SuaraKita.org – Para pegiat LGBT menyerukan Panama untuk memperkenalkan kesetaraan pernikahan setelah mengulur-ulur masalah ini selama empat tahun.
Panama sekarang terjepit di antara dua negara yang keduanya memiliki hukum kesetaraan pernikahan yang sah. Colombia, ke selatan, mengesahkan hukum pernikahan yang sederajat pada 2016 . Sementara itu, pasangan sesama jenis pertama di Costa Rica menikah bulan lalu .
Namun, Mahkamah Agung Panama telah menunda gugatan kesetaraan pernikahan selama empat tahun.
Sementara itu, setidaknya ada dua tantangan hukum lainnya yang menuntut kesetaraan pernikahan di negara Amerika Tengah itu.
Carlos González Ramírez, pengacara untuk Morgan and Morgan, mewakili orang-orang dalam keempat kasus.
Dia berkata ‘kami tidak punya penjelasan’ mengapa kasus-kasus itu berlarut-larut begitu lama.
Sementara itu keputusan Pengadilan Hak Asasi Manusia Inter-Amerika mengatakan semua negara anggota pengadilan harus mengizinkan pernikahan sesama jenis. Namun, Panama masih gagal bertindak.
Iván Chanis adalah presiden organisasi hak asasi manusia Panamá Fundación Iguales, dan seorang aktivis LGBT. Dia berkata :
‘Panama juga merusak citra internasionalnya dan komitmen internasional mengenai hak asasi manusia.
‘Mengikuti keputusan Pengadilan Hak Asasi Manusia Inter-Amerika, Ecuador dan Costa Rica mematuhi pengakuan pernikahan sipil untuk pasangan sesama jenis. Panama menonjol, tetapi melakukannya dengan cara yang negatif, dengan mengabaikan keputusan ini. ‘
‘Melawan rencana Tuhan’
Para pegiat LGBT Panama telah memiliki perjuangan panjang untuk mencoba mengamankan kesetaraan pernikahan.
Pada tahun 2004, Asociación Hombres y Mujeres Nuevos de Panama, mengusulkan serikat sipil untuk memberikan hak-hak dasar kepada pasangan sesama jenis di negara ini.
Namun, Gereja Katolik Roma melakukan kampanye ganas terhadap proposal tersebut. Gereja mengklaim ide itu ‘bertentangan dengan rencana Tuhan’ dan ‘merugikan keluarga’.
Akibatnya, proposal itu tidak pernah berjalan.
Kemudian, lima dari tujuh kandidat dalam pemilihan presiden 2014 menandatangani sebuah dokumen yang menjanjikan untuk melindungi ‘keluarga tradisional’.
Disebutkan, ‘negara harus menjamin kebebasan beragama’ dan mengubah hukum untuk memastikan pernikahan ‘didefinisikan sebagai penyatuan lelaki dan perempuan’.
Pada bulan Mei tahun itu, Panama melarang pernikahan sesama jenis dan mengatakan tidak akan mengakui pernikahan seperti itu dari negara lain.
Selain itu, Majelis Nasional memberikan suara pada 2019 untuk menempatkan larangan konstitusional pada kesetaraan pernikahan. Ini harus memilih masalah ini lagi tahun ini sebelum memasukkannya ke referendum.
Sementara itu, pada 2016, pasangan yang menikah di luar negeri pergi ke Mahkamah Agung untuk menuntut Panama mengakui pernikahan mereka.
Gugatan lain pada Maret 2017 juga mengajukan banding terhadap hukum Panama terhadap pernikahan sesama jenis. Dan pasangan lesbian bergabung dalam tuntutan hukum pada 2018.
Pengadilan telah setuju untuk mendengarkan kasus-kasus tersebut tetapi gagal untuk mengambil tindakan.
Meskipun fakta bahwa Jaksa Agung Rigoberto González meminta Mahkamah Agung untuk melegalkan kesetaraan pernikahan. Dia menerima gagasan itu kontroversial tetapi mengatakan mengizinkan pernikahan sesuai dengan konstitusi Panama.
Satu hakim agung telah menerbitkan draf putusan yang menolak kasus tersebut . Namun pengadilan kemudian menarik putusan itu. Pengacara berharap untuk memerintah lagi pada Desember 2018 dan telah menunggu sejak itu.
Panama harus mengikuti putusan pengadilan dan mengizinkan pernikahan yang setara
Namun, sementara itu, Pengadilan Hak Asasi Manusia Inter-Amerika telah memutuskan mendukung kesetaraan pernikahan .
Putusan itu mencakup semua negara anggota, termasuk Panama, dan telah menyebabkan Kosta Rika menyetarakan hukum pernikahannya.
Isabel Saint Malo, adalah wakil presiden Panama saat itu. Dia mengumumkan negara akan sepenuhnya mematuhi putusan itu.
Selain itu, jaksa agung telah mengumumkan bahwa negara tersebut tidak dapat mengabaikan putusan pengadilan karena sepenuhnya mengikat Panama.
Tetapi sementara Mahkamah Agung telah mengindikasikan akan mengingat keputusan pengadilan Inter-Amerika, itu masih belum bertindak.
Keengganan pengadilan untuk memutuskan kasus ini mungkin karena orang-orang Panama tetap menentang kesetaraan pernikahan.
Lagi-lagi Gereja Katolik dan kelompok-kelompok agama lain telah memimpin dalam menyiapkan oposisi terhadap kesetaraan.
Tetapi jajak pendapat tahun 2017 menunjukkan 78% warga Panama menentang pernikahan sesama jenis dan hanya 22% mendukungnya. Itu angka yang belum berubah sejak setidaknya 2013.
Keputusan Pengadilan Inter-Amerika juga berlaku untuk Barbados, Bolivia, Chile, Republik Dominika, El Salvador, Guatemala, Haiti, Honduras, Mexico, Nikaragua, Paraguay, Peru dan Suriname.
Sementara itu negara-negara anggota pengadilan lainnya Argentina, Brazil, Costa Rica, Colombia, Ecuador dan Uruguay sekarang menawarkan kesetaraan pernikahan (R.A.W)
Sumber:
GSN.
