SuaraKita.org – Dalam empat hari yang penuh semangat dan solidaritas, ratusan aktivis, organisasi masyarakat sipil, dan pemangku kepentingan dari berbagai negara Asia berkumpul di Manila, untuk mengikuti rangkaian kegiatan “3rd Asian Development Bank (ADB) Learning Week” dan “GAC Project Outcome Harvesting and Close Out” pada 8–11 September 2025. Acara ini menjadi ruang strategis untuk memperkuat advokasi hak-hak komunitas Ragam Gender dan Seksual, mengevaluasi capaian proyek, dan merumuskan arah gerakan ke depan.
Dialog Strategis dan Tantangan Keterlibatan dengan ADB
Hari pertama dibuka dengan refleksi tajam atas absennya perwakilan ADB dalam sesi pembelajaran, yang memicu diskusi intens tentang strategi baru dalam berinteraksi dengan lembaga keuangan multilateral tersebut. Para peserta menyusun pernyataan bersama yang menuntut:
- Optimalisasi Safeguard 2024, khususnya definisi inklusi gender dan SOGIESC.
- Transparansi dan akuntabilitas dalam mekanisme ADB.
- Penyebaran peta jalan Indonesia secara menyeluruh.
- Komitmen mitra ADB terhadap keberlanjutan lingkungan dan inklusi.
Diskusi juga menyoroti pentingnya bahasa dalam siaran pers, dengan perdebatan antara penggunaan kata “demand” versus “request” untuk menjaga nada advokasi tetap tegas namun konstruktif.
Kekecewaan atas absennya staf ADB dalam Learning Week tahun ini bukan hanya dirasakan oleh peserta, tetapi juga menjadi sorotan tajam dari jaringan regional seperti APCOM, ILGA Asia, Intersex Asia, dan ASEAN SOGIE Caucus. Padahal, sejak 2023, ADB telah menunjukkan komitmen awal terhadap inklusi komunitas Ragam Gender dan Seksualitas melalui berbagai dialog dan kebijakan, termasuk Environmental and Social Framework (ESF) yang mulai berlaku Januari 2026 dan secara eksplisit mencantumkan SOGIESC sebagai komunitas rentan. Namun, penghapusan mendadak dokumen “Operational Approach to Sexual and Gender Minorities’ Inclusion” dari situs resmi ADB tanpa penjelasan telah menimbulkan kekhawatiran serius akan mundurnya komitmen tersebut.
Bambang Prayudi dari Suara Kita kembali menegaskan urgensi keterlibatan komunitas dalam setiap proses kebijakan. “Kami memahami jika ada keraguan untuk berinteraksi dengan komunitas Ragam Gender dan Seksualitas di tengah gejolak geopolitik dan kemunduran hak asasi. Tapi janji ADB tentang Asia yang inklusif dan berkelanjutan harus mencakup kami. Sejarah telah menunjukkan bahwa eksklusi hanya akan merugikan masyarakat dan bangsa secara sosial maupun ekonomi,” ujarnya dengan tegas. Pernyataan ini memperkuat pesan utama dari liputan sebelumnya: bahwa inklusi bukan sekadar kebijakan di atas kertas, melainkan komitmen nyata yang harus diwujudkan melalui kemitraan yang setara dan berkelanjutan.
Pertemuan dengan Perwakilan ADB: Harapan dan Realitas
Hari kedua menjadi titik balik dengan hadirnya dua anggota Board of Directors ADB. Vidar Ovesen (wakil Kanada dan negara Nordik) menekankan bahwa inisiatif harus datang dari negara anggota, sementara Helmut Fisher (wakil Australia, Inggris, Jerman) mengungkapkan kekecewaannya atas penghapusan mendadak peta jalan SOGIE, yang kini sedang ditinjau ulang hingga Februari 2026.
Kedua BOD menyatakan dukungan terhadap keterlibatan komunitas Ragam Gender dan Seksualitas dalam proses peninjauan dan mendorong CSO untuk aktif menghubungi perwakilan ADB di negara masing-masing.
Tak hanya itu, organisasi dari Indonesia tampil menonjol dalam sesi pemaparan hasil proyek. GAYLAM Lampung, Srikandi Pakuan Panggah (SP), dan Perkumpulan Suara Kita membagikan praktik baik, tantangan, dan capaian mereka.
Suara Kita: Diplomasi, Media Alternatif, dan Ketahanan Komunitas
Dipimpin oleh Bambang Prayudi, Suara Kita menegaskan pentingnya strategi advokasi yang adaptif di tengah meningkatnya konservatisme politik pasca terpilihnya Presiden Prabowo.
“Kami tidak hanya membangun kapasitas internal, tapi juga memperluas diplomasi advokasi ke ruang-ruang yang sebelumnya tertutup bagi komunitas Ragam Gender dan Seksual. Kami percaya bahwa perubahan bisa dimulai dari narasi yang inklusif dan kolaboratif,” ujar Bambang Prayudi, Direktur Suara Kita.
Suara Kita berhasil:
- Melatih 48 kontributor media alternatif di seluruh Indonesia.
- Menjalin hubungan dengan lebih dari 10 kedutaan besar.
- Meningkatkan kredibilitas organisasi melalui audit independen.
- Mengembangkan narasi publik yang inklusif melalui pelatihan jurnalisme mobile dan kolaborasi dengan AJI Indonesia.
“Kami ingin memastikan bahwa suara komunitas kami tidak hanya terdengar, tapi juga dihargai dan diakui dalam kebijakan publik,” tambah Bambang.
Evaluasi dan Harapan ke Depan
Diskusi tentang Performance Measurement Framework (PMF) menyoroti pentingnya mengakui hasil yang tidak terduga dan konteks sosial-politik dalam evaluasi proyek. Ms. Ramil dari APCOM menegaskan bahwa faktor eksternal seperti turbulensi politik selalu dipertimbangkan dalam penilaian.
Acara ditutup dengan malam penghargaan “Rainbow Award Night”, di mana Suara Kita meraih penghargaan “Most Creative Advocacy Award”, menegaskan pengakuan atas pendekatan inovatif mereka dalam memperjuangkan hak komunitas Ragam Gender dan Seksual.
Rangkaian kegiatan ini menunjukkan bahwa di tengah tantangan politik dan sosial, komunitas Ragam Gender dan Seksualitas di Asia, khususnya Indonesia, terus menunjukkan ketangguhan, kreativitas, dan komitmen terhadap perubahan. Kolaborasi lintas negara dan dukungan dari lembaga donor menjadi kunci dalam memperkuat gerakan ini.
“Kami tidak akan berhenti sampai ruang-ruang publik benar-benar aman dan inklusif bagi semua identitas,” tutup Bambang Prayudi dengan penuh semangat. (Esa)
