Oleh: Brian Wong
SuaraKita.org – Tan Seng Kee, seorang pensiunan dokter berusia 62 tahun dan aktivis LGBT, baru-baru ini mengajukan mosi di Pengadilan Tinggi Singapura , meminta untuk memerintahkan kabinet negara kota itu untuk mencabut undang-undang era kolonial yang dapat memenjarakan lelaki hingga dua tahun untuk terlibat dalam seks suka sama suka.
Undang-undang jarang ditegakkan, tetapi simbolisme yang diperhitungkan: meskipun ada pergeseran retorika resmi secara bertahap dan progresif, Singapura tetap menjadi salah satu negara bagian yang lebih konservatif di kawasan ini dalam hal masalah LGBT. Taiwan, sebaliknya, adalah pelopor dalam mengakui pernikahan sesama jenis pada Mei 2019, diikuti oleh Thailand, yang mengesahkan RUU kemitraan sipil pada Juli 2020.
Kritikus homoseksualitas Asia telah lama berpendapat bahwa ini adalah perilaku Barat, yang ditumpangkan pada budaya Timur sebagai efek samping globalisasi neo-kolonial yang dekaden. Bahkan mereka yang tidak menentang homoseksualitas cenderung mengabaikan apa yang mereka yakini sebagai benua konservatif yang seragam dalam hal politik seksual. Ini bukan orang Asia, banyak yang bilang. Publik tidak akan pernah menerimanya.
Namun kenyataan menghasilkan gambaran yang jauh lebih kompleks. Menurut survei Pew 2019, negara-negara kaya cenderung lebih menerima homoseksualitas terlepas dari apakah mereka orang Asia atau Barat. Misalnya Jepang, yang memiliki ekonomi terbesar ketiga di dunia, secara signifikan lebih menerima homoseksualitas daripada, katakanlah, Israel, Polandia, Lithuania, atau Yunani. Korea Selatan yang makmur jauh lebih menerima daripada Bulgaria atau Ukraina.
Faktanya, anggapan luas bahwa homoseksualitas bukanlah fenomena Asia sangatlah keliru. Kama Sutra, yang ditulis lebih dari dua ribu tahun yang lalu, memiliki bab instruksi eksplisit tentang seks gay. Di kekaisaran Tiongkok, banyak penguasa dinasti Han adalah biseksual atau homoseksual. Cendekiawan Bret Hinsch dan Li Yinhe mencatat bahwa kisah hubungan homoerotik, seperti kisah Long Yang dan Kaisar Ai dari Han , dikenal luas dan dihargai sepanjang sejarah Tiongkok. Sementara itu, kemitraan lesbian dan gay ada di mana-mana sepanjang era Ashikaga dan Edo di Jepang, bahkan di bawah pemerintahan feodalistik yang paling represif dalam sejarah politiknya.
Jika ada, itu adalah kontak dengan Barat yang terus-menerus mengikis permisif di Asia terhadap hubungan sesama jenis. Jijian , istilah Cina yang merendahkan untuk lelaki yang berhubungan seks dengan lelaki, muncul pada saat misionaris Kristen mulai menyebarkan gagasan bahwa homoseksualitas adalah dosa.
Sayangnya, sikap seperti itu berangsur-angsur berurat berakar ketika negara-negara Asia berusaha meminta dukungan kekuatan Barat dan memenangkan perantara agama yang kritis. Restorasi Meiji di Jepang membawa daftar modernisasi ke perekonomian negara tetapi dalam beberapa hal membuat negara kembali dengan menumbuhkan elit budaya baru yang menyelaraskan dirinya dengan adat istiadat Barat yang konservatif. Pada akhir abad ke-19, Raj Inggris telah mengkriminalisasi sodomi dan berusaha untuk melarang komunitas Hijrah, terlepas dari sejarah panjang individu gender ketiga dan transgender di sub-benua. Kurikulum dan hukum Inggris di Raj menyebarkan pandangan bahwa gender biner adalah norma, dan bahwa mereka yang menyimpang dari cis-heteroseksualitas harus dianggap sebagai Yang Lain.
Pada tahun 2020, agama masih digunakan di Asia untuk meningkatkan sikap homofobik. Tapi agama siapa itu? Tokoh terkemuka dalam Buddhisme Tiongkok telah berbicara tentang perlunya toleransi terhadap homoseksualitas, dengan mengatakan bahwa meskipun pernikahan heteroseksual adalah sebuah kebiasaan, “adat istiadat selalu dapat diubah.” Taoisme tidak menyebutkan hubungan sesama jenis, apalagi melarangnya. Ada dewa – dewa Hindu terkemuka yang berubah-ubah gender. Bahkan di Filipina yang sangat beragama Katolik, 73% responden survei Pew yang dikutip di atas mengatakan bahwa homoseksualitas harus diterima secara sosial.
Ada juga tokoh agama dari India, Hong Kong, Indonesia, Jepang, Filipina dan Sri Lanka di antara 370 penandatangan deklarasi baru – baru ini oleh Komisi Antar Agama Global untuk Kehidupan LGBT, yang meminta maaf atas ajaran agama yang telah “menyebabkan dan terus menyebabkan rasa sakit yang dalam dan pelanggaran bagi mereka yang lesbian, gay, biseksual, transgender, queer, dan interseks. ” Yang juga meminjamkan nama mereka, adalah tokoh-tokoh Muslim, Sikh, Budha, dan Hindu terkemuka yang berbasis di negara-negara seperti AS dan Inggris.
Jadi tidak ada homofobia bawaan orang Asia. Memang, ada banyak alasan untuk berpikir bahwa pengakuan hak-hak populasi LGBT sejalan dengan langkah Asia menjadi titik tumpu dunia abad ke-21.
Bapak pendiri Singapura Lee Kuan Yew, dan dua kali perdana menteri Malaysia Mahathir Mohamad, senang menekankan frasa “nilai-nilai Asia” untuk menggambarkan seperangkat norma yang membuat negara-negara Asia berbeda dari negara-negara Barat. Memang, Mahathir melangkah lebih jauh dengan menegaskan bahwa, “Di Malaysia, ada beberapa hal yang tidak dapat kami terima, meskipun itu dilihat sebagai hak asasi manusia di negara-negara Barat … Kami tidak dapat menerima pernikahan LGBT antara lelaki dan lelaki, perempuan dan perempuan.”
Tetapi sementara “nilai-nilai Asia” secara umum dipahami sebagai konservatif secara sosial, tidak ada alasan mengapa mereka harus tetap demikian. Secara signifikan, putri aktivis Mahathir, Marina, yang dikutip oleh media Malaysia pada tahun 2018 mengatakan, “LGBT hanya menginginkan hak yang sama dengan semua orang, tidak lebih.”
Dengan kata lain, warisan kolonialisme tidak perlu lagi membingkai diskusi Asia tentang hubungan sesama jenis dan fluiditas gender. Secara ekonomi akan masuk akal jika mereka tidak: sebagai kekuatan ekonomi dunia, ekonomi Asia akan mendapat banyak manfaat dari lonjakan modal manusia dan ide-ide baru yang dapat dihasilkan oleh masyarakat sipil yang lebih inklusif.
Tetapi tidak ada perubahan yang terjadi karena beberapa emansipasi yang diilhami oleh Barat. Akan jauh lebih baik bagi Timur untuk terhubung kembali dengan tradisi toleransi dan inklusivitasnya sendiri, menentang stereotip bahwa hak LGBT dan Barat berjalan seiring. (R.A.W)
Brian Wong adalah kandidat DPhil dalam Teori Politik di Balliol College, Oxford, dan Rhodes Scholar dari Hong Kong. Mereka adalah pendiri Oxford Political Review.
Sumber:
