SuaraKita.org – Bulgaria dan Hong Kong sama-sama membuat sejarah dengan mengakui dua pernikahan pasangan LGBT yang merupakan kejadian penting dalam sejarah masing-masing. Penjelasan: Dua negara ini belum melegalkan atau mulai melakukan pernikahan sesama jenis. Tapi mari kita lihat kedua kasus dan apa artinya bagi kedua wilayah tersebut.
Cristina Palma kelahiran Australia menikah dengan pasangannya selama 15 tahun, istrinya yang kelahiran Perancis Mariama Dialo, tiga tahun lalu di Perancis. Ketika Cristina Palma mengajukan permohonan untuk memperpanjang masa tinggalnya di Bulgaria pada 2017, negara itu menolak pernikahannya sebagai tidak sah karena pemerintah Bulgaria tidak menjatuhkan sanksi terhadap hubungan sesama jenis.
Cristina Palma menggugat dan memenangkan gugatannya pada Juni 2017. Tetapi meskipun pemerintah berjanji untuk mengajukan banding atas putusan tersebut, pada 24 Juli 2019 pengadilan mengakui pernikahannya, mungkin karena putusan Pengadilan Eropa Juni 2018 yang menyatakan bahwa negara-negara anggota Uni Eropa (UE) harus mengakui hal yang sama- pernikahan seks dari negara-negara UE lainnya, bahkan jika mereka tidak menawarkan ikatan hubungan sesama jenis di dalam perbatasan mereka sendiri.
Jika lebih banyak pasangan sesama jenis yang menikah di luar negeri mulai mendorong Bulgaria untuk mengakui hubungan mereka, itu bisa melunakkan sikap anti-LGBT di negara Kristen yang sebagian besar Ortodoks.
Adapun Hong Kong, pengadilan memutuskan pada September 2018 bahwa negara tersebut harus mengakui pasangan sesama jenis yang menikah di luar negeri dalam masalah imigrasi dan tempat tinggal. Kemudian bulan lalu, pengadilan sipil memutuskan bahwa negara itu harus memberikan manfaat kepada pasangan kelahiran asing dari seorang warga gay Hong Kong.
Putusan itu secara efektif meletakkan dasar bagi departemen pajak Hong Kong untuk mulai mengakui pernikahan pasangan sesama jenis minggu ini. Sekali lagi, pengakuan ini terbatas pada pasangan sesama jenis yang menikah di luar negeri.
Meskipun ini mungkin tidak tampak seperti masalah besar, Hong Kong bisa menjadi wilayah Asia kedua yang melegalkan hukum kesetaraan pernikahan bagi pasangan sesama jenis, mengikuti jejak Taiwan. Agar hal itu terjadi, pengadilan tertinggi negara itu harus mengakui itu sebagai hak konstitusional, seperti yang dilakukan Taiwan. (R.A.W)
Sumber:
