SuaraKita.org – Komunitas transgender di India telah menjadi bagian masyarakat yang paling terabaikan sejak lama. Transgender – dikenal sebagai gender ketiga saat ini, ditolak hak asasi manusia untuk hidup dalam batas-batas masyarakat yang terhormat, sehingga mendorong mereka untuk mempertahankan subkultur rahasia mereka sendiri.
Enam tahun setelah secara hukum diakui sebagai gender ketiga oleh pengadilan tinggi India, lebih dari dua juta orang transgender di negara itu berada di ambang sejarah menyaksikan, menerima kelayakan untuk bersaing memperebutkan posisi petugas di Pusat Angkatan Bersenjata pada bulan Agustus.
Kementerian Dalam Negeri India (MHA) telah meminta pandangan dari lima pasukan paramiliter menjelang pemeriksaan tahunan untuk merekrut asisten komandan, posisi-posisi entry level dalam pasukan.
Pasukan paramiliter, yang terdiri dari Pasukan Polisi Cadangan Sentral (CRPF), Pasukan Keamanan Perbatasan (BSF), Pasukan Keamanan Industri Pusat (CISF), Polisi Perbatasan Indo-Tibet (ITBP), dan Sashastra Seema Bal (SSB) merespons positif terhadap Permintaan MHA tentang penggabungan komunitas transgender.
Dengan kekuatan total 999.795 orang yang bertugas, pasukan ini bertanggung jawab atas masalah mulai dari menjaga perbatasan negara hingga mempertahankan hukum dan ketertiban di dalam negara. CRPF telah terlibat dalam operasi anti-teror di Kashmir selama bertahun-tahun.
Keputusan untuk memasukkan individu transgender dalam pasukan paramiliter sejalan dengan Undang-Undang Transgender (Perlindungan Hak), yang diratifikasi oleh pemerintah India pada Desember 2019 yang bertujuan melindungi hak-hak mereka dan menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap mereka dalam pekerjaan, pendidikan. , perumahan, perawatan kesehatan, dan layanan lainnya.
“Sesuai pasal 9 Undang-Undang ini, tidak ada pendirian yang akan mendiskriminasi orang Transgender dalam hal apa pun yang terkait dengan pekerjaan termasuk, tetapi tidak terbatas pada, perekrutan, promosi dan masalah terkait lainnya”, kata Rattan Lal Kataria, Menteri Muda Keadilan Sosial dan Pemberdayaan.
Menyambut Gerakan dengan Tangan Terbuka
Berharap untuk mengenakan seragam dalam waktu dekat, komunitas transgender percaya bahwa mereka akan dapat menjalani kehidupan yang penuh dengan martabat.
“Seseorang berseragam dipandang sebagai kebanggaan bangsa dan menjalani kehidupan yang penuh rasa hormat di negara kita. Ketika seseorang dari komunitas kita akan memakainya, kita akan merasa lebih bangga”, kata Geeta, seorang individu transgender yang bekerja dengan seorang Pengacara yang berbasis di Delhi.
Seorang pejabat di pasukan paramiliter percaya bahwa militer sudah memiliki lingkungan kerja yang netral gender.
“Kami mengikuti prinsip ‘netralitas gender’ dan kami siap untuk melakukan perubahan yang diperlukan dalam pasukan dan menyarankan amandemen aturan perekrutan untuk membantu orang transgender untuk bergabung dengan pasukan di tingkat asisten komandan,” kata juru bicara penjaga perbatasan negara itu, BSF.
Kekhawatiran Para Pejabat dan Individu Transgender
“Masyarakat, pejabat, pejabat, politisi, dan pemerintah sering berbicara tentang hak atas kesetaraan, gender, dll. Tetapi apakah masyarakat akan pernah menerima kita bahkan jika kita direkrut dalam pasukan. Bayangkan jika ada di antara kita (trans) menjadi petugas senior, akankah orang lain mendengarkan perintah kita, itu jauh dari membayangkan karena kita tidak melihat itu terjadi. Apakah junior atau rekanan komandan kita menghormati kita, tidak, kita tidak berpikir begitu “, kata Sapna, seorang trans yang dari LSM Basera Samajik Sangthan yang berbasis di Delhi.
Anggota dan pendukung komunitas lesbian, gay, biseksual, dan transgender, berpartisipasi dalam ‘Pride March’ di Bangalore, India, Minggu, 22 November 2015. © AP PHOTO / AIJAZ RAHI
Seorang pejabat senior dari CISF juga mengangkat kekhawatiran tentang keselamatan orang-orang transgender dalam pasukan.
“Ini merupakan langkah luar biasa tetapi sebelum itu pemerintah atau pasukan harus bekerja untuk mendidik personel tentang transgender. Personel pasukan, kebanyakan dari mereka berasal dari latar belakang pedesaan, memiliki semacam persepsi terhadap trans yang dapat mengakibatkan pelecehan fisik atau mental selama bertugas atau pelatihan. Pejabat senior tidak bisa hadir di mana-mana untuk memeriksa keselamatan mereka yang merupakan masalah utama jika Anda berpikir tentang melantik pasukan trans “, kata seorang pejabat anonim dari CISF.
Masalah serupa juga dikemukakan oleh beberapa pejabat militer India yang menyebutkan bahwa ” tentara belum dididik secara mental untuk menerima perwira-perwira perempuan yang berkuasa” ketika keputusan untuk mempertimbangkan pencabutan larangan resmi militer terhadap perempuan dalam peran tempur dan untuk memberi mereka peran yang memerintah sedang berlangsung.
Personel CISF menekankan bahwa akan menjadi tugas yang sulit untuk merekrut gender ketiga dan menyatakan bahwa ini bukan tentang kemampuan atau hak hukum tetapi tentang perubahan budaya yang drastis yang mungkin mengalir dari atas ke bawah.
Langkah kecil sebelum belajar terbang
Orang transgender sering dikucilkan oleh masyarakat India karena identitas gender mereka dan umumnya digambarkan sebagai kasim dan transvestite. Tokoh pemerintah menunjukkan bahwa mereka kehilangan pendidikan, dan pekerjaan karena stigma sosial dan kebanyakan dari mereka mencari nafkah dengan bernyanyi dan menari atau dengan mengemis dan perdagangan seks. Satu-satunya waktu mereka diizinkan masuk ke pengaturan terhormat adalah selama kelahiran anak atau acara pernikahan, di mana mereka mendapatkan rasa hormat dan memasuki pusat perhatian karena orang berpikir doa yang dibuat oleh mereka membawa keberuntungan.
Menurut Amrita Sarkar, seorang aktivis transgender, sebelum memperkenalkankomunitas trans ke dalam angkatan bersenjata, harus diintegrasikan secara efektif ke semua bagian masyarakat lainnya. Ini akan membantu komunitas menjadi bagian alami dari masyarakat dari waktu ke waktu dan membuat orang nyaman dengan gagasan individu transgender menjadi dokter, guru, insinyur, dan personel militer.
Kondisi yang buruk dari orang-orang transgender dalam masyarakat India dapat dilihat dari jumlah yang sangat rendah dari para murid transgender yang belajar di 53 universitas pusat di India, menurut Ramesh Pokhriyal Nishank, Menteri Pengembangan Sumber Daya Manusia India, yang menjawab pertanyaan kepada anggota parlemen pada bulan Desember 2019.
Dalam lima tahun terakhir, hanya satu universitas pusat, Universitas Terbuka Nasional Indira Gandhi (IGNOU), yang memiliki total 814 mahasiswa transgender yang terdaftar.
“Tidak ada staf pengajar dan non-pengajar transgender di berbagai universitas pusat negara”, Menteri Pengembangan Sumber Daya Manusia Ramesh Pokhriyal Nishank mengatakan. (R.A.W)
Sumber:
