Oleh: Noah Riseman*
SuaraKita.org – Australian Defence Force (ADF) melarang personel lesbian, gay dan biseksual untuk mengabdi secara terbuka sampai November 1992 dan ada pembatasan layanan transgender sampai September 2010. Meski begitu, kita tahu orang-orang LGBT selalu mengabdi dengan berani dalam ADF.
Dalam sebuah proyek penelitian yang sedang berlangsung dengan Assoc Prof Shirleene Robinson dari Macquarie University, kami telah mendokumentasikan sejarah anggota layanan LGBT, banyak di antaranya mengalami diskriminasi, pengawasan dan hukuman saat mengabdi.
Penelitian kami berujung pada catatan saya yang dikirimkan kepada 14 anggota parlemen Australia minggu lalu yang merekomendasikan permintaan maaf publik dan skema ganti rugi bagi tentara LGBT yang menderita penghinaan dan melihat karir mereka berakhir selama periode tersebut dalam sejarah.
Penelitian kami melibatkan pemeriksaan catatan pertahanan dan laporan media dan mewawancarai 130 mantan personel tentara LGBT saat ini. Apa yang mendorong saya untuk menulis laporan singkat ini adalah beberapa dari kisah seram yang diberikan mantan personel tentara LGBT kepada kami.
Sampai 1992 polisi militer akan mengawasi orang-orang LGB yang dicurigai, mengirim agen yang menyamar ke dalam lembaga gay dan lesbian dan kadang-kadang melakukan pencarian rahasia. Interogasi terhadap tertuduh homoseksual bisa berlangsung berjam-jam atau berhari-hari, biasanya berakhir hanya ketika tersangka mengaku. Pihak berwenang kemudian menyampaikan sebuah ultimatum: meminta pemberhentian terhormat mereka, atau dipecat secara tidak hormat.
Salah satu mantan personel tentara LGBT yang kami wawancarai adalah Shane, seorang awak pesawat terkemuka yang merupakan salah satu dari lima pria gay yang ditangkap oleh polisi RAAF (Royal Australian Air Force) pada akhir tahun 1981 dan terpaksa meninggalkan jabatannya itu. Dia mengatakan rasanya seperti “mempermalukan nama keluarga”.
Ada juga Gen, seorang kapten tentara di lima tahun kedinasannya dituduh sebagai lesbian oleh atasannya pada tahun 1988. Atasannya memberinya waktu selama akhir pekan untuk memutuskan apakah akan mengundurkan diri atau menghadapi pengadilan militer.
“Saya berharap memiliki karir yang panjang dan relatif sukses … Saya melakukan pekerjaan dengan baik dan tiba-tiba semuanya berakhir” katanya.
Bridget , kapten tentara lainnya, diberhentikan pada Maret 2010 ketika dia mengumumkan niatnya untuk bertransisi dari pria menjadi wanita. Bridget menentang pemecatannya di Komisi Hak Asasi Manusia Australia , yang berujung pada pencabutan larangan kepada tentara transgender untuk mengabdi oleh ADF. Namun Bridget terus menghadapi diskriminasi, dan akhirnya dibebastugaskan pada tahun 2011.
Permintaan maaf memiliki preseden
Apa yang menonjol dari ini dan sejarah lisan lainnya adalah kebutuhan untuk pemulihan. Bahkan beberapa dekade kemudian, banyak mantan anggota tentara LGBT menahan perasaan bahwa ADF menelantarkan mereka dan tidak pernah ada rekonsiliasi yang tepat.
Mereka dan ratusan orang lain yang mengalami diskriminasi – pantas untuk mendapatkan permintaan maaf secara publik dari pemerintah persemakmuran.
Ada preseden untuk permintaan maaf semacam itu. Pemerintah negara bagian dan teritori di seluruh Australia telah meminta maaf atas undang-undang masa lalu dan tindakan polisi yang mendiskriminasi LGBT.
Tahun lalu perdana menteri Kanada, Justin Trudeau, meminta maaf kepada orang-orang LGBT yang diberhentikan di bawah larangan militer Kanada.
Persemakmuran juga telah meminta maaf atas kesalahan yang dilakukan terhadap kelompok-kelompok terpinggirkan lainnya.
Permintaan maaf paling efektif ketika diikuti oleh peluang untuk mendapatkan ganti rugi. Misalnya, semua pemerintah negara bagian dan teritori telah meloloskan undang-undang yang mengijinkan orang-orang yang dihukum karena tindakan homoseksual agar hukuman mereka dihapus atau kedaluwarsa. Anggota tentara LGBT yang diberhentikan secara tidak hormat harus diizinkan untuk merubah catatan mereka menjadi terhormat.
Royal Commission into Institutional Responses to Child Sexual Abuse juga telah memetakan jalan untuk skema ganti rugi nasional seperti ini, difokuskan pada kompensasi finansial bagi korban.
Ada tantangan dengan jenis ganti rugi ini, termasuk bagaimana menentukan tingkat kompensasi, siapa yang berhak dan bagaimana uang akan dialokasikan.
Ganti rugi untuk anggota tentara LGBT dapat mencakup kompensasi keuangan untuk sejumlah kecil orang, meskipun ini pasti mengundang kritikan dari pihak oposisi.
Hal ini juga bisa menimbulkan permintaan maaf secara pribadi yang disampaikan oleh pejabat senior ADF. Atau mungkin melibatkan pemutakhiran layanan atau rekam medis untuk mencerminkan trauma psikologis yang diakibatkan oleh pemecatan, membuat Departemen Urusan Veteran (Department of Veterans’ Affairs) bertanggung jawab untuk membayar perawatan yang sedang berlangsung.
Mengapa ganti rugi penting
Sementara permintaan maaf sebagian besar bersifat simbolis, mereka sangat berarti bagi mereka yang telah dizalimi.
Wawancara saya dengan Alix menyoroti pentingnya keadilan restoratif. Alix adalah letnan senior yang dipaksa keluar dari angkatan bersenjata pada tahun 1989 karena orientasi seksualnya. Dia menderita paksaan fisik dan mental selama interogasinya dan menghabiskan dua dekade berikutnya melawan ADF dan Departemen Urusan Veteran untuk mencari keadilan.
Pertama kali Alix diperlakukan dengan hormat adalah ketika dia menjalani skema Defence abuse response taskforce (Dart) .
Dart adalah skema ganti rugi yang dibentuk setelah skandal pelecehan ADF terpapar pada tahun 2011. Anggota ADF saat ini dan sebelumnya yang menderita kekerasan fisik, seksual, verbal atau mental memenuhi syarat untuk mengajukan paket keadilan pemulihan. Mereka menugaskan pekerja kasus untuk menyelidiki tuduhan dan, bila perlu, mengembangkan paket ganti rugi yang sesuai dengan keadaan korban.
Paket yang diterima oleh Alix termasuk kompensasi finansial, perubahan pada rekam medis angkatan daratnya untuk memfasilitasi akses ke tunjangan urusan veteran dan permintaan maaf secara pribadi yang disampaikan oleh kepala militer (dan sekarang kepala pasukan pertahanan), Jenderal Angus Campbell.
Beberapa peserta wawancara kami yang lain juga mengikuti Dart, dan mereka mendukungnya sebagai proses yang penuh hormat dan menguatkan. Mengingat keberhasilannya, Dart bisa menjadi contoh untuk skema ganti rugi yang sama bagi mantan tentara LGBT yang dianiaya atau dibuang karena orientasi seksual mereka.
Sebuah skema permintaan maaf dan ganti rugi harus menjadi respon non-partisan terhadap periode gelap dalam sejarah bangsa Australia. Kata-kata Mark, yang keluar dari tentara pada 1988 karena dia gay, menyimpulkan pentingnya langkah ini:
“Itu adalah pekerjaan dan karier yang saya cintai dan akan selalu saya kerjakan, tetapi sayangnya, itu diambil dari saya”. (R.A.W)
*Noah Riseman adalah seorang profesor di bidang sejarah di Australian Catholic University.
Sumber:
