Oleh: Shihara Maduwage
SuaraKita.org – Akhir September lalu, muncul berita bahwa Pengadilan Fort Magistrate menjatuhkan hukuman kepada dua lelaki yang mengaku melakukan hubungan seksual sesama jenis. Berita itu memicu kontroversi, dengan beberapa media mengklaim bahwa kasus ini adalah yang pertama kali disidangkan di Sri Lanka. Namun, ini tidak benar; polisi berulang kali mempersekusi komunitas LGBT di negeri ini.
Dalam sebuah posting Facebook, aktivis dan pengacara LGBT, Aritha Wickramasinghe, menyoroti dua kasus lain yang sedang berlangsung di pengadilan. Dalam salah satu kasus – yang sedang berlangsung di Pengadilan Magistrate Negombo – polisi telah menangkap seorang lelaki, dan berdasarkan pengakuannya tentang dengan siapa dia berhubungan seks, di rumahnya sendiri, telah menangkap dan memulangkan lebih banyak lelaki. Dalam kasus lain, polisi telah menangkap tiga lelaki gay di sebuah kamar hotel. Para lelaki itu tidak melakukan hubungan seksual, tetapi mereka dituntut atas hubungan seksual sesama jenis karena mereka memiliki kondom di dompet mereka. Aritha Wickramasinghe melanjutkan dengan menyoroti bahwa dalam kedua kasus tersebut, individu yang ditangkap harus menjalani pemeriksaan dubur yang merendahkan martabat.
Sri Lanka adalah salah satu dari 72 negara yang mengkriminalisasi aktivitas seksual pribadi, suka sama suka, dan sesama jenis di antara orang dewasa. Hampir setengah dari negara-negara ini adalah yurisdiksi Persemakmuran
Lansekap Hukum
Di Sri Lanka, hubungan seksual sesama jenis di antara orang dewasa yang persetujuan dikriminalisasi oleh Pasal 365 dan 365A KUHP, yang menyatakan bahwa “hubungan badan melawan tatanan alam” (dengan kata lain, semua jenis seks yang dianggap tidak wajar) dan “tindakan tidak senonoh” adalah tindak pidana yang dapat dihukum oleh hukum, dengan ancaman hukuman hingga 10 tahun. Pasal 365 dan 365A tidak menentukan bahwa pelanggaran ini berkaitan dengan hubungan seksual sesama jenis, tetapi paling sering digunakan terhadap individu LGBT.
Lebih lanjut, Menurut Pasal 365, hubungan seksual perlu terjadi agar dapat dianggap sebagai kejahatan di mata hukum. 365A, di sisi lain, lebih ambigu; istilah “ketidaksenonohan” dapat diartikan dengan cara yang berbeda dan tidak selalu berarti bahwa tindakan seksual perlu dilakukan untuk mendapatkan tuduhan. Dengan kata lain, tindakan sederhana seperti berpegangan tangan oleh pasangan sesama jenis di depan umum dapat dianggap sebagai tindakan tidak senonoh dan mereka dapat ditangkap. Lebih lanjut, dalam kedua ketentuan ini, apakah tindakan tersebut bersifat suka sama suka atau tidak, tidak diperhitungkan.
Selain itu, Undang-Undang Pergelandangan (Vagrancy Law) dan Pasal 399 KUHP tentang kecurangan dengan peniruan identitas juga digunakan terhadap komunitas LGBT di Sri Lanka, khususnya terhadap individu transgender.
Namun, sementara “tindakan tidak senonoh” dan “hubungan duniawi yang tidak wajar” dikriminalisasi, secara teknis, beragam Orientasi Seksual dan Identitas / Ekspresi Gender tidak dilarang. Hak-Hak Fundamental yang diakui oleh Konstitusi Sri Lanka mencakup non-diskriminasi berdasarkan pasal 12 (2) yang menyatakan bahwa “tidak ada warga negara yang boleh didiskriminasi atas dasar ras, agama, bahasa, kasta, jenis kelamin, pendapat politik, dan tempat lahir atau salah satu dari alasan tersebut ”. Setidaknya dalam dua kesempatan, pemerintah Sri Lanka telah berkomitmen di hadapan Perserikatan Bangsa-Bangsa bahwa orang-orang LGBT dilindungi secara konstitusional, dan non-diskriminasi pada SOGIE secara implisit dimasukkan dalam ketentuan konstitusional ini. Padahal, dengan intervensi Komnas HAM pada 2016, Departemen Panitera Jenderal dan Kementerian Kesehatan mengeluarkan dua surat edaran, untuk memberikan Sertifikat Pengakuan Gender kepada transgender yang ingin mengubah jenis kelamin yang ditetapkan kepada mereka saat lahir dalam dokumen resmi.
Konon, fakta bahwa undang-undang ini ada mengundang dan memaafkan diskriminasi, pelecehan, kekerasan, dan stigma terhadap komunitas LGBT. Faktanya, implikasi undang-undang tersebut, dalam konteks konservatif Sri Lanka, jauh melampaui cakupan hukumnya. Misalnya, awal bulan ini, seorang transgender ditolak masuk ke bar populer di Kolombo hanya karena “penampilannya”.
Inefisiensi Sistem Hukum dalam Menangani Kejahatan Seksual
Sri Lanka adalah salah satu dari 72 negara yang mengkriminalisasi aktivitas seksual pribadi, suka sama suka, dan sesama jenis di antara orang dewasa. Hampir setengah dari negara-negara ini adalah yurisdiksi Persemakmuran. Ironi Sri Lanka terus menggunakan hukum Victoria kuno, diberlakukan oleh penjajah Inggris pada tahun 1883, sementara menggembar-gemborkan retorika nasionalis Sinhala-Buddha, tidak dapat diabaikan.
Namun, yang lebih penting adalah mengapa polisi perlu memeriksa kamar tidur orang dewasa yang memiliki persetujuan, padahal mereka jelas-jelas sedang sibuk dengan masalah yang lebih berat.
Misalnya, Abstrak Kejahatan dengan Kekerasan Seksual Kepolisian Sri Lanka untuk Tahun 2015 mengungkapkan bahwa polisi telah mencatat 379 kasus pemerkosaan terhadap perempuan berusia di atas 16 tahun. Penyelidikan sedang menunggu 232 dari mereka, sementara lebih dari 100 dari mereka sedang menunggu di tingkat Pengadilan Magistrate, Pengadilan Distrik, Pengadilan Tinggi, atau di Departemen Kejaksaan Agung. Secara total, 365 kasus menunggu keputusan, sementara tidak ada vonis yang dijatuhkan. Terkait pemerkosaan menurut undang-undang (perempuan di bawah usia 16 tahun), sementara 1.654 kasus telah dicatat pada tahun 2015, 1.632 di antaranya masih menunggu, dengan 894 kasus masih menunggu penyelidikan. Hanya satu kasus yang berakhir dengan hukuman.
Laporan yang sama untuk tahun 2019 mengungkapkan bahwa situasinya belum membaik. Sementara polisi telah mencatat 289 kasus pemerkosaan terhadap perempuan berusia di atas 16 tahun, 278 kasus masih menunggu, dan 223 di antaranya masih menunggu penyelidikan. Sekali lagi, tidak ada keyakinan yang terjadi. Laporan tersebut juga menunjukkan bahwa 1.490 kasus hukum telah dicatat, di mana 1.472 sedang menunggu keputusan, dengan lebih dari seribu kasus sedang menunggu penyelidikan. Sekali lagi, hanya satu keyakinan yang dibuat.
Ini jelas menunjukkan bahwa polisi dan sumber daya sistem hukum salah tempat dalam mempersekusi komunitas LGBT, dan menyetujui hubungan sesama jenis di antara orang dewasa.
Masalahnya, sulit untuk melihat berapa banyak kasus “seks tidak wajar” atau kasus hubungan seksual sesama jenis yang telah tercatat, karena disatukan dengan kasus pelecehan seksual berat dalam Abstrak Kejahatan Makam. Ini menunjukkan bahwa sistem hukum tidak memperhitungkan persetujuan ketika mempertimbangkan hubungan seksual di antara orang dewasa sesama jenis.
Tidak Ada Yang Aman dari Penangkapan Sewenang-wenang
Kekhawatiran lain yang muncul dari penangkapan seperti ini adalah apakah hukum melindungi mereka yang seharusnya dilindungi – warga negara biasa.
Seperti disebutkan di atas, Pasal 365 dan 365A KUHP dan Undang-Undang Pergelandangan digunakan untuk menangkap, melecehkan, dan mendiskriminasi individu LGBT secara sewenang-wenang. Namun, masalah ini tidak hanya dihadapi oleh komunitas LGBT. Polisi Sri Lanka diketahui secara sewenang-wenang menangkap dan mengintimidasi etnis dan agama minoritas di Sri Lanka – sebagian besar Muslim dan Tamil. Tahun lalu, pihak berwenang Sri Lanka memenjarakan seorang perempuan Muslim karena mengenakan gaun yang memperlihatkan roda sebuah kapal, mengklaim bahwa dia tidak menghormati agama Buddha dengan mengenakan pakaian yang menggambarkan ‘Cakra Dharma.’
Artinya, tidak seorang pun – terutama mereka yang tidak mengikuti norma sosial yang diterima secara umum – dilindungi oleh hukum; sebenarnya, hukum digunakan secara aktif untuk melawan mereka. Ini menimbulkan pertanyaan: mungkin komunitas LGBT hari ini, tetapi siapa selanjutnya? (R.A.W)
Shihara Maduwage adalah Petugas Media dan Komunikasi di EQUAL GROUND
Sumber:
