Suarakita.org- Sebentar lagi tanggal 3 – 6 Desember 2013 akan diadakan Konferensi Tingkat Mentri IX WTO di Bali. Hasil perjanjian pertemuan ini akan menjadi ancaman bagi Indonesia. Diantaranya mengancam perekonimian, kesehatan, pertanian, kesejahteraan buruh, pertambangan serta pendidikan di Indonesia.
Proposal Trade Facilitation akan semakin membuka akses pasar produk impor yang akan semakin meningkatkan produk import khususnya produk pertanian. Dampaknya nilai utang Indonesia akan semakin tinggi, karena moderinisasi dan perubahan infrastruktur membutuhkan banyak biaya. Sehingga mendorong pemerintah Indonesia berhutang ke luar negri, karena anggaran Indonesia sangat defisit.
Proposal Public Stockholding akan menjadi ancaman karena saat perundingan WTO, proposal ini mendapat hambatan negara maju karena Uni Eropa dan Amerika tidak menginginkan adanya subsidi yang besar dari negara berkembang terhadap produk pertaniannya. Tawaran ini kemudian harus ditukar dengan kepentingan trade facilitation. Praktek pertukaran di WTO tidak sepenuhnya menguntungkan Indonesia apabila tidak ada perlindungan ke petani Indonesia.
WTO lebih berpihak kepada pengusaha, ketika subsidi diberikan oleh negara kepada masyarakat akan berkaitan langsung pada kesejahteraan buruh. WTO berperan dalam pengaturan terhadap harga barang, subsidi dan barang-barang yang keluar masuk. Imbasnya pengusaha akan mencari tenaga buruh dan bahan dasar yang murah. Indonesia merupakan negara yang memiliki SDM dan SDA yang sangat banyak. Sehingga penting bagi perusahaan mengembang usahanya di Indonesia, sehingga daya tawar buruh sangat rendah, apalagi untuk buruh perempuan yang tidak memiliki posisi tawar. WTO menjadikan buruh Indonesia dan migran sebagai komuditas, tidak sebagai manusia.
WTO mengurangi hambatan barang-barang tambang datang ke pasar. Indonesia akan mengurangi eksport barang mentahnya namun akan meningkatkan pembangunan pabrik pengolahan tambang. Otomatis akan berbicara level perbaikan seperti tehnologi dan kapasitas pekerja. Perusakan lingkungan, hilangnya lahan masyarakat adat dan rusaknya sungai akan semakin tinggi.
Perempuan Indonesia akan semakin dimiskinkan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah dan WTO. Perempuan yang bekerja domestik akan semakin sulit dalam penyediaan pangan air dilakukan perempuan. Perempuan semakin terpinggirkan, kekerasan akan terjadi akibat pemiskinan yang terjadi. (Rikky)
