SuaraKita.org – Tuntutan hukum atas perlakuan YouTube terhadap konten kreator LGBT semakin rumit , dengan argumen baru dalam sidang yang digelar oleh pengadilan di California dan klaim yang saling bertentangan diungkapkan oleh Donald Trump dan Departemen Kehakiman.
Gugatan diajukan pada 2019 oleh sebuah firma hukum yang pernah mewakili “konten kreator Youtube sayap kanan”. Firma tersebut, George Brown Ross, sebelumnya telah mengajukan gugatan terhadap YouTube atas nama perusahaan konservatif PragerU. Setelah gugatan itu gagal, pengacara mengumpulkan grup baru, kali ini diisi dengan konten kreator LGBT, dan mencoba lagi.
Menurut gugatan baru, algoritma YouTube tidak adil memblokir konten LGBT. Pengacara berpendapat bahwa konten kreator LGBT di YouTube diperlakukan dengan tidak adil, dan mengurangi pendapatan iklan dan jumlah penonton sebagai akibat dari sistem otomatis YouTube yang rusak.
Tuntutan utama gugatan tersebut adalah bahwa pasal 230 dari Communications Decency Act tidak konstitusional. Itu adalah argumen yang kemungkinan akan mendapat sorotan luas, karena Donald Trump dan Departemen Kehakiman baru-baru ini memusatkan perhatian baru pada implikasi Pasal 230.
Menurut Pasal 230, “layanan komputer interaktif” diberikan keleluasaan tertentu dalam hal konten yang diposting pada layanan tersebut. Situs seperti Twitter dan YouTube tidak dianggap sebagai penerbit, dan tidak dapat dianggap bertanggung jawab atas sebagian besar konten yang diposting di situs mereka. (Ada beberapa pengecualian, seperti konten ilegal yang harus diblokir oleh penerbit.) Perusahaan diizinkan untuk menghapus konten “dengan itikad baik … apakah materi tersebut dilindungi secara konstitusional atau tidak.”
Google telah menanggapi gugatan dengan mengatakan bahwa Pasal 230 adalah sah dan melindungi perusahaan dari pertanggungjawaban hukum atas konten yang dipermasalahkan.
Pemerintah federal telah menyatakan posisi yang bertentangan pada Pasal 230 dalam beberapa bulan terakhir. Departemen Kehakiman mengajukan pengaduan singkat dalam kasus ini, membela Pasal 230 dan tindakan YouTube. Departemen Kehakiman Amerika Serikat meminta pengadilan untuk menolak kasus ini.
Tetapi Donald Trump baru-baru ini mengeluarkan perintah eksekutif yang berusaha untuk mencabut perlindungan Pasal 230, sebagai bagian dari reaksi ketika Twitter memeriksa salah satu klaim Donald Trump yang tidak benar. Baik Google dan Departemen Kehakiman Amerika Serikat mengatakan bahwa argumen Donald Trump dan argumen mereka tidak terkait.
Jika gugatan berhasil dan Pasal 230 dibatalkan, sebuah situs dapat dianggap bertanggung jawab secara hukum untuk semua konten yang dibuat pengguna. Perusahaan yang tidak ingin menghadapi ancaman gugatan dapat merespons dengan memberlakukan pembatasan yang lebih ketat. Itulah yang terjadi dengan Tumblr pada 2018; setelah undang-undang baru diberlakukan yang mencakup konten dewasa, perusahaan mengumumkan bahwa semua konten dewasa akan dilarang, memaksakan filter yang secara salah menangkap banyak konten non-pornografi.
Untuk saat ini, gugatan tersebut ditangguhkan di hadapan hakim federal. Pengacara yang menuntut YouTube mengatakan bahwa mereka siap untuk naik banding ke pengadilan yang lebih tinggi. (R.A.W)
Sumber:
