SuaraKita.org – Pemerintah Belanda berpendapat bahwa semua paspor di masa depan harus netral gender dan sedang menghapus penanda gender pada dokumen identifikasi nasionalnya.
The Belanda sudah salah satu dari sedikit negara di dunia untuk memungkinkan orang untuk memiliki ‘X’ daripada ‘M’ (Male/Lelaki) atau paspor ‘F’ (Female/Perempuan).
Sekarang ini mereka melangkah lebih jauh dengan mengatakan bahwa tidak akan menempatkan gender seseorang pada kartu identifikasi nasional di masa depan.
Belanda masih menerapkan penanda gender pada paspor untuk saat ini – karena aturan penerbangan internasional.
Namun, dikatakan bahwa jika cukup banyak negara anggota Uni Eropa mendukung perubahan di masa depan, paspor juga harus benar-benar netral gender.
Menteri Pendidikan Ingrid van Engelshoven mengatakan bahwa penanda gender adalah rincian yang ‘tidak perlu’. Selain itu, dia mengatakan perubahan akan menghilangkan hambatan bagi trans dan interseks orang dari ‘berpartisipasi penuh dalam masyarakat’.
Perubahan ke kartu identitas nasional akan datang dalam waktu lima tahun. Itu bersamaan dengan perubahan lain pada dokumen, untuk menghemat biaya.
Sementara itu kota-kota Utrecht dan Amsterdam telah menghapus pertanyaan tentang gender dari banyak formulir resmi mereka. Dan situs web pekerjaan pemerintah Belanda tidak lagi mengharuskan pelamar menyatakan jenis kelamin mereka.
Apakah kita membutuhkan gender pada akta kelahiran, SIM atau paspor?
Belanda mengikuti jalur yang ditetapkan oleh para ahli LGBT pada tahun 2017 . Pada tahun itu, mereka memperbarui Prinsip Yogyakarta 2007. Prinsip-prinsip tersebut adalah panduan untuk masa depan hak-hak LGBT di seluruh dunia.
Mereka mengatakan negara-negara harus ‘mengakhiri pendaftaran jenis kelamin dan gender orang tersebut dalam dokumen identitas seperti akta kelahiran, kartu identitas, paspor, dan SIM, dan sebagai bagian dari kepribadian hukum mereka’.
Terlebih lagi, pada tahun 2018, Pakar Independen PBB untuk Orientasi Seksual dan Identitas Gender juga mempertanyakan apakah ‘penulisan mengenai penanda gender dalam dokumentasi resmi dan tidak resmi’ diperlukan.
Human Rights Watch menyambut baik kebijakan baru Belanda ini sebagai lebih inklusif untuk orang-orang trans dan non-biner.
Dan ia menambahkan: ‘Ada preseden untuk menghapus informasi dari kartu pengenal, karena tidak relevan dengan tujuan dokumen.
‘Banyak negara telah menghilangkan karakteristik pribadi seperti ras, agama, atau status pernikahan.
‘Tujuan utama dari dokumen identitas adalah untuk memastikan bahwa orang tersebut adalah siapa yang mereka katakan. Penanda ras atau gender tidak menciptakan kejelasan tambahan.
Keputusan ‘Belanda’ dengan tajam memfokuskan pertanyaan apakah penanda gender pada dokumen identifikasi adalah berlebihan dan berpotensi berbahaya. ‘
Bagi banyak orang, visi Belanda tentang masa depan tanpa penanda gender resmi mungkin tampak tidak masuk akal. Namun, begitu juga dunia dengan kesetaraan pernikahan ketika Belanda memulai pernikahan sesama jenis pada tahun 2001. (R.A.W)
Sumber:
