SuaraKita.org – Konvensi Hak Anak merupakan wujud nyata atas upaya perlindungan terhadap anak, agar hidup anak menjadi lebih baik. Sejak Indonesia meratifikasi Konvensi Hak Anak di Tahun 1990 banyak kemajuan yang telah ditunjukkan oleh pemerintah Indonesia dalam melaksanakan Konvensi Hak Anak. Dalam menerapkan Konvensi Hak Anak, negara peserta konvensi punya kewajiban untuk melaksanakan ketentuan dan aturan-aturannya dalam kebijakan, program dan tata laksana pemerintahannya.
Konvensi Hak Anak merupakan sebuah perjanjian yang mengikat, yang artinya ketika disepakati oleh suatu negara, maka negara tersebut terikat pada janji-janji yang ada di dalamnya dan negara wajib untuk melaksanakannya. Konvensi Hak Anak merupakan sebuah perjanjian hukum international tentang hak-hak anak. Konvensi ini secara sederhana dapat dikelompokkan kedalam 3 hal. Pertama, mengatur tentang pihak yang berkewajiban menanggung tentang hak yaitu negara. Kedua, pihak penerima hak yaitu anak-anak. Ketiga, memuat tentang bentuk-bentuk hak yang harus dijamin untuk dilindungi, dipenuhi dan ditingkatkan. Relasi antara pemegang hak dan pemangku kewajiban dapat digambarkan sebagai berikut:
Bagan di atas menunjukkan negara punya kewajiban untuk melindungi, memenuhi, menghormati, mempromosikan hak-hak anak. Sedangkan anak, karena dianggap belum matang secara fisik dan mental maka kewajiban anak dianggap beralih pada orang dewasa yang menjadi pengasuhnya, baik keluarga maupun pengasuh dalam bentuk lain seperti adopsi dan lainnya.
Dalam sejarahnya, Konvensi Hak Anak pertama kali digagas oleh Eglante Jebb pada 1923 lewat Deklarasi Hak Anak yang berisi 10 butir pernyataan hak anak. Lima tahun kemudian deklarasi tersebut diadopsi oleh Liga Bangsa-Bangsa dan dikenal dengan sebutan Deklarasi Jenewa. Majelis umum PBB kemudian ikut mengadopsinnya pada 1948. Pada 1979, dibentuk sebuah kelompok kerja untuk membuat rumusan Konvensi Hak Anak. 10 tahun kemudian, konvensi tersebut diadopsi oleh Majelis Umum PBB dan akhirnya pada 2 September 1990 Konvensi Hak Anak mulai diberlakukan.
Konvensi Hak Anak berisi 54 pasal. Komite Hak Anak PBB mengelompokkan Konvensi Hak Anak ke dalam 8 klaster, yang berisi Langkah-langkah implementasi umum, definisi anak, prinsip-prinsip umum, hak-hak sipil dan Kemerdekaan, lingkungan keluarga dan pengasuhan pengganti, kesehatan dan kesejahteraan dasar, pendidikan, waktu luang dan kegiatan budaya dan langkah-langkah perlindungan khusus.
Pasal-pasal dalam Konvensi Hak Anak berdasarkan klaster sebagai berikut:
| No | Kelompok (Cluster) | Pasal (KHA) |
| I | Langkah-langkah Implementasi Umum | pasal 4 ; 42 dan 44 ayat 6 |
| II | Definisi Anak | Pasal 1 |
| III | Prinsip-Prinsip Umum | |
| 1 | Non diskriminasi | Pasal 2 |
| 2 | Yang terbaik bagi anak | Pasal 3 |
| 3 | Hak Hidup dan Kelangsungan Hidup | Pasal 6 |
| 4 | Penghargaan terhadap Pandangan Anak | Pasal 12 |
| IV | Hak Sipil dan Kemerdekaan | |
| 1 | Pencatatan kelahiran | Pasal 7 |
| 2 | Hak untuk dilindungi identitas | pasal 8 |
| 3 | Hak atas kebebasan berpendapat | Pasal 13 |
| 4 | Hak atas kebebasan berpikir, berhati nurani dan berkeyakinan | Pasal 14 |
| 5 | Hak atas kebebasan berkumpul secara damai | Pasal 15 |
| 6 | Hak atas privasi | Pasal 16 |
| 7 | Hak atasinformasi yang bermanfaat | Pasal 17 |
| 8 | Hak atas perlindungan dari kekerasan, penyiksaan, perlakuan hukuman tidak manusiawi | Pasal 37 (a) |
| V | Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif | |
| 1 | Hak atas bimbingan orang tua | Pasal 5 |
| 2 | Tanggung jawab orang tua | Pasal 18 ayat 1 dan 2 |
| 3 | Hak untuk tidak dipisahkan dari orang tua | Pasal 9 |
| 4 | Penyatuan kembali dengan orang tua | Pasal 10 |
| 5 | Pemindahan ilegal | Pasal 11 |
| 6 | Perlindungan dari kekerasan fisik, mental, seksual, pencideraan dalam asuhan orang tua, wali atau orang lain yang memelihara anak | Pasal 19 |
| 7 | Anak-anak yang terpisah dari lingkungan keluarga | Pasal 20 |
| 8 | Adopsi | Pasal 21 |
| 9 | peninjauan atas penempatan | Pasal 25 |
| 10 | Pemulihan tanggung jawab orang tua | Pasal 27 ayat 4 |
| 11 | Pemulihan fisik, psikologis dan re-integrasi sosial bagi anak-anak korban kekerasan, eksploitasi, penyiksaan, hukuman yang kejam | Pasal 39 |
| VI | Kesehatan dan Kesejahteraan Dasar | |
| 1 | Hak hidup dan kelangsungan hidup | Pasal 6 |
| 2 | Hak atas pelayanan dan perawatan kesejahteraan dasar | Pasal 18 ayat 3 |
| 3 | Hak anak-anak difable ( anak-anak cacat) | Pasal 23 |
| 4 | Hak atas kesehatan | Pasal 24 |
| 5 | Hak atas jaminan sosial | Pasal 26 |
| 6 | standart kesejahteraan | Pasal 27 ayat 1-3 |
| VII | Pendidikan, Waktu Luang dan kegiatan Budaya | |
| 1 | Hak atas pendidikan | pasal 28 |
| 2 | Tujuan pendidikan | Pasal 29 |
| 3 | Hak atas waktu luang, rekreasi dan kegiatan budaya | Pasal 31 |
| VIII | Pelindungan Khusus | |
| a | Anak-anak dalam situasi emergency | |
| Pengungsi Anak | pasal 22 | |
| Anak dalam konflik bersenjata | Pasal 38 | |
| b | Anak dalam situasi berkonflik dengan hukum | Pasal 37, pasal 40 |
| c. | Anak-anak korban kekerasan dan eksploitasi | |
| anak-anak korban eksploitasi ekonomi | Pasal 32 | |
| Anak-anak korban kekerasan dan eksploitasi seksual | Pasal 37 (b) – (d), pasal 34 | |
| anak-anak korban penyalahgunaan narkotika dan obat-obat terlarang | Pasal 33 | |
| Anak-anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan anak | Pasal 35 | |
| d | Anak-anak dari suku minoritas, penduduk asli dan terasing | Pasal 30 |
Indonesia sendiri meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) melalui Keppres No.36 tahun 1990 pada tanggal 25 Agustus 1990. Konsekwensi atas telah diratifikasinya Konvensi Hak Anak tersebut, maka Indonesia berkewajiban untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan yang terkandung dan atau memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak anak yang diakui dalam KHA yang secara umum memberikan perlindungan dan penghargaan terhadap anak, agar anak dapat merasakan seluruh hak-haknya, sehingga terjauh dari tindakan kekerasan dan pengabaian.
Sebagai individu maupun negara, sudah seharusnya setiap orang menyimak pasal demi pasal rumusan Konvensi Hak Anak yang terdiri dari 3 bagian yang mencakup kandungan substantif hak anak, mekanisme pelaksanaan dan pemantauan, serta pemberlakuan sebagai hukum yang mencakup secara internasional. Sehingga setidaknya akan mampu mendapat pemahaman tentang empat kategori Hak Anak yaitu hak untuk hidup, hak untuk tumbuh kembang, hak memperoleh perlindungan dan hak untuk berpartisipasi atau dihargai pendapatnya.
Kemudian setelahnya adalah melakukan monitoring situasi dengan mengum[ulkan berbagai bahan atau informasi tentang masalah seputar anak. Tujuannya adalah untuk mendapatkan informasi seluas-luasnya tentang isu anak. Periksa ulang kembali segala informasi yang didapatkan untuk memastikan keakuratan informasi tersebut. Kemudian lakukan analisis situasi untuk memetakan berbagai masalah anak secara periodik
Terkait dengan hak-hak anak selain mengacu kepada KHA, kita juga dapat menghubungkannya dengan berbagai instrument yang terkait dengan anak, seperti Konvensi ILO, Deklarasi dan sebagainya yang juga merupakan perjanjian-perjanjian International.
Dengan adanya KHA (dan instrument international mengenai HAM lainnya) dapat digunakan sebagai acuan yang bisa digunakan untuk melakukan advokasi bagi perubahan atau mendorong lahirnya peraturan perundangan, kebijakan-kebijakan ataupun program yang lebih baik bagi anak-anak.
Aplikasi KHA dalam Hak atas Pendidikan, Waktu Luang dan Kegiatan Budaya
Hak Anak atas pendidikan, waktu luang dan kegiatan budaya dapat kita lihat menggunakan instrument hukum yang ada baik secara international maupun nasional. Daftar instrument hukum yang dapat digunakan sebagai rujukan dalam hak anak atas pendidikan meliputi Instrumen international yang berisi Konvensi Hak –Hak Anak khususnya pasal-pasal 28, 29, dan 31, Konvenan International Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya khususnya pasal 13 dan Konvensi Menentang Diskriminasi dalam Pendidikan (UNESCO Convention against Discrimination in Education). Sementara untuk Instrumen nasional berisi Undang-Undang No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
Dengan menggunakan instrument pemantauan hak atas pendidikan pada anak, maka kita dapat memperoleh gambaran mengenai desain sistem serta strategi pendidikan yang ada di Indonesia, dan dapat digunakan sebagai bahan dasar untuk menyiapkan kepentingan advokasi baik tingkat nasional maupun international.
Dalam Laporan Tinjauan Pelaksanaan Konvensi Hak Anak di Indonesia tahun 1997-2009 tentang pendidikan dalam hal kekerasan di sekolah, Komite Hak Anak memberikan rekomendasi ke pemerintah Indonesia untuk mengambil tindakan-tindakan dalam mengurangi kekerasan di sekolah sekolah. Ornop Koalisi melihat bahwa pemerintah telah mengatur perlindungan anak dari kekerasan di sekolah melalui UU No. 23/2002 tentang PA pasal 54 yang berbunyi ”Anak di dalam dan di lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau teman-temannya di dalam sekolah yang bersangkutan, atau lembaga pendidikan lainnya”.
Materi Konvensi Hak Anak versi bahasa Indonesia dapat diunduh dibawah ini
[gview file=”http://suarakita.org/wp-content/uploads/2016/07/CRC_bahasa_indonesia_version.pdf”]
Sumber
