SuaraKita.org – Seorang aktivis LGBT, yang juga seorang pensiunan dokter umum, telah mengajukan tuntutan pengadilan baru terhadap pasal 377A KUHP, sebuah undang-undang yang mengkriminalisasi seks antar sesama lelaki adalah inkonstitusional.
Dr. Tan Seng Kee (61) lebih dikenal sebagai Roy Tan, adalah penyelenggara utama acara Pink Dot pertama pada tahun 2009 yang mengadvokasi hak LGBT.
Dia diwakili oleh pengacara M. Ravi dari Carson Law Chambers, yang mengajukan kasus ini di Pengadilan Tinggi. Jaksa Agung telah terdaftar sebagai terdakwa.
Pasal 377A dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Singapura mengkriminalisasi tindakan “ketidaksenonohan kotor” antara sesama lelaki dan pelanggaran yang dilakukan dapat dihukum hingga dua tahun penjara.
Dalam dokumen pengadilan, Dr. Tan menyatakan bahwa Pasal 377A tidak konsisten dengan Pasal 9 Konstitusi, yang menyatakan bahwa tidak ada orang yang akan kehilangan nyawanya atau kebebasan pribadinya kecuali sesuai dengan hukum.
Dia juga menyatakan bahwa Pasal 377A tidak konsisten dengan Pasal 12, yang menyatakan bahwa semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan yang sama, dan Pasal 14, yang menyatakan bahwa setiap warga negara Singapura memiliki hak untuk kebebasan berbicara dan berekspresi.
Dr. Tan mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa tuntutan tersebut didasarkan pada “argumen baru”.
Sebagai contoh, Jaksa Penuntut Umum memiliki keleluasaan tentang apakah atau tidak untuk menuntut seorang terdakwa berdasarkan pasal 377A dan Pemerintah telah mengatakan bahwa hukum tidak akan ditegakkan terhadap tindakan yang dilakukan secara pribadi, kata Dr. Tan.
Dia menambahkan bahwa ini tidak sesuai dengan Pasal 14, yang mengharuskan polisi untuk menyelidiki tanpa syarat semua pengaduan yang diduga merupakan pelanggaran yang dapat ditangkap.
“Ini membuat para lelaki gay berpotensi tertekan dalam penyelidikan perilaku pribadi di mana mereka memiliki harapan sah bahwa negara akan menolak untuk menuntut,” kata Dr. Tan dalam pernyataannya.
“Ini mewakili tidak hanya kontradiksi antara kebijaksanaan penuntutan Jaksa Penuntut Umum dan pengangkutan peradilan pidana non-diskresioner di lapangan tetapi juga pembatasan kebebasan pribadi mereka, yang tidak konsisten dengan Pasal 9 (1) Konstitusi.”
Dr. Tan mengatakan ia juga akan mengajukan argumen bukti yang berasal dari komentar tentang “status quo yang secara konstitusional tidak memuaskan” oleh mantan Jaksa Agung VK Rajah, Walter Woon dan Chan Sek Keong, serta Wakil Jaksa Agung saat ini Hri Kumar Nair.
Konferensi pra-sidang telah ditetapkan pada 8 Oktober.
Kasus ini akan menantang putusan Pengadilan Banding sebelumnya pada tahun 2014 bahwa Pasal 377A adalah konstitusional. Pengadilan Banding dengan tiga hakim kemudian menolak dua tuntutan terpisah oleh Tan Eng Hong, yang juga diwakili oleh Ravi, dan pasangan gay, Gary Lim dan Kenneth Chee.
Pengadilan tertinggi di Singapura telah menegakkan Pasal 377A dari KUHP, menolak argumen bahwa ketentuan tersebut bertentangan dengan Konstitusi.
Pengadilan menyatakan bahwa Pasal 377A tidak melanggar Pasal 9 karena frasa “hidup dan kebebasan” hanya merujuk pada kebebasan pribadi seseorang dari penahanan yang tidak sah dan tidak pada hak privasi dan otonomi pribadi.
Adapun Pasal 12, pengadilan berpendapat bahwa Pasal 377A lulus ujian yang digunakan oleh pengadilan dalam menentukan apakah suatu hukum mematuhi hak konstitusional kesetaraan.
Di Singapura, pengadilan telah menggunakan “uji klasifikasi yang masuk akal” untuk menentukan apakah suatu undang-undang yang membedakannya konsisten dengan Pasal 12.
Di bawah pengujian ini, sebuah undang-undang yang membedakan adalah konstitusional jika klasifikasi didasarkan pada “intelligible differentia” – fitur pembeda yang dapat dilihat bersama yang dimiliki oleh mereka yang diperlakukan secara berbeda – dan jika perbedaan tersebut memiliki hubungan yang rasional dengan tujuan hukum.
Pengadilan menyatakan pada tahun 2014 bahwa klasifikasi yang ditentukan oleh pasal 377A – lelaki yang melakukan tindakan tidak senonoh dengan lelaki lain – didasarkan pada perbedaan yang dapat dipahami.
Pengadilan juga memutuskan bahwa pasal 377A berada di luar ruang lingkup Pasal 12, yang melarang diskriminasi warga dengan alasan termasuk agama, ras dan tempat lahir. Pengadilan mengamati bahwa Pasal 12 tidak mengandung kata-kata “jenis kelamin”, “jenis kelamin” dan “orientasi seksual”, yang terkait dengan pasal 377A.
Dalam pernyataannya, Dr. Tan mengatakan pengadilan telah keliru dalam memutuskan bahwa pasal 377A lulus ujian dan membantah bahwa undang-undang tersebut berdasarkan pada “intelligible differentia”.
Dia mengatakan tindakan “ketidaksenonohan” dapat terjadi antara lelaki saja, perempuan saja dan campuran lelaki dan perempuan, tetapi “tindakan seperti itu tidak dapat dibedakan secara bermakna di tiga kelas”.
“Namun, pasal 377A hanya melarang tindakan antara lelaki. Oleh karena itu tidak ada perbedaan yang dapat dipahami karena pasal 377A dimaksudkan untuk melarang tindakan ketidaksenonohan,” kata Dr. Tan.
Dua tuntutan konstitusional lainnya terhadap Bagian 377A saat ini ada di pengadilan.
Satu diajukan oleh Bryan Choong pada November tahun lalu. Bryan Choong adalah mantan direktur eksekutif Oogachaga, sebuah organisasi nirlaba yang bekerja dengan komunitas LGBT.
Satu lagi diajukan pada September tahun lalu oleh DJ Johnson Ong Ming, yang memakai nama panggung DJ Big Kid, tak lama setelah Mahkamah Agung India membatalkan hukum yang sama.
Keputusan pengadilan India memicu perdebatan baru pada pasal 377A di Singapura.
Pada Agustus tahun lalu, pengusaha Ho Kwon Ping mempertanyakan perlunya pasal 377A dalam diskusi umum. Hampir sebulan kemudian, diplomat veteran Tommy Koh menulis di Facebook mendesak komunitas gay untuk melakukan class action untuk menuntut konstitusionalitas pasal 377A. (R.A.W)
Sumber:
