SuaraKita.org – Perkumpulan Suara Kita terus memperkuat langkah advokasi terhadap akses layanan publik yang inklusif, khususnya bagi komunitas transpuan. Dalam pertemuan “Pendidikan Seksualitas Kita – Peran Negara untuk Keluarga Unconventional: Menilik Perjalanan Advokasi BPJS TK Transpuan” yang dihadiri oleh aktivis dari JABODETABEK dan Cilacap pada 17 Agustus 2025, forum membahas hambatan struktural dalam sistem jaminan sosial ketenagakerjaan (BPJS TK), serta merancang strategi untuk memperluas dukungan hukum dan ruang edukasi publik.
Tantangan Akses BPJS TK bagi Transpuan
Salah satu isu krusial yang diangkat adalah penolakan klaim manfaat jaminan kematian (JKM) oleh BPJS TK terhadap peserta transpuan yang telah meninggal dunia. Meski telah terdaftar melalui skema keagenan Perisai, banyak klaim tidak dapat dicairkan karena tidak adanya ahli waris formal atau karena surat wasiat yang dibuat bersama Suara Kita dianggap tidak sah secara regulasi.
“Oh ya 1 lagi pihak BPJS TK saat pertemuan dengan Kemensos, pernah menyampaikan dengan tendensius bahwa kita sengaja mendaftarkan orang yang mau meninggal.” jelas Mia dalam forum tersebut.
Dalam mediasi yang difasilitasi oleh Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), terungkap bahwa dari sembilan transpuan yang meninggal, hanya dua klaim yang berhasil dicairkan penuh. Enam lainnya hanya menerima biaya pemakaman sebesar Rp10 juta, dan satu klaim ditolak sepenuhnya. DJSN menyatakan bahwa hambatan ini bersifat regulatif, bukan karena penolakan substansial, dan mediasi masih berlangsung untuk mencari solusi.
Penelitian oleh Ricko Adi Wicaksana dari Universitas Indonesia yang dilakukan di Suara Kita menunjukkan bahwa hanya satu dari tujuh transpuan yang memiliki KTP. Ketiadaan identitas legal ini berdampak langsung pada akses terhadap pendidikan, pekerjaan, dan jaminan sosial. Penelitian tersebut mengusulkan pendekatan value co-creation dalam pelayanan publik, di mana komunitas dilibatkan secara aktif dalam desain dan pelaksanaan layanan.
Diskriminasi terhadap gender minoritas juga tercatat dalam laporan DW Indonesia, yang menyoroti bagaimana transpuan sering mengalami penolakan layanan kesehatan karena identitas mereka tidak sesuai dengan dokumen resmi. Bahkan dalam proses pendaftaran BPJS, beberapa transpuan mengalami pelecehan verbal seperti dipanggil dengan nama kelahiran yang tidak sesuai dengan identitas mereka.
Chalma Kalpa: Kantor Hukum Baru
Untuk memperkuat dukungan hukum, Suara Kita tengah menyiapkan peluncuran program Chalma Kalpa, yang akan melibatkan beberapa Paralegal dan Pengacara secara profesional. Program ini dirancang untuk menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan hak waris, identitas gender, dan akses layanan publik dan kasus umum lainnya. Selain itu, Suara Kita juga akan membangun basis data ahli hukum dan sistem dokumentasi formal untuk mempercepat penanganan kasus.
Pustaka Pelangi: Ruang Aman untuk Edukasi dan Diskusi
Sebagai bagian dari upaya lain membangun ekosistem inklusif, Suara Kita meluncurkan Pustaka Pelangi, sebuah ruang baca dan diskusi dengan koleksi lebih dari 1.400 buku bertema gender, seksualitas, agama, dan politik sosial. Pustaka ini dirancang sebagai tempat aman untuk komunitas dan publik umum, dengan rencana penyelenggaraan klub buku bulanan mulai September.
Kehadiran Chalma Kalpa dan Pustaka Pelangi juga diharapkan menjadi titik temu bagi berbagai kelompok yang ingin belajar dan berdialog tentang keberagaman. Dengan kombinasi advokasi hukum, edukasi publik, dan riset akademik, Perkumpulan Suara Kita menunjukkan pendekatan holistik dalam memperjuangkan hak-hak komunitas transpuan. Upaya ini tidak hanya menantang sistem yang eksklusif, tetapi juga membangun ruang-ruang baru untuk solidaritas dan transformasi sosial.
Kegiatan 17 Agustusan diakhiri dengan kegiatan lomba-lomba khas agustusan dan juga kegiatan tukar kado bagi peserta yang hadir secara offline. (ESA)
