Fumio Kishida. Dok Qnews
SuaraKita.org – Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida memecat ajudan senior Masayoshi Arai karena pernyataan homofobik yang dibuat kepada media lokal.
Masayoshi Arai bekerja sebagai penasihat ekonomi dan perdagangan dibawah pimpinan Fumio Kishida sejak Oktober. Pada bulan Desember, pemerintah menuntut wakil menteri meminta maaf atas pernyataannya di masa lalu terhadap anggota komunitas LGBTQ dan masyarakat adat Ainu.
Sepertinya Masayoshi Arai tidak memperhatikan.
Dalam percakapan off-the-record dengan wartawan pada hari Jumat, Masayoshi Arai mengatakan dia “tidak ingin tinggal bersebelahan” dengan pasangan LGBT. Dia juga mengatakan bahwa dia “bahkan tidak ingin melihat mereka”, yang berarti orang-orang LGBTIQA+.
Pejabat tersebut mengklaim kepada wartawan bahwa mengakui pernikahan sesama jenis akan “mengubah cara masyarakat”. Dia melanjutkan dengan mengatakan bahwa “beberapa orang akan meninggalkan negara ini” jika pemerintah melegalkan pernikahan sesama jenis.
Perdana Menteri mengatakan kepada wartawan bahwa dia memecat Masayoshi Arai meskipun pejabat tersebut sebelumnya meminta maaf atas pernyataannya yang ‘menyesatkan’.
“Komentarnya keterlaluan dan sama sekali tidak sesuai dengan kebijakan pemerintah.”
Pemerintah Fumio Kishida dan pernikahan sesama jenis
Sementara pernikahan sesama jenis tetap ilegal di Jepang, jajak pendapat menunjukkan bahwa sekitar 57% orang Jepang mendukung serikat sesama jenis yang sah. Itu hampir dua kali lipat jumlah jajak pendapat dukungan yang ditunjukkan untuk pemerintah Kishida.
Fumio Kishida baru-baru ini mengatakan kepada parlemen bahwa pernikahan sesama jenis memerlukan pertimbangan yang cermat karena potensi dampaknya terhadap struktur keluarga. Namun, Jepang tetap menjadi satu-satunya anggota Kelompok Tujuh (G7) yang tidak mengizinkan pernikahan sesama jenis atau serikat sipil. Fumio Kishida akan menjadi tuan rumah pertemuan para pemimpin G7 di Tokyo pada bulan Mei.
Pengadilan Tokyo menguatkan larangan pernikahan sesama jenis pada bulan November. Namun, pengadilan menambahkan bahwa kurangnya perlindungan hukum bagi keluarga sesama jenis telah melanggar hak asasi mereka.
Demikian pula, pada tahun 2021, pengadilan Sapporo memutuskan bahwa larangan pernikahan menyangkal kesetaraan pasangan sesama jenis yang dijamin di bawah konstitusi Jepang.
Sepertinya Jepang sedang bergerak menuju suatu bentuk pengakuan terhadap pasangan sesama jenis dan pernyataan Masayoshi Arai datang pada saat yang sensitif bagi pemerintah yang sudah mengalami kekurangan popularitas. (R.A.W)
Sumber:
Qnews
