SuaraKita.org – Sebuah buku teks sekolah baru, yang menampilkan tokoh fiksi pasangan sesama jenis dan seorang murid yang tertarik pada lawan jenis, telah memicu kemarahan di Myanmar.
Partai USDP yang merupakan oposisi, para biksu Buddha dan orang tua konservatif memprotes distribusi buku itu, menyebutnya tidak bermoral dan merupakan ancaman bagi budaya Burma.
Para kritikus menuntut agar Departemen Pendidikan merevisi konten buku, termasuk kurikulum kursus “kecakapan hidup” kelas 10 negara itu, yang mencakup pendidikan seks opsional.
Pada bulan Mei, USDP mengeluarkan pernyataan yang menyatakan bahwa pendidikan seks menurunkan moral masyarakat Myanmar dan bahwa pasangan LGBT yang ditampilkan dalam buku teks akan membuat siswa lebih menerima hubungan sesama jenis.
“Tidak dapat diterima jika studi kasus sesama jenis ada di buku pelajaran karena belum diterima secara budaya di negara kami,” kata Maung Thynn, pensiunan rektor Universitas Mandalay dari Meikhtila Township dan anggota parlemen USDP.
Sementara Myanmar telah lebih terbuka kepada komunitas LGBT dalam beberapa tahun terakhir, hubungan sesama jenis adalah ilegal di bawah hukum era kolonial Inggris yang dikenal sebagai Pasal 377, yang membuat hubungan seksual sesama jenis dapat dihukum hingga 10 tahun penjara. Kelompok-kelompok hak asasi manusia mengatakan undang-undang kolonial, meskipun jarang ditegakkan, telah mensistematisasikan homofobia dan diskriminasi di Myanmar.
Subjek yang tabu
Subjek seks masih dianggap sebagai topik tabu di negara yang mayoritas penduduknya mayoritas beragama Buddha.
“Seharusnya tidak apa-apa jika dokter yang berbagi informasi pendidikan seks dengan siswa, tetapi bukan para guru. Akan aneh jika guru mengajarkannya kepada murid mereka karena tidak sensitif terhadap budaya Myanmar,” kata Maung Thynn. “Kami bahkan tidak berani menggunakan kata” kondom “di depan orang tua dan guru kami,” tambahnya.
Permintaan anggota USDP untuk menolak konten kurikulum baru telah ditolak oleh parlemen. Kementerian Pendidikan, bagaimanapun, mengatakan akan mempertimbangkan merevisi kurikulum kecakapan hidup dengan mengubah bahasa yang digunakan dalam kursus.
Bagi Yin Yin Hnoung, seorang dokter berusia 26 tahun di Mandalay, debat “dimulai dengan terjemahan istilah ‘pendidikan seks’ ke dalam bahasa Myanmar.” Dia menjelaskan bahwa terjemahan harfiah dari istilah itu membuat banyak orang berpikir bahwa topiknya adalah “semua tentang berhubungan seks.”
“Sejak itu, mereka tidak mau menerima pendidikan seks sebagai topik buku teks. Mereka menganggap istilah pendidikan seks itu kasar di masyarakat dan budaya Burma,” kata Yin Yin Hnoung.
Kurangnya kesadaran tentang kesehatan reproduksi
Kaum muda membentuk lebih dari separuh populasi Myanmar, dengan usia 5-14 tahun sebagai kelompok usia terbesar.
Menurut Unicef Myanmar, banyak anak muda di negara itu masih memiliki pemahaman yang terbatas tentang kesehatan seksual dan reproduksi. Myanmar juga memiliki salah satu tingkat HIV orang dewasa tertinggi di Asia.
“Banyak gadis muda yang bahkan tidak tahu tentang kesehatan reproduksinya masing-masing,” kata Thazin Myint (21), seorang lulusan Universitas Yangon baru-baru ini.
Thazin Myint, anggota Jaringan Mahasiswa Muslim Universitas, mengatakan bahwa banyak orang yang termasuk dalam komunitas minoritas Myanmar tidak mengetahui tentang kesehatan seksual dan reproduksi.
“Para sesepuh bahkan tidak mau membicarakan kesehatan seksual di keluarga mereka di komunitas Muslim di sini,” katanya.
Thuta Kyaw (20), seorang mahasiswa di Universitas Dagon Yangon yang juga anggota serikat mahasiswa, mengatakan bahwa kelompoknya memungkinkan kaum muda untuk mendapatkan kesadaran kesehatan karena “kurikulum universitas tidak menawarkan pendidikan seks yang merata.” Beberapa guru memilih untuk mengecualikan pendidikan seks dalam pengajaran kecakapan hidup mereka.
Kemungkinan motif politik
Pendidikan seks telah menjadi topik kontroversial di negara Asia Tenggara selama beberapa dekade. Topik ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 1998 sebagai bagian dari program ekstrakurikuler yang didukung Unicef bersama dengan informasi tentang HIV, gizi, dan kebersihan. Pada 2016, pemerintah mengintegrasikan pendidikan seks ke dalam mata pelajaran kecakapan hidup di sekolah.
“Pelajaran-pelajaran itu sudah ada di kurikulum sejak lama, tetapi baru kali ini mereka menerima kritik. Kritik itu mungkin bersifat politis,” kata Ko Lay Win, direktur jenderal kementerian pendidikan Myanmar.
Ko Lay Win mengatakan bahwa kritik baru-baru ini bisa menjadi upaya oleh partai-partai oposisi untuk mengubah publik terhadap partai Liga Nasional untuk Demokrasi yang berkuasa Aung San Suu Kyi saat Myanmar menuju pemilihan umum pada November.
Namun demikian, “kami akan merevisi kata-kata dan studi kasus yang mendapat kritik dari orang-orang yang tidak suka pelajaran tersebut,” katanya. (R.A.W)
Sumber:
