SuaraKita.org – Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe harus berkomitmen pada undang-undang anti-diskriminasi baru untuk melindungi orang-orang LGBT.
Itulah permintaan baru dari kampanye LGBT Jepang dan internasional. Mereka meminta negara untuk membawa undang-undang anti-diskriminasi yang baru menjelang Olimpiade 2021.
Hak-hak LGBT di Jepang tidak lebih maju daripada di negara-negara G7 lainnya. Jepang adalah satu-satunya negara di G7 yang tidak menawarkan kesetaraan pernikahan atau ikatan sipil resmi. Selain itu, Jepang tidak memiliki perlindungan diskriminasi di sekitar pekerjaan, barang dan jasa dan ucapan kebencian.
Sekarang 96 kelompok pembela hak LGBT Jepang dan internasional telah mengikat ikatan untuk menuntut perubahan.
Mereka mengatakan pemerintah sekarang memiliki waktu untuk memasukkan undang-undang anti-diskriminasi sebelum Olimpiade pada 2021. Pihak berwenang harus menunda pertandingan mulai tahun ini karena pandemi coronavirus.
Yuri Igarashi adalah wakil wakil direktur Aliansi Jepang untuk Peraturan LGBT, kelompok payung dari 100 organisasi LGBT di Jepang. YuriIgarashi berkata:
‘Orang LGBT di Jepang berhak atas perlindungan yang setara berdasarkan hukum. Menunda Pertandingan Olimpiade hingga 2021 akan memberi pemerintah waktu untuk memperkenalkan dan memberikan perlindungan manfaat kepada semua orang di Jepang. ‘
Publik Jepang mendukung perlindungan LGBT
Kelompok-kelompok tersebut telah menulis surat kepada Perdana Menteri Shinzo Abe yang menyoroti Piagam Olimpiade. Ini secara tegas melarang ‘diskriminasi dalam bentuk apa pun’ termasuk atas dasar orientasi seksual sebagai ‘prinsip dasar Olympisme’.
Memang, pada bulan Maret 2015, Perdana Menteri Shinzo Abe secara terbuka menyatakan niat Jepang untuk ‘menghapus diskriminasi dan menghormati hak asasi manusia’. Dia juga mengatakan kepada Diet nasional (parlemen) bahwa ‘diskriminasi atau prasangka terhadap minoritas seksual tidak diperbolehkan dalam segala aspek masyarakat’.
Lebih jauh, para pegiat menunjukkan bahwa Jepang memiliki kewajiban untuk melindungi warga negara dari diskriminasi berdasarkan perjanjian hak asasi manusia internasional yang telah ditandatangani.
Para pegiat juga mengingatkan Perdana Menteri Shinzo Abe bahwa dukungan untuk orang-orang LGBT telah melonjak di Jepang dalam beberapa tahun terakhir.
Saat ini kota Tokyo dan wilayah Ibaraki adalah satu-satunya daerah yang memiliki perlindungan non-diskriminasi untuk orang-orang LGBT. Tetapi 83% publik Jepang mendukung peraturan non-diskriminasi LGBT kota Tokyo.
Kanae Doi, direktur Human Rights Watch untuk Jepang, mengatakan: ‘Jepang memiliki peluang untuk menjadi pemimpin hak LGBT global. Pemerintah metropolitan Tokyo telah menunjukkan solidaritas dengan komunitas LGBT, dan pemerintah nasional harus mengikutinya. ‘
Kegagalan pemerintah untuk bertindak menciptakan solusi
Sementara itu, kegagalan pemerintah untuk membuat undang-undang untuk orang-orang LGBT berarti otoritas lokal, bisnis dan lainnya dapat mencoba untuk membuat solusi bagi mereka sendiri.
Misalnya, Jepang tidak memiliki kesetaraan pernikahan atau ikatan sipil. Tetapi lebih dari 50 kota sekarang menerbitkan sertifikat kemitraan untuk pasangan sesama jenis.
Sertifikat ini tidak mengikat secara hukum. Tetapi kota-kota berharap mereka akan membantu dengan masalah sehari-hari seperti mengunjungi pasangan di rumah sakit atau pindah ke akomodasi sewaan bersama.
Selain itu, perusahaan Jepang mengadopsi sertifikat kemitraan baru untuk membantu mereka melindungi keluarga LGBT. (R.A.W)
Sumber:
