SuaraKita.org – Mahkamah Konstitusi Kolombia telah memutuskan bahwa orang harus memiliki pilihan untuk mencantumkan jenis kelamin non-biner pada dokumen identifikasi resmi mereka.
Pengadilan memutuskan pekan lalu bahwa pemerintah harus mengizinkan penduduk “untuk memilih kategori ini, dengan jaminan yang sama dari mereka yang mengidentifikasi secara resmi sebagai biner.”
Keputusan itu muncul dalam kasus yang dibawa oleh Dani Garcia, seorang warga Kolombia yang ditugaskan sebagai lelaki saat lahir, melalui transisi gender, dan pada 2019 mengajukan permohonan tanda pengenal resmi yang mencantumkan jenis kelaminnya sebagai “tidak pasti.” Instansi pemerintah yang bertanggung jawab mengeluarkan dokumen tersebut awalnya menolak permintaan tersebut. Semua warga negara Kolombia yang berusia 18 tahun ke atas diberikan kartu identitas oleh Badan Sipil Nasional, dan ini berfungsi sebagai tanda pengenal mereka dalam memilih, bepergian, melamar pekerjaan, dan sejumlah kegiatan lainnya.
Pengadilan memerintahkan agen tersebut untuk memberikan dokumen kepada Dani Garcia dan menawarkan opsi non-biner kepada orang lain. Opsi ini “merupakan langkah awal menuju partisipasi sosial yang efektif,” tulis para hakim.
Beberapa negara, termasuk Amerika, menawarkan pengenal non biner pada paspor, dan beberapa negara bagian Amerika telah mulai mengizinkan penanda non biner atau netral gender pada SIM dan dokumen lainnya.
Ada tingkat kemajuan untuk LGBTQ+ Kolombia dalam beberapa tahun terakhir. Negara Amerika Selatan telah memiliki kesetaraan pernikahan sejak 2016, berkat putusan Mahkamah Konstitusi. Senator pertamanya yang coming out sebagai perempuan biseksual Angélica Lozano, terpilih pada 2018. Bogotá, ibu kota negara, memilih perempuan pertama dan walikota pertama, lesbian Claudia López Hernández, pada 2019. Posisi itu dianggap penting kedua setelah presiden. (R.A.W)
Sumber:
