SuaraKita.org – Pakar hak asasi manusia internasional merilis sebuah suplemen untuk Prinsip-prinsip Yogyakarta yang inovatif, panduan universal untuk hak asasi manusia yang terkait dengan orientasi seksual, identitas gender, ekspresi gender dan karakteristik seks yang berlaku untuk semua negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Prinsip Yogyakarta awalnya disusun oleh para ahli hak asasi manusia pada tahun 2006 di Yogyakarta, Indonesia, sebagai tanggapan atas pelanggaran hak asasi manusia yang terdokumentasi mengenai individu LGBT di seluruh dunia. Prinsip tersebut telah diterjemahkan ke dalam 30 bahasa dan telah dikutip oleh hakim, legislator dan pejabat pemerintah di seluruh dunia serta PBB.
Prinsip Yogyakarta Plus 10 (YP + 10) mencakup sembilan prinsip baru dan 112 kewajiban negara tambahan yang membahas perkembangan hukum hak asasi manusia internasional dan perubahan dalam masyarakat mengenai isu orientasi seksual, identitas gender, ekspresi gender dan karakteristik seks (SOGIESC).
“Dokumen yang dikeluarkan ini bertujuan untuk menjadi salah satu elemen penting dalam pengembangan hak LGBT secara global,” kata Andrew Park, Direktur Program Internasional Williams Institute, yang bertugas sebagai sekretariat YP + 10.
Prinsip tambahan untuk pengakuan dan kewajiban di YP + 10 meliputi:
- Pengakuan karakteristik yang lebih luas dimana pemerintah dilarang melakukan diskriminasi. Prinsip asli Yogyakarta berfokus pada orientasi seksual dan identitas gender, atau SOGI. YP + 10 memberikan panduan tentang hak asasi manusia berdasarkan orientasi seksual, identitas gender, ekspresi gender dan karakteristik seks, atau SOGIESC.
- Hak individu interseks. YP + 10 menyatakan bahwa tidak seorang pun harus menjalani prosedur medis invasif atau ireversibel, termasuk yang dilakukan untuk kondisi seks, tanpa persetujuan dan tanpa diinformasikan. Hal ini termasuk pada anak-anak, dengan cara yang sesuai dengan kapasitas mereka yang terus berkembang.
- Hak para pengungsi. Ketakutan atas penganiayaan yang dilakukan atas dasar SOGIESC adalah alasan yang dapat diterima untuk pengakuan status pengungsi, dan semua pencari suaka memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi selama penentuan klaim mereka.
- Informasi pribadi. Pemerintah hanya boleh mencatat informasi pribadi, termasuk jenis kelamin, bila informasi itu relevan, masuk akal dan perlu. Ketika gender dicatat, pemerintah harus menetapkan mekanisme untuk memungkinkan individu mengubah penunjukan gender agar sesuai dengan identitas gender mereka.
- Kebersihan. Semua orang memiliki hak atas sanitasi, termasuk akses ke kamar mandi, tanpa memperhatikan orientasi seksual, identitas gender atau kondisi seks.
- Teknologi Informasi. Semua orang memiliki hak untuk menggunakan teknologi informasi dan komunikasi tanpa diskriminasi dan menggunakan alat enkripsi, anonimitas, dan nama samaran.
- Kebenaran. Semua orang berhak atas kebenaran, termasuk hak untuk mengetahui prosedur medis yang telah dilakukan terhadap mereka.
“Prinsip Yogyakarta bukan tentang aspirasi,” kata Andrew Park. “Mereka merinci dengan tepat apa yang harus dilakukan pemerintah untuk mematuhi standar internasional saat ini berdasarkan perjanjian hak asasi manusia saat ini. Ketika negara-negara muncul sebelum PBB mencatat catatan hak asasi manusia mereka, mereka ditanya apakah mereka mematuhi Prinsip Yogyakarta. ” (R.A.W)
Prinsip Yogyakarta Plus 10 dpat diunduh pada tautan berikut:
[gview file=”http://suarakita.org/wp-content/uploads/2017/12/YP10.pdf”]
Sumber:
