Dok. Unsplash/Christian Lue
SuaraKita.org – Sementara aktivis dan warga LGBTQ+ berjuang keras untuk membuat cinta mereka legal di seluruh dunia, undang-undang yang menindas masih ada dan secara aktif digunakan untuk mengkriminalisasi pernikahan sesama jenis dan hubungan seksual.
Yang menyedihkan, masih ada 71 yurisdiksi yang mengkriminalisasi pernikahan sesama jenis dan hubungan sesama jenis. Mayoritas yurisdiksi ini secara eksplisit mengkriminalisasi seks antara lelaki melalui undang-undang ‘sodomi’, ‘buggery’ (persetubuhan antara dua lelaki) dan ‘pelanggaran tidak wajar’. Hampir setengah dari mereka adalah yurisdiksi Persemakmuran.
Ada 43 yurisdiksi yang mengkriminalisasi aktivitas seksual pribadi dan konsensual antara perempuan menggunakan undang-undang melawan ‘lesbianisme’, ‘hubungan seksual dengan orang yang berjenis kelamin sama’ dan ‘ketidaksenonohan kotor’.
Namun, bahkan di yurisdiksi yang tidak secara eksplisit mengkriminalisasi perempuan, lesbian dan perempuan biseksual telah ditangkap atau diancam ditangkap.
Meskipun negara-negara, seperti Sudan , baru-baru ini mencabut undang-undang anti-LGBTQ+ yang paling keras, saat ini ada 11 yurisdiksi yang masih secara terbuka memberlakukan, atau mengancam, hukuman mati untuk aktivitas sesama jenis: Afghanistan, Brunei, Iran, Irak, Mauritania , Nigeria, Arab Saudi, Somalia, Uni Emirat Arab, Yaman, dan Qatar.
Di Qatar, di mana Muslim membentuk sekitar 65,5% persen dari populasi, hukuman mati hanya berlaku untuk Muslim.
Di Timur Tengah, ada lebih banyak negara yang memiliki undang-undang anti-gay daripada yang tidak. Bahrain, Israel dan Yordania adalah satu-satunya negara di kawasan yang tidak melarang homoseksualitas.
Namun, bahkan di negara-negara di mana homoseksualitas dilarang tetapi tidak dapat dihukum mati, anggota komunitas LGBTQ+ menghadapi hukuman termasuk cambuk atau penjara.
Sebuah laporan baru – baru ini oleh ILGA, Asosiasi Lesbian, Gay, Biseksual, Trans dan Interseks Internasional, menemukan bahwa penangkapan dan penuntutan terhadap orang-orang LGBTQ+ berlanjut di seluruh dunia.
Negara-negara di mana orang-orang LGBTQ+ dianggap paling terancam termasuk Irak, Iran, Honduras, Uganda, Rusia, Mesir, dan Nigeria.
Banyak negara di Asia tidak memiliki undang-undang khusus yang melarang homoseksualitas, dengan Taiwan menjadi yang pertama di kawasan ini yang mengizinkan pernikahan sesama jenis; namun, anggota komunitas LGBTQ+ masih menghadapi tingkat diskriminasi dan intoleransi yang tinggi.
Prinsip-prinsip hak asasi manusia di Indonesia secara nasional tertanam dalam UUD 1945, khususnya dalam Bagian X tentang hak asasi manusia dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia No. 39/1999. Namun, dalam masyarakat heteronormatif patriarki seperti di Indonesia, perempuan dan orang-orang yang menjalani kehidupan non-normatif terus mengalami diskriminasi dan pembatasan hak-hak mereka. UU Anti Pornografi 2008 menjadi hukum nasional pertama yang memuat bahasa diskriminatif khusus terhadap homoseksualitas dan lesbianisme. Saat ini tidak ada undang-undang yang mendukung hak-hak kaum LGBTQ+ dan tidak ada undang-undang yang secara khusus melarang diskriminasi terhadap perempuan dan kaum LGBTQ+.
Meskipun hak-hak gay secara konstitusional diabadikan di sebagian besar Amerika Selatan dan Utara, dengan pengecualian di daerah-daerah seperti Karibia, orang-orang LGBTQ+ mengalami tingkat kejahatan kekerasan yang sangat tinggi. Tahun ini telah menjadi yang terburuk dalam sejarah untuk pembunuhan Trans, dengan mayoritas kematian terjadi di Amerika Tengah dan Selatan.
Di Eropa, Hongaria tidak mengakui pernikahan sesama jenis, melarang pasangan sesama jenis mengadopsi anak dan mengesahkan undang-undang yang mencegah orang mengubah jenis kelamin mereka secara legal.
Human Rights Watch juga telah memperingatkan bahwa apa yang disebut “Zona Bebas Ideologi LGBT” atau “Piagam Keluarga” anti-LGBT di hampir 100 wilayah Polandia, kota-kota besar dan kecil juga melanggar “kewajiban hukum negara-negara di bawah Piagam Hak-Hak Fundamental Uni Eropa dan Eropa. Arahan Dewan untuk perlakuan yang sama dalam pekerjaan dan jabatan”.
Afrika Selatan adalah satu-satunya negara di benua Afrika yang mengizinkan pernikahan sesama jenis, yang disahkan pada 2006.
Amnesty International telah memperingatkan bahwa “hak-hak hukum berkurang untuk orang-orang lesbian, gay, biseksual, transgender dan interseks di seluruh benua Afrika”.
Meskipun tindakan seksual sesama jenis legal di 121 negara, saat ini hanya ada 30 negara di dunia yang mengakui pernikahan sesama jenis.
Kemajuan signifikan belum dibuat untuk memastikan bahwa orang-orang LGBTQ+ dilindungi oleh hukum. Bahkan di negara-negara di mana pernikahan dan hubungan sesama jenis legal, seperti Irlandia, masih ada kebutuhan untuk penerimaan sosial penuh dari orang-orang LGBTQ+.
Sampai hari dimana setiap manusia dapat mencintai orang yang mereka cintai, tanpa adanya penganiayaan dan stigma , kita harus terus berjuang melawan kebodohan dan kefanatikan. (R.A.W)
Laporan ILGA dapat diunduh pada tautan berikut:
[gview file=”http://suarakita.org/wp-content/uploads/2021/12/Our_Identities_Under_Arrest_2021.pdf”]
Sumber:
