SuaraKita.org – UN watch sebuah organisasi hak asasi non kepemerintahan yang berbasis di Jenewa mendesak sekjen PBB untuk mengumumkan negara negara yang bertanggung jawab dalam penolakan terhadap kehadiran organisasi LGBT di konferensi yang diadakan oleh UNAIDS. Dalam pertemuan tersebut para kepala negara, anggota kabinet dan pimpinan perusahaan akan mendiskusikan bagaimana cara mempercepat respon terhadap penanggulangan penularan HIV selama 5 tahun kedepan dalam rangka mengakhiri epidemi AIDS tahun 2030.
Anggota PBB diharapkan untuk menerapkan deklarasi politik untuk mengakhiri AIDS sebagai langkah maju untuk memerangi epidemi tersebut. Namun, ada sekelompok negara muslim dan atau negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam yang tergabung ke dalam OIC (Organisation of Islamic Cooperation/OKI) yang menolak kehadiran organisasi LGBT tersebut. Yang berarti bahwa keahlian dan pengalaman mereka dengan epidemi HIV/AIDS tidak akan dianggap. Penolakan tersebut diajukan oleh Mesir atas nama 51 negara muslim anggota OIC yang diduga didukung juga oleh Rusia, Kamerun dan Tanzania. Melalui sebuah pernyataan jum’at kemarin UN watch menduga bahwa PBB menolak untuk merilis tulisan dari penolakan terhadap organisasi LGBT tersebut
“Dengan menolak aktivis tersebut berdasarkan orientasi seksualnya PBB melakukan pelanggaran berat tentang perlindungan kesetaraan dan anti diskriminasi dari deklarasi universal tentang HAM” demikian kata Hillel Neuer, Direktur Eksekutif UN watch
“Diskriminasi ini sangat tidak masuk akal dan merugikan dalam konteks KTT HIV ini, karena membungkam suara-suara dari orang-orang yang paling menderita dari masalah yang seharusnya diatasi. Ditambah dengan fakta bahwa transgender 49 kali lebih beresiko terinfeksi HIV dibandingkan dengan yang lain.” Tambahnya
Terkait dengan pernyataan Sekjen PBB yang “menolak” untuk menyetujui penolakan tersebut dapat diterima oleh UN watch akan tetapi tidaklah cukup, seharusnya untuk menghentikan gerakan tersebut adalah dengan mengumumkan nama-nama pelaku dari penolakan tersebut, jika tidak maka kejadian tersebut akan berulang.
Ketika berita tentang penolakan tersebut pertama kali muncul di media, Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB Samantha Power mengajukan protes kepada PBB.
“Gerakan untuk menolak partisipasi organisasi LGBT tersebut menghambat proses penanggulangan HIV/AIDS dan sangat merusak kredibilitas PBB” tulis Samantha Power dalam suratnya.
Sumber
