SuaraKita.org – Akashi telah menjadi kota Jepang pertama yang memperkenalkan sistem kemitraan terencana yang akan mengakui hubungan keluarga antara pasangan LGBTdan anak-anak mereka.
Langkah yang baru diterapkan itu diangkat pada Desember 2020 menyusul tekanan dari minoritas.
Sejak itu, pemerintah daerah Akashi menjadi yang pertama menerima permintaan ini dan telah memasukkan kemitraan yang direncanakan untuk menangani hak-hak pasangan sesama jenis di kota tersebut.
Meskipun kerangka baru bukanlah perubahan hukum, kemajuannya memastikan hak dan visibilitas masa depan untuk pasangan sesama jenis dan keluarga mereka.
Pasangan sesama jenis sekarang dapat mengubah status hubungan mereka dari “teman sekamar” menjadi “kerabat”, permintaan yang telah lama didorong oleh sensus Jepang.
Pemerintah kota percaya pendapat baru tentang sertifikasi tempat tinggal mereka ini akan memungkinkan pasangan dan anak-anak mereka diakui secara budaya sebagai sebuah keluarga pada umumnya.
Hak lain yang diberikan adalah kemampuan untuk tinggal di perumahan milik pemerintah dan memiliki hak untuk dikuburkan bersama di pemakaman kota.
Sebagai bagian dari perubahan pemerintahan ini, pejabat kota berharap perubahan budaya yang lebih luas akan terjadi dan juga berdampak pada sistem sekolah setempat.
Saat ini, orang tua sesama jenis tidak dapat menjemput anak-anak mereka dari sekolah dan tempat penitipan anak karena peraturan sekolah menyatakan bahwa anak hanya dapat dijemput dari sekolah oleh orang tua kandung.
“Ini adalah peran sektor publik untuk mendukung warga tanpa meninggalkan siapapun,” kata Walikota Akashi Fusaho Izumi. “Sistem baru ini mencakup anak-anak karena kami sedang mengerjakan pengembangan kota yang berpusat pada anak-anak.”
Saat ini, pemerintah Jepang tidak mengakui pernikahan sesama jenis, tetapi hal tersebut secara bertahap mulai berubah.
Sejak 2015, telah terjadi peningkatan penerimaan LGBT dengan hampir 70 kota memperkenalkan sistem untuk mensertifikasi pasangan sesama jenis sehingga mereka dapat diberi status yang setara untuk pernikahan. Distrik Shibuya Tokyo adalah yang pertama memberlakukan perubahan ini enam tahun lalu.
Kota Akashi juga telah membentuk divisi pemerintah yang didedikasikan untuk mendidik masyarakat tentang keragaman seksual. Program ini mempekerjakan staf yang diklasifikasikan sebagai minoritas seksual untuk memastikan pendidikan publik yang adil dan beragam.
“Ada banyak bentuk pasangan dan keluarga, jadi kami ingin memenuhi kebutuhan orang-orang itu sebanyak mungkin,” kata seorang pegawai pemerintah saat konferensi pers. (R.A.W)
Sumber:
