SuaraKita.org – Universitas Chulalongkorn akhirnya mengubah peraturan seragamnya untuk memungkinkan mahasiswa berpakaian sesuai dengan identitas gender mereka, setelah sekelompok mahasiswa awal tahun ini mengajukan permintaan untuk hal ini dan keluhan terhadap dosen Fakultas Pendidikan.
Jirapat Techakijvekin (kedua dari kanan) ketika dia mengajukan petisi bersama Komite Pertimbangan tentang Diskriminasi Gender yang Tidak Adil
Pengumuman dari Universitas Chulalongkorn tanggal 7 November 2019 mengatakan bahwa Universitas telah menyetujui amandemen peraturan seragamnya, yang sekarang dengan jelas menyatakan bahwa “mahasiswa dapat mengenakan seragam sesuai dengan gender yang telah mereka tegaskan saat lahir atau sesuai dengan identitas gender mereka, ”Memungkinkan mahasiswa untuk berpakaian sesuai di kelas, dalam ujian, atau di acara formal.
Sebelum amandemen ini, Universitas Chulalongkorn tidak memiliki protokol resmi untuk mahasiswa transgender yang ingin berpakaian sesuai dengan identitas gender mereka. Mahasiswa harus mengajukan permintaan individu dengan Universitas untuk diizinkan memakai pakaian yang sesuai dengan identitas gender mereka atau berpakaian sesuai dengan identitas gender mereka di kelas dan dalam ujian. Sementara Universitas telah mengizinkan siswa untuk memakai pakaian yang sesuai dengan identitas gender mereka, jarang bagi siswa untuk mengajukan permintaan untuk melakukan ini untuk kelas atau ujian. Proses permintaan juga rumit, membutuhkan banyak dokumen, termasuk sertifikat medis yang menyatakan bahwa mereka memiliki “gangguan identitas gender.” mahasiswa juga sering tidak menyadari bahwa ada kemungkinan untuk membuat permintaan semacam itu atau bagaimana mengatasinya.
Sementara banyak dosen tidak akan menghukum atau memaksa mahasiswa trans untuk berpakaian sesuai dengan jenis kelamin yang ditegaskan saat lahir, mahasiswa masih menghadapi diskriminasi atau komentar transfobia dari beberapa anggota staf, terutama di fakultas yang dianggap lebih ‘konservatif’, seperti Fakultas Pendidikan, tempat mahasiswa sering terancam dengan tindakan disipliner. Amandemen terhadap peraturan seragam dapat berarti bahwa mahasiswa trans tidak dapat lagi dituduh melanggar peraturan universitas dan tidak lagi harus mengajukan permintaan seragam individu. Namun, ini mungkin tidak mengakhiri diskriminasi pada tingkat individu.
Pada Januari 2019, Jirapat Techakijvekin , seorang mahasiswa di Fakultas Pendidikan, mengajukan banding ke komite pengaduan Universitas setelah Dewan Administrator Fakultas membatalkan izin baginya untuk mengenakan seragam untuk mahasiswa perempuan dan memerintahkannya untuk berpakaian sebagai lelaki atau menghadapi hukuman. Jirapat mengatakan bahwa dia mengajukan permintaan resmi kepada Fakultas pada bulan September 2017, dan pada bulan Desember tahun yang sama, dia diberitahu oleh Fakultas bahwa izin telah diberikan hanya untuk dibatalkan pada tanggal 11 Januari 2019.
Jirapat juga mengatakan bahwa dia menghadapi komentar transfobia dari Niran Sangsawat, seorang instruktur khusus, pada bulan November 2018. Niran dilaporkan menyuruhnya berpakaian seperti lelaki untuk kelas berikutnya, atau tidak diizinkan datang ke kelas sama sekali. Dia juga mengatakan kepadanya bahwa menjadi transgender sama seperti menjadi gila, dan berkata kepadanya: “cukup baik bahwa kami mengizinkan Anda untuk belajar daripada mengirim Anda ke rumah sakit jiwa.” Dia juga mengatakan kepada Jirapat bahwa ia akan bertanya fakultas untuk mempertimbangkan kembali kasusnya, setelah itu keputusan Fakultas tentang permintaannya dibatalkan.
Mahasiswa lain juga tampil di media sosial untuk mengatakan bahwa generasi mahasiswa selama 35 tahun terakhir telah menghadapi perilaku diskriminatif saat berada di kelas Niran. Aktivis mahasiswa Netiwit Chotiphatphaisal juga meluncurkan kampanye Change.Org yang menyerukan agar Fakultas Pendidikan mengambil tindakan disipliner terhadap Niran. Namun, tidak jelas apakah Fakultas akan mengambil tindakan.
Jirapat dan dua mahasiswa lainnya juga pergi ke Departemen Urusan Perempuan dan Pengembangan Keluarga pada tanggal 29 Januari 2019 untuk mengajukan pengaduan resmi bersama dengan Komite Pertimbangan tentang Diskriminasi Gender yang Tidak Adil. Menurut Pasal 18 Undang-Undang Kesetaraan Gender Thailand , siapa pun yang berpikir bahwa mereka menderita diskriminasi berbasis gender dapat mengajukan pengaduan ke Komite Diskriminasi Gender, yang memiliki wewenang untuk memastikan bahwa tindakan yang tepat diambil untuk mengakhiri dan mencegah diskriminasi, dan untuk memastikan bahwa akan ada kompensasi dan perbaikan untuk pihak yang dirugikan.
Sebuah surat tertanggal 18 Februari 2019 dari Universitas ke Jirapat menyatakan bahwa, sementara Kantor Urusan Kemahasiswaan Universitas sedang dalam proses mengubah peraturan seragam sehingga akan sesuai dengan Undang-Undang Kesetaraan Gender, universitas memberikan izin kepada Jirapat untuk mengenakan seragam untuk mahasiswa perempuan. Amandemen peraturan seragam akhirnya diumumkan pada 11 November lalu.
Komunitas LGBT Thailand menghadapi kasus diskriminasi dan ketidaksetaraan sehari-hari, sebagian besar hidup di bawah tekanan kuat untuk tidak mempermalukan keluarga mereka, sementara otoritas pariwisata negara itu mengiklankan Thailand sebagai tujuan ramah-LGBT, bahkan meluncurkan kampanye “Go Thai, Be Free”, berharap dapat menarik wisatawan LGBT. Bangkok telah disebut “ibukota gay Asia” dan dikenal karena kehidupan malam gay, ratu kecantikan transgender, dan operasi konfirmasi gender. Namun, bahkan dengan UU Kesetaraan Gender tahun 2015, sangat sedikit dukungan hukum bagi komunitas LGBT.
Dan bahkan jika homoseksualitas bukan lagi kejahatan di bawah hukum Thailand, komunitas LGBT masih menghadapi diskriminasi di tempat kerja, sekolah, dan di rumah. Ada laporan bahwa orang LGBT ditolak promosi atau dipecat dari pekerjaan mereka setelah mengungkapkan seksualitas mereka, atau ditanyai secara tidak tepat tentang orientasi seksual dan identitas gender mereka selama wawancara. Murid LGBT menghadapi pelecehan dan intimidasi dari guru dan teman sebaya mereka berdasarkan orientasi seksual dan identitas gender mereka. Narapidana transgender di penjara Thailand mengalami kesulitan mengakses pengobatan hormon, dan banyak yang menghadapi kondisi yang dikenal sebagai “hukuman penjara ganda” ketika para transgender perempuan yang belum menjalani operasi afirmasi gender ditahan di area terpisah di dalam penjara lelaki.
Thailand saat ini tidak memiliki undang-undang pengakuan gender, mencegah orang-orang transgender mengubah gelar mereka. Thailand juga tidak memiliki undang-undang kesetaraan pernikahan, yang berarti bahwa pasangan sesama jenis tidak dapat menikah secara resmi, yang mengarah ke masalah lain, seperti tidak dapat mengadopsi anak-anak atau membuat keputusan medis atas nama pasangan seseorang.
Pada 22 Agustus, parlemen juga memilih untuk tidak mendukung proposal untuk membentuk Komite Tetap yang terpisah tentang hak-hak LGBT. Sebagai gantinya, hak-hak LGBT akan dimasukkan di bawah Komite Tetap untuk anak-anak, remaja, perempuan, orang tua, penyandang cacat, dan kelompok etnis. (R.A.W)
Sumber:
