SuaraKita.org – Pengadilan Tinggi Hong Kong memberikan keputusan bahwa pasangan sesama jenis dapat menikmati hak yang sama di bawah undang-undang waris Hong Kong. Keputusan tersebut disambut baik oleh para aktivis sebagai kemenangan bagi komunitas LGBT di kota yang masih belum mengizinkan pernikahan setara.
Hakim Anderson Chow mengatakan perlakuan berbeda yang diberikan kepada pasangan sesama jenis di bawah dua peraturan warisan tidak dapat dibenarkan.
Pengadilan Tinggi. File foto: Rachel Wong / HKFP.
“Secara keseluruhan, perbedaan perlakuan yang diberikan untuk pasangan menikah sesama jenis dan pasangan menikah lawan jenis… tidak dapat dibenarkan, dan merupakan diskriminasi yang melanggar hukum,” katanya dalam keputusan tertulisnya.
Lembaga tradisional pernikahan heteroseksual tidak akan dirusak dengan menawarkan pasangan sesama jenis manfaat yang sama, kata hakim dalam putusannya tentang permohonan peninjauan kembali.
Tinjauan yudisial dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dan memeriksa proses pengambilan keputusan badan administratif. Isu-isu yang ditinjau harus terbukti mempengaruhi kepentingan publik yang lebih luas.
Pemohon Edgar Ng dan suaminya – keduanya merupakan penduduk tetap Hong Kong – menikah di London pada 2017. Edgar Ng membeli sebuah flat melalui Skema Kepemilikan Rumah bersubsidi di Hong Kong pada 2018 tetapi suaminya tidak diakui sebagai pemilik bersama berdasarkan kebijakan Otoritas Perumahan yang ada.
Di tengah kekhawatiran bahwa pasangannya tidak akan dapat mewarisi flat tersebut jika tidak ada surat wasiat, Edgar Ng mengajukan gugatan hukum.
Pada bulan Maret, kebijakan Otoritas Perumahan yang melarang pasangan sesama jenis yang telah menikah di luar negeri untuk mengajukan perumahan umum dinyatakan tidak konstitusional dan melanggar hukum oleh Pengadilan Banding .
Hakim Anderson Chow, yang juga mendengar kasus itu, mengatakan bahwa perumahan publik dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan keluarga berpenghasilan rendah dan tidak ada alasan untuk percaya bahwa pasangan sesama jenis memiliki kebutuhan yang lebih rendah daripada pasangan heteroseksual tanpa anak.
Choi Hung Estate. File foto: Wikimedia Commons.
Tantangan hukum lainnya terhadap kebijakan Hong Kong tentang pernikahan gay terjadi pada Juni tahun lalu, ketika Pengadilan Banding Akhir memutuskan mendukung seorang pegawai negeri sipil homoseksual yang mengajukan tunjangan pasangan untuk pasangannya.
Kelompok Peduli Kesetaraan Perkawinan Hong Kong memuji keputusan tersebut sebagai kemenangan penting lainnya untuk kesetaraan LGBT.
“Hong Kong bercita-cita untuk menjadi kota dunia terdepan di dunia, walaupun berat langkah kami dalam hal kesetaraan LGBT. Pemerintah harus memanfaatkan kesempatan ini untuk bekerja dengan komunitas LGBT untuk menerapkan kesetaraan pernikahan di kota, ”katanya dalam sebuah pernyataan.
Taiwan melegalkan pernikahan sesama jenis pada 2019 dan Thailand akan menjadi tempat kedua di Asia untuk melakukannya.
Pengacara hak asasi manusia Mark Daly, yang mewakili Edgar Ng, menyambut baik keputusan yang sejalan dengan yurisdiksi luar negeri dalam memberikan hak yang sama kepada pasangan sesama jenis untuk mewarisi: “Kami akan terus memperjuangkan hak asasi manusia minoritas seksual, termasuk hak atas kesetaraan dan non-diskriminasi atas dasar orientasi seksual, ”tambahnya.
Keputusan kedua dilihat sebagai kemunduran
Keputusan terpisah lainnya tentang masalah ini juga dijatuhkan pada hari yang sama, tetapi yang ini bertentangan dengan komunitas LGBT.
Aktivis pro-demokrasi Jimmy Sham mengajukan peninjauan kembali, dengan menyatakan bahwa kegagalan Hong Kong untuk mengakui pernikahan sesama jenis di luar negeri melanggar konstitusi dan undang-undang hak asasi kota.
Jimmy Sham menerima putusan di Pengadilan Tinggi. Foto: Stand News.
Warga negara Hong Kong dijamin persamaannya di depan hukum berdasarkan Pasal 25 Hukum Dasar. Pasal 22 Bill of Rights memberikan hak kepada semua orang atas perlindungan hukum yang sama dan melarang diskriminasi atas dasar apapun.
Jimmy Sham – yang menikah dengan pasangan sesama jenis di New York pada 2013 – berpendapat bahwa tidak adil dan diskriminatif bahwa pasangan homoseksual tidak menikmati hak dan keuntungan yang sama seperti pasangan menikah heteroseksual.
Hakim Anderson Chow menulis bahwa tetap terbuka bagi Jimmy Sham untuk menantang keputusan tertentu terkait kebijakan dan ketentuan undang-undang yang menyetujui perlakuan berbeda berdasarkan orientasi seksual, sebagai pelanggaran hak konstitusionalnya atas kesetaraan.
“Upaya pemohon dalam kasus ini untuk mencapai kesetaraan pengakuan hukum atas pernikahan sesama jenis di luar negeri dan pernikahan lawan jenis di luar negeri (atau, memang, pernikahan lawan jenis lokal) terlalu ambisius,” bunyi putusan tersebut.
Jimmy Sham, yang muncul di pengadilan untuk menerima putusan, mengkritik implikasinya bahwa pasangan sesama jenis harus mengajukan lusinan peninjauan kembali untuk menyelesaikan ketidakadilan yang mereka hadapi.
Dia mengatakan kepada wartawan bahwa Hakim Anderson Chow mengakui perlakuan tidak adil dan diskriminatif yang dihadapi kaum homoseksual tetapi tidak cukup berani untuk memerintah secara meyakinkan demi masyarakat.
Anggota parlemen Pro-LGBT Ray Chan menulis di Twitter bahwa dia memiliki perasaan campur aduk tentang dua keputusan dalam satu hari tersebut.
“Jika kami menuntut, kami mungkin semakin memenangkan lebih banyak hak, tetapi dengan biaya yang mahal. Kami membutuhkan sebuah institusi untuk selamanya, ”cuitnya. (R.A.W)
Sumber:
