SuaraKita.org – Grup LGBT meluncurkan kampanye ‘#EqualityActJapan’ untuk membuat Jepang mengesahkan perlindungan baru sebelum Olimpiade.
Hak-hak LGBT di Jepang jauh terbelakang daripada di negara-negara G7 lainnya. Jepang adalah satu-satunya negara di G7 yang tidak menawarkan kesetaraan pernikahan atau serikat pekerja sipil resmi. Selain itu, ia tidak memiliki hukum perlindungan diskriminasi di sekitar pekerjaan, barang dan jasa dan ujaran kebencian.
UU Kesetaraan akan melindungi LGBT melindungi orang dari diskriminasi berdasarkan orientasi seksual dan identitas gender.
Jepang harus menunda Olimpiade dari tahun ini hingga 2021 karena virus korona. Tapi itu juga memberi negara waktu untuk meloloskan undang-undang.
Memang, para pegiat mengatakan ini penting untuk menghormati semangat permainan. Piagam Olimpiade melarang ‘segala bentuk diskriminasi’ termasuk atas dasar orientasi seksual.
Selain itu, Olimpiade Tokyo seharusnya merayakan ‘persatuan dalam keberagaman’ dan menciptakan ‘warisan untuk masa depan’.
Hudson Taylor adalah pendiri dan direktur eksekutif Athlete Ally, dan salah satu dari mereka yang berada di balik kampanye baru ini. Dia mengatakan:
“Olimpiade adalah momen penting bagi para atlet dan penggemar untuk menyuarakan apa yang mereka yakini. Sekaranglah saatnya bagi komunitas olahraga global untuk berdiri dalam solidaritas dengan komunitas LGBT di Jepang dan mendesak pengesahan UU Kesetaraan.”
Publik Jepang mendukung perlindungan LGBT
Kelompok-kelompok itu telah menulis surat kepada Perdana Menteri Shinzo Abe memintanya untuk bergerak maju dengan undang-undang kesetaraan.
Memang, pada bulan Maret 2015, Perdana Menteri Abe secara terbuka menyatakan niat Jepang untuk ‘menghapus diskriminasi dan menghormati hak asasi manusia’. Dia juga mengatakan kepada Diet nasional (parlemen) bahwa ‘diskriminasi atau prasangka terhadap minoritas seksual tidak diperbolehkan dalam segala aspek masyarakat’.
Meskipun kota Tokyo dan wilayah Ibaraki adalah satu-satunya daerah yang memiliki perlindungan non-diskriminasi untuk orang-orang LGBT. Tetapi 83% publik Jepang mendukung peraturan non-diskriminasi LGBT kota Tokyo.
Sebagian besar Olimpiade tahun depan, mulai 23 Juli 2021, akan difokuskan di Tokyo. Namun, acara juga akan menyebar ke luar ibukota.
Yuri Igarashi, wakil wakil direktur J-ALL, organisasi payung dari 100 organisasi LGBT di Jepang, mengatakan:
‘Orang LGBT di Jepang berhak atas perlindungan yang setara berdasarkan hukum. Menunda Pertandingan Olimpiade hingga 2021 telah memberi pemerintah waktu untuk memperkenalkan dan memberikan perlindungan bersejarah untuk menguntungkan semua orang di Jepang. ‘
Ikuti jejak Tokyo
Kampanye #EqualityActJapan menjanjikan banyak peluang bagi warga Jepang untuk membantu sepanjang tahun 2020 dan 2021. Peluncuran resmi akan dilakukan pada tanggal 23 Juli, untuk menandai satu tahun sebelum Olimpiade dimulai.
Kanae Doi, direktur untuk Jepang di Human Rights Watch, organisasi lain yang mendukung kampanye ini, mengatakan:
‘Pemerintah metropolitan Tokyo telah menunjukkan solidaritas dengan komunitas LGBT dengan mengesahkan undang-undang non diskriminasi LGBT Olimpiade yang bersejarah, dan pemerintah nasional harus segera mengikutinya.’
Sementara itu, kegagalan pemerintah untuk membuat undang-undang untuk orang-orang LGBT berarti otoritas lokal, bisnis dan lainnya mencoba untuk membuat solusi mereka sendiri.
Misalnya, Jepang tidak memiliki persamaan pernikahan atau serikat sipil. Tetapi lebih dari 50 kota sekarang menerbitkan sertifikat kemitraan untuk pasangan sesama jenis.
Sertifikat ini tidak mengikat secara hukum. Tetapi kota-kota berharap mereka akan membantu dengan masalah sehari-hari seperti mengunjungi mitra di rumah sakit atau pindah ke akomodasi sewaan bersama.
Satu prefektur bahkan membuatnya ilegal untuk memberitahukan seksualitas atau identitas gender seseorang tanpa izin.
Selain itu, perusahaan Jepang mengadopsi sertifikat kemitraan baru untuk membantu mereka melindungi keluarga LGBT. (R.A.W)
Sumber:
