan secara adil.
Undang-undang kriminalisasi di 70 negara telah meningkatkan risiko penyalahgunaan kekuatan oleh polisi, penangkapan dan penahanan sewenang-wenang selama jam malam, dan menghambat pengumpulan data yang berarti.
Dan beberapa negara menggunakan pandemi sebagai alasan untuk penganiayaan.
“Beberapa Negara telah memberlakukan langkah-langkah yang dengan sengaja menargetkan orang-orang LGBT dan komunitas dengan kedok kesehatan masyarakat, termasuk mengusulkan undang-undang untuk menolak pengakuan hukum mereka terhadap orang-orang trans dan orang dengan keberagaman gender,” kata pakar PBB tersebut.
Dia menggarisbawahi bahwa Negara harus memastikan bahwa tindakan terkait pandemi non-diskriminatif dirancang dengan partisipasi komunitas LGBT.
Diskriminasi sistemik
UN Women menunjuk ke “laporan mengejutkan” dari diskriminasi rasial sistemik dan kebrutalan polisi di seluruh dunia.
Selain itu, komunitas kulit hitam, coklat dan komunitas adat dengan orientasi seksual dan identitas gender yang berbeda telah lama menghadapi ancaman eksploitasi yang tumpang tindih, pemindahan paksa dan kekerasan yang meningkat, katanya.
“Selama berabad-abad, supremasi kulit putih, warisan kolonialisme dan imperialisme, heteronormativitas dan norma gender biner telah digunakan untuk membenarkan kekerasan dan kriminalisasi”. “Setelah mengalami, menyaksikan dan berjuang begitu lama, hanya dengan bersatu kita dapat sembuh dari kerusakan yang disebabkan dan pulih dari kesedihan mendalam dan trauma antargenerasi yang disebabkan di tangan sesama warga negara, negara dan lembaga di seluruh dunia,” kata UN Women. (R.A.W)
Sumber:
