SuaraKita.org – Seks gay dilegalkan di Angola mulai Februari 2020 setelah Majelis Nasional negara itu memberikan persetujuan akhir untuk KUHP barunya.
Anggota parlemen di negara Afrika barat daya memberikan suara pada Januari 2019 untuk membatalkan undang-undang ‘kejahatan terhadap alam’ yang secara historis digunakan pihak berwenang untuk menuntut seks gay.
Tapi sampai sekarang parlemen harus memberikan persetujuan akhir untuk KUHP baru yang menggantikan satu dari tahun 1886.
Sementara itu, kode etik juga secara signifikan memperluas perlindungan diskriminasi – termasuk orientasi seksual.
Undang-undang yang sekarang perlindungannya termasuk ‘ras, warna kulit, etnis, tempat lahir, jenis kelamin, orientasi seksual, penyakit atau cacat fisik atau psikis, kepercayaan atau agama, keyakinan politik atau ideologis, kondisi atau asal sosial atau bentuk diskriminasi lainnya’.
‘Benar-benar Angola’
Undang-undang yang melarang seks gay sudah ada sejak zaman Angola sebagai koloni Portugis.
Anggota parlemen mengatakan perubahan yang mereka buat berarti KUHP baru adalah ‘benar-benar Angola’ untuk pertama kalinya.
Dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Francisco Queiroz, menambahkannya juga ‘sejalan dengan solusi paling modern di tingkat internasional’.
Francisco Queiroz menambahkan: ‘Ini adalah tindakan kedaulatan oleh Negara Angola yang, setelah 134 tahun diperintah di bidang kriminal dan kriminal, dengan kode yang telah berlaku sejak 1886, dari pemerintah kolonial, sekarang memiliki KUHP sepenuhnya terinspirasi oleh realitas politik, hukum, budaya dan sosial Angola.
Karena itu, itu aspek yang harus digarisbawahi, salah satunya adalah pemantapan kedaulatan nasional.
Terlepas dari perubahan Angola, 72 negara terus mengkriminalisasi hubungan seks gay atas dasar suka suka sama suka. Sebagian besar dari mereka mewarisi hukum anti-gay dari tuan kolonial – khususnya kerajaan Inggris.
Selain itu setidaknya enam negara memiliki hukuman mati untuk homoseksualitas – Iran, Nigeria Utara, Arab Saudi, Somalia, dan Yaman. Sementara hukuman mati juga dimungkinkan secara hukum di Afghanistan, Brunei, Mauritania, Pakistan, Qatar dan Uni Emirat Arab.
Dan bahkan di negara-negara tanpa undang-undang ‘sodomi’ atau ‘seks melawan alam’, pihak berwenang sering menargetkan orang-orang LGBT. Mereka sering menggunakan hukum yang menentang ‘hooliganisme’, ‘pornografi’ dan pelanggaran ketertiban umum untuk menganiaya warga LGBT. (R.A.W)
Sumber:
