SuaraKita.org – Sebanyak 12 lembaga keuangan multinasional terkemuka di Hong Kong berusaha mengajukan tuntutan pengadilan atas nama perempuan asal Inggris yang mengajukan visa dependen.
Hal ini merupakan bentuk solidaritas terhadap individu dari minoritas seksual yang selama ini jarang dilakukan oleh lembaga keuangan. Mereka menawarkan dukungan untuk pasangan lesbian ekspatriat yang berhadapan dengan pemerintah di pengadilan untuk meminta pengakuan hubungan mereka yang terdaftar di Inggris.
Lembaga-lembaga keuangan tersebut telah mengajukan permohonan ke Pengadilan Tinggi untuk menguraikan pandangan mereka mengenai dampak kebijakan pemerintah saat ini mengenai perekrutan pegawai dari luar negeri.
12 lembaga keuangan tersebut mendukung tuntutan hukum yang diajukan oleh pasangan lesbian, dengan inisial SS dan QT, yang pindah ke Hong Kong pada tahun 2011 setelah SS mendapatkan pekerjaan profesional di kota tersebut. Pasangan tersebut telah bersepakat untuk bersatu dalam status kemitraan sipil di Inggris, sebuah status yang memberi mereka hak dan tanggung jawab yang sama seperti pasangan suami-istri di bawah hukum Inggris.
Namun, Departemen Imigrasi Hong Kong menolak permohonan QT untuk visa dependen (visa sebagai tertanggung bagi pasangan yang salah satunya bekerja di luar negeri) karena belum mengakui hubungan sesama jenis. Pasangan tersebut membawa kasus ini ke pengadilan, dengan alasan bahwa keputusan tersebut diskriminatif dan melanggar Undang-Undang Dasar dan Undang-undang tentang Hak Asasi Manusia. Pengadilan Tingkat Pertama memutuskan menolak permohonan QT pada bulan Maret tahun lalu, namun QT mengajukan banding.
12 lembaga keuangan yang memberikan dukungan mereka adalah: ABN AMRO Bank; AIG Insurance Hong Kong; Australia and New Zealand Banking Group; the Bank of New York Mellon; BlackRock Asset Management North Asia; Credit Suisse; Goldman Sachs; Morgan Stanley; Nomura International (Hong Kong); Royal Bank of Canada; Societe Generale Hong Kong Branch dan State Street.
“Dengan mengajukan intervensi, mereka berusaha membantu pengadilan dengan memberikan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai isu-isu tersebut dengan memberikan perspektif pengusaha sebagai pertimbangan pengadilan,” demikian sebuah pernyataan yang dikeluarkan pada hari Rabu (7/6) oleh firma hukum Davis Polk & Wardwell, yang mewakili 12 lembaga keuangan tersebut. “Mereka semua memiliki kebijakan, strategi dan praktik perusahaan untuk mempromosikan keberagaman dan inklusifitas. Mereka semua berusaha menarik dan mempekerjakan talenta terbaik dari seluruh dunia sesuai dengan kebijakan keberagaman mereka untuk mempertahankan posisi kami di pasar talenta dunia. “
Sangat jarang perusahaan melakukan intervensi dalam kasus pengadilan setempat dengan cara ini. Langkah ini mirip dengan amicus brief yang diajukan oleh 379 perusahaan bisnis dalam kasus kesetaraan pernikahan yang diputuskan pada tahun 2015 oleh Mahkamah Agung Amerika Serikat di dalam kasus Obergefell melawan Hodges. Hal ini akan disampaikan ke pengadilan untuk memutuskan apakah pengajuan akan dipertimbangkan dalam banding, akan dilaksanakan pada hari Kamis dan Jumat minggu depan.
Community Business, sebuah organisasi nirlaba yang mengadvokasi tanggung jawab, keberagaman dan inklusifitas dalam perusahaan mengatakan bahwa pihak mereka sepenuhnya mendukung tindakan kolektif dari 12 lembaga keuangan tersebut sebagai cara yang meyakinkan untuk menunjukkan bahwa hal kesetaraan, keberagaman dan inklusifitas adalah isu utama dalam dunia bisnis. (R.A.W)
Sumber:
