Suarakita.org- Gubernur negara bagian Idaho dan jaksa agung negara bagian ini mengajukan banding ke Mahkamah Agung AS atas keputusan pengadilan melegalisasi perkawinan sesama jenis.
Berkas banding kasus ini menyebut penduduk negara Idaho berhak mendefinisikan perkawinan sebagai persatuan antara seorang pria dan seorang perempuan.
Pada Oktober Pengadilan Banding Wilayah 9 AS mencabut peraturan yang melarang perkawinan sesama jenis di Idaho dan Nevada, sehingga banyak pasangan sesama jenis melakukan pernikahan di dua negara bagian yang konservatif secara sosial ini.
Dalam petisi berkas banding ke Mahkamah Agung, Gubernur Idaho C.L. “Butch” Otter megnatakan sudah saatnya pengadilan tertinggi di negara itu memberi jawaban “Apakah undang-undang federal melarang satu negara bagian mempertahankan pengertian dan definisi tradisional perkawinan sebagai antara seorang pria dan seorang perempuan.
Dalam keputusan pada bulan Oktober itu, Pengadilan Banding Wilayah 9 memutuskan bahwa larangan perkawinan sesama jenis melanggar Undang-Undang Dasar.
Bulan depan Florida akan menjadi negara bagian ke 36 yang melegalisasi perkawinan sesama jenis setelah terjadi serangkaian kemenangan pengadilan bagi pegiat hak-hak kaum homoseksual dalam satu tahun terakhir.
Shannon Minter, direktur hukum Pusat Nasional Hak-Hak Lesbian, yang mewakili empat pasangan lesbian dari Boise yang mengajukan tuntutan hukum agar larangan pernikahan sesama jenis di Idaho dicabut, mengatakan kecewa dengan permintaan banding pemerintah negara bagian Idaho itu.
“Mengecewakan bahwa para pejabat Idaho terus berjuang dalam pertempuran ini, bahkans etelah warga Idaho dan warga Amerika telah menerima persamaan hak bagi pasangan sejenis dan anak-anak mereka,” ujarnya.
Dalam petisi banding tersebut, Otter mengatakan bahwa para Hakim Agung harus memilih kasus Idaho dibanding petisi banding lain karena negara bagian ini adalah satu-satunya yang mana para pejabat publiknya “telah sangat membela kebijakan pengertian dan definisi perkawinan sebagai antara pria dan perempuan”.
Dia mengatakan hal itu meliputi “penjelasan tentang manfaat dampaknya pada anak-anak dari pasangan heteroseksual dan mengapa definisi seperti itu bisa menjawab semua pertanyaan konstitusional.”
(yns)
Sumber: CNN Indonesia
