Oleh: Khoirul A*
SuaraKita.org – Alegra Wolter adalah Ketua Dewan Pengawas di Perkumpulan Suara Kita yang berangkat dari latar belakang tenaga kesehatan. Terkait dengan Hari HAM Sedunia, Alegra mengisahkan pengalamannya bagaimana ia terlibat dalam riset dan advokasi HAM bagi kelompok ragam minoritas gender dan seksualitas.
Pertemuan awal Alegra dengan komunitas terjadi sekitar 2014–2015. Setelah lulus dari pendidikan kedokteran pada 2018, ia kemudian bekerja sebagai peneliti di PUI-PT PPH PUK2IS UAJ (Pusat Unggulan IPTEKS Perguruan Tinggi – Pusat Penelitian HIV/AIDS – Pusat Unggulan Kebijakan Kesehatan dan Inovasi Sosial, Unika Atma Jaya). Di ruang riset inilah pemahamannya tentang interseksionalitas semakin mendalam, terutama bahwa identitas seseorang tidak pernah berdiri sendiri, melainkan tersusun dari berbagai lapisan yang saling bersinggungan.
Pentingnya Memahami Kompleksnya Identitas dan Tantangan Setiap Individu dan Kelompok
“Waktu itu mungkin dari pengalaman hidup saya, saya fokusnya lebih banyak ke isu trans memang. Tapi ketika turun di isu HIV, saya melihat ternyata hal serupa juga dialami teman-teman dari grup lain. Dan sebetulnya kan kalau kita bicara identitas manusia itu bukan hitam, putih, merah, hijau, kuning, biru, tapi bermacam-macam warna. Jadi satu individu bisa dia seorang trans perempuan, dia pekerjaan seks juga, bisa HIV positif juga, dan memiliki kondisi sosioekonomi yang sulit. Jadi itu kombinasi yang saling bersinggungan satu sama lain dalam aspek interseksionalitasnya.”
Sejak saat itu, ia terlibat dalam banyak program kesehatan masyarakat. Ia merasa mendapatkan pelajaran yang tidak pernah ia dapatkan selama pendidikan formal kedokteran. Bahkan ia meyakini bahwa apabila sejak awal ia memahami isu interseksionalitas dan HAM, ia akan menjadi dokter yang lebih peka dan lebih baik dalam menangani pasien.
“Sekarang mungkin saya merasa kalau saya praktek lagi full, sebagai seorang dokter umum atau sekolah lagi, entah spesialis apa gitu, saya merasa saya akan jadi dokter yang lebih baik.”
Menurutnya, pemahaman tentang pasien tidak hanya bertumpu pada pengalaman pribadi, tetapi juga pengalaman orang lain yang ditemui di lapangan.
“Selain trauma pribadi, yang lebih terurus sekarang, [aku] juga terpapar bagaimana menjadi pelayan yang lebih paham kebutuhan yang ditangani [melalui] beberapa pengalaman ketemu banyak orang dari berbagai latar belakang, lebih terekspos, [akhirnya] lebih paham juga challenge dan struggle masing-masing individu dan kelompok.”
Relasi yang Setara dalam Penelitian Kesehatan
Dalam penelitian kesehatan, Alegra juga mencatat adanya bias yang membuat peneliti kadang tidak peka terhadap kebutuhan responden. Hal ini berangkat dari paradigma lama yang memposisikan peneliti sebagai pihak yang “menolong” dan komunitas sebagai pihak yang “ditolong.” Paradigma ini mereproduksi relasi kuasa yang timpang, seolah-olah komunitas tidak memiliki pengetahuan, kapasitas, atau agensi sendiri, serta perlu “diselamatkan.”Setelah memahami konsep HAM dan interseksionalitas, ia mengubah cara pandangnya: penelitian perlu didasari prinsippemberdayaan komunitas.
“Kan sebetulnya kalau kita ketemu teman-teman komunitas kita ngambil data. Nah dari proses ambil data itu ya idealnya minimal ya tentu perlu ada kontribusi balik, dalam bentuk finansial misalnya. Dan itu saya tanamkan ke diri saya sampai sekarang.”
Bagi Alegra, relasi peneliti dan pihak yang diteliti harus setara dan saling menghargai. Peneliti membutuhkan data, dan komunitas menyediakan waktu produktif mereka untuk berpartisipasi.
“Seharusnya peneliti sama yang diteliti posisinya sejajar kan. Ya salah satu timbal baliknya timbal balik uang karena dia teman-teman yang diteliti juga menyediakan waktu untuk diwawancarai misalnya. Ya sebenarnya mungkin mereka bisa bekerja yang lain gitu.”
Interseksionalitas, Kunci Memahami HAM dan Kemanusiaan
Ketika berbicara tentang HAM, ia menekankan bahwa interseksionalitas adalah kunci untuk memahami keragaman dimensi kemanusiaan.
“Sebetulnya banyak banget ya, karena kalau kita bicara hak asasi manusia, kalau ditanya mana yang paling penting semuanya penting. Mulai dari aspek kesehatan, pendidikan, pekerjaan. Karena kalau kita sakit, gak dapat pelayanan yang baik, otomatis gak bisa cari uang. Kalau kita gak ada uang, juga jadinya sakit gitu kan. Jadi penting untuk kita melihat hak asasi manusia itu sebagai sesuatu yang universal, artinya kita semua manusia memiliki hak tersebut gitu ya, dan multidimensional, berbagai aspek mulai dari pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, perlindungannya.”
Sebagai praktisi kesehatan, ia menyoroti betapa fundamentalnya hak-hak dasar kesehatan.
“Karena saya lebih banyak kerja di isu kesehatan ya, otomatis kalau kita berbicara hak yang paling simple kita melihatnya: apakah layanan kesehatan itu tersedia? Apakah itu layanan kesehatannya bisa diterima dengan baik oleh masyarakat yang membutuhkannya atau kelompok yang membutuhkannya? Apakah itu kualitasnya bagus? Apakah itu bisa diakses?”
Baginya, kesehatan tidak hanya soal layanan, tetapi soal penghidupan yang layak.
“Sebetulnya kalau kita bicara paradigma kesehatan ya, bukan cuma soal pelayanan yang bagus, tersedia dan berkualitas, tapi juga soal penghidupan yang layak secara keseluruhan. Karena kesehatan itu kan sebetulnya salah satu kunci [dan] aset sebetulnya. Aset seorang manusia. Dia bisa menjadi sumber daya manusia yang unggul kalau dia sehat. Kalau dia sehat dia bisa belajar, dia bisa mengaplikasikan ilmunya, dia bisa membantu orang lain.”
Kekerasan Struktural Berdampak Pada Masalah Kesehatan yang Lebih Luas
Namun kenyataannya, kekerasan struktural seperti penggerebekan atau kriminalisasi membuat banyak orang takut mengakses layanan kesehatan.
“Mekanisme kekerasan sistematis struktural seperti itu, justru bikin orang takut untuk berobat, takut untuk tes HIV, takut untuk pakai kondom, karena kalau digerebek katanya kondom menjadikan alat bukti. Jadi bayangin kalau tidak ada kondom, [dan] tidak pakai pengaman lain, misalnya tidak pakai PrEP, obat untuk mencegah infeksi HIV, justru malah risikonya tinggi kan untuk tertular HIV dan infeksi menular seksual lainnya.”
Dampak dari pendekatan yang sarat kekerasan ini pada akhirnya kembali membebani negara.
“Yang bayarin siapa? Kembali lagi, negara. Karena obat HIV kan banyak support dari pemerintah, dan juga mungkin donor-donor internasional. Tapi lebih baik kembali lagi mencegah daripada kita mengobati.”
Pendekatan yang keliru melahirkan masalah baru dan merugikan masyarakat.
“Dari satu tindakan bisa melahirkan masalah-masalah lain yang sebetulnya jadi bukan bikin kita makin maju juga, jadi lebih banyak harmful-nya ke masyarakat, ke komunitas.”
Lingkaran Stigma Penguasa, Masyarakat, dan Media yang Turut Melanggengkan Kekerasan Struktural
Alegra juga melihat bahwa stigma masyarakat berperan besar dalam membentuk pendekatan negara terhadap kelompok minoritas.
“Kalau stigma masyarakat bisa dua arah sih, menurut saya secara struktural, secara pemerintahan gitu misalnya, dia kadang melihat juga perspektif masyarakatnya. Kalau masyarakatnya banyak yang anti-LGBT gitu misalnya, ya kadang perspektif pemerintah juga ke arah sana. Jadi ini harus ditertibkan, caranya misalnya ada yang dikriminalisasi dan lain-lain, kalau ada tindakan-tindakan yang dianggap gak benar gitu ya.”
Karena itu, penting bagi hukum untuk berpijak pada HAM, bukan pada sentimen mayoritas.
“Padahal sebetulnya kalau dari perspektif hak, itu hak masing-masing individu, kecuali ada yang melukai atau memaksa orang lain gitu. Tapi kalau orang berhubungan seks, sama-sama suka ya haknya masing-masing gitu kan ibaratnya.”
Ia melihat media turut memperkuat stigma dan salah kaprah publik terhadap minoritas gender dan seksualitas.
“Terus di lain sisi, dengan melihat berbagai peristiwa seperti itu, apalagi kalau misalnya di-highlight dengan media-media yang bombastis gitu ya, oh ini grup-grup pesta gay, padahal misalnya mereka lagi nonton drag show, bukan pesta seks juga gitu.
Ada juga yang mungkin mereka melakukan pesta secara konsensual dan sadar masing-masing, dan itu dibombardir di media, atau gak cuma berita itu, berita jenis apapun yang tersirkulasi, akhirnya dari aspek penangkapan atau kriminalisasi tersebut, juga lahir lebih banyak stigma baru. Apalagi dengan bantuan media dan media sosial, masyarakat melihat itu sebagai sesuatu yang salah dan harus dikriminalisasi.”
Politik identitas turut memperkeruh situasi, dengan minoritas dijadikan kambing hitam demi keuntungan politik.
“Dan ya sebetulnya, kalau kita melihat secara aspek sejarah juga, ada beberapa kelompok masyarakat yang dianggap lain, dianggap berbeda, dan itu di-demonize gitu. Jadi seperti folk devil, seperti setan, cerita-cerita negatif gitu ibaratnya jadi black sheep. Jadi kambing hitamnya. … Dan kadang ironisnya, salah satu hal yang bisa secara instan menarik suara, menarik kesepakatan adalah dengan membenci suatu grup. Dan itu digunakan secara politis. … Beberapa politikus yang menggunakan isu seperti itu. Kita lihat di Indonesia ada beberapa, negara lain juga banyak gitu.”
Pentingnya Pemahaman akan HAM dan Interseksionalitas untuk Melawan Stigma
Stigma bahkan menjalar ke program kesehatan yang seharusnya inklusif.
“Tapi sayangnya kebijakan tertulis aja tuh konten saja, gak cukup. Karena saya selalu ngelihat beberapa dokumen, kebijakan kesehatan itu misalnya. On paper it looks very good. Oh, ini kita mau membangun layanan inklusif, tapi inklusif itu seperti apa? Apakah inklusif itu hanya untuk misalnya sekelompok orang, misalnya hanya untuk orang-orang dengan disabilitas, tapi gak inklusif untuk yang lain? Tapi kalau LGBT gak boleh gitu? Apakah inklusif itu hanya sebatas nyediain layanan doang? Tapi gak ada person centered-ness-nya, maksudnya layanan itu masih belum berpusat sama kebutuhan masing-masing individu dan kelompok. Atau kualitasnya ibaratnya masih belum ke standar yang oke, yang mumpuni.”
Karena itu, ia menekankan pentingnya pelaku kebijakan kesehatan yang benar-benar memahami HAM dan interseksionalitas.
“Sehingga kalau kita bicara di level makro, dari kebijakan tersebut, gak cuma kontennya aja, tapi perlu kita melihat orang-orang yang terlibat di dalamnya, aktor-aktornya. Kita perlu melihat juga aplikasi implementasinya di konteks Indonesia itu seperti apa, yang beragam banget. Karena Indonesia dari Sumatera sampai Papua itu beda-beda, etnisnya, kulturnya.”
Inklusivitas adalah Kunci Kebijakan Kesehatan yang Adil
Menurut Alegra, inklusivitas juga adalah syarat mutlak bagi kebijakan kesehatan yang adil. Tanpa paradigma inklusif, praktik layanan di lapangan akan mudah terjebak diskriminasi.
“Dan kita juga paham sebetulnya sistem kesehatan itu juga multi-layer ya, yang gak cuma melatih satu orang untuk selesai, tapi termasuk juga membantu SOP, kebijakan internal yang juga inklusif. Karena ibaratnya kita harus melihat beacon, kayak sinarnya itu harus sinar yang benar, harus yang pandangan yang inklusif, karena kalau enggak paradigma nya nanti kebawah negatif semua. Jadi kita perlu punya vision yang oke.”
Dengan perspektif HAM, pemahaman interseksionalitas, dan paradigma inklusivitas, layanan kesehatan dapat menyesuaikan diri dengan keberagaman kebutuhan pasien.
“Di level individual tentunya setiap orang mendapatkan layanan yang sesuai dengan kebutuhannya. Dan itu penting banget, karena individu transgender mungkin ada sedikit kebutuhan yang berbeda dengan masyarakat lain yang bukan transgender. Misalnya layanan yang mengafirmasi gendernya, kalau dia gak mau dipanggil bapak ya panggil ibu. Demikian juga sebaliknya. Orang dengan disabilitas dia ada kebutuhannya masing-masing. Orang yang neurodiverse mungkin layanannya perlu di-adjust dengan kebutuhan mereka. Orang yang dari etnis tertentu mungkin dia perlu tenaga kesehatan yang paham kebutuhannya, bisa bahasanya. Contohnya, atau kalau gak bisa bahasanya punya penerjemah.”
PR Kita Bersama
Meski begitu, perjalanan menuju masyarakat yang sadar HAM dan inklusif masih panjang. Namun menurut Alegra, kita bisa mulai dari diri sendiri, dengan menantang pola pikir dan menghapus pemahaman yang keliru. Di era literasi, internet, AI, dan media sosial, proses ini menjadi semakin penting.
“Dengan kita mengedukasi diri kita dan men-challenge buah-buah pikir. Karena di zaman sekarang ini kita hidup di era yang literate. Mayoritas, mungkin gak mayoritas aku gak tau statistiknya, tapi banyak orang yang bisa baca sekarang kan. Kita bisa baca buku. Apalagi ada internet, AI sekarang, algoritma media sosial itu, itu membentuk pikiran kita. Karena itu produksi terus, ada berita ini itu, isu sosial, pemerintahan, bisnis, kecantikan, dan lain-lain. Yang kita butuhkan sekarang selain kita bisa baca tulis, itu adalah men-challenge, dan meng-unlearn hal-hal yang mungkin sebetulnya selama ini diajarkan, tapi kurang tepat atau kurang applicable ke konteksnya.”
Ia juga menekankan bahwa memahami suatu isu butuh kedalaman dan kemampuan melihat berbagai dimensi.
“Kalau kita melihat satu isu, mungkin dua dimensi kita melihatnya, oh ini sakit jiwa atau enggak sakit jiwa. Tapi kalau tiga dimensi kita melihat, oh ternyata ini orang sakit memiliki kondisi kesehatan jiwa, karena banyak faktor nih, ada faktor biologis, psikologis, sosial, macem-macem. Kalau empat dimensi kita melihat sejarah itu, kenapa zaman dulu homoseksual itu ada juga transgender, dianggap itu gangguan jiwa. Tapi kenapa sekarang enggak dianggap gangguan jiwa. Dan itu kan ada evolusinya kan.”
Manfaat Pendekatan HAM yang Interseksional
Dengan perspektif yang lebih dalam, kita bisa berpikir lebih kritis dan berempati, terutama terhadap kelompok yang dianggap berbeda namun sesungguhnya memiliki irisan pengalaman yang sama. Pendekatan HAM yang interseksional membantu kita melihat kemanusiaan dengan lebih jernih.
“Kalau aku baca di Google, Human Rights Day tahun ini fokusnya bridging the gap between human rights principles and everyday principles. Nah itu sesuai dengan tema ya, mungkin aku rasa ini udah waktunya kita bangkit. Bangkit dalam hal menghidupkan perspektif yang lebih tajam lagi, lebih kritis.”
Alegra pun memberikan contoh terkait isu Palestina yang menurutnya memberikan kita gambaran betapa kompleksnya suatu masalah yang saling berkaitan.
“Isu Palestina misalnya, yang tadinya saya gak paham, sekarang jadi lebih paham. Bahwa itu isu kolonialisasi, ada isu rasial juga, ada isu power imbalance, isu kapitalisme di sana, ada isu queer, isu LGBT juga ada di sana. Israel dianggap the beacon of LGBT rights in the Middle East, padahal mereka nge-bombing orang-orang di Palestina, mungkin ada juga yang queer gitu kan.”
Dengan pendekatan HAM, kita juga akan lebih mudah berempati terhadap kelompok lain. Jika kita bisa berempati terhadap kelompok yang secara etnis digenosida, kita juga harusnya bisa berempati terhadap kelompok yang dipersekusi
“Karena ibaratnya kalau saya punya perspektif HAM, saya melihat ini ada sekelompok orang, yang secara etnis di genocide, kenapa saya gak bisa punya empati yang sama ke orang-orang lain, di sekitar kita, yang juga mungkin mengalami persekusi, meskipun beda levelnya.”
*Penulis adalah relawan jurnalis di Suara Kita. Penulis pernah berkontribusi konten di Pelangi Dharma dan di media sosial lainnya.
