Search
Close this search box.

SuaraKita.org – “Setelah bertahun-tahun memperjuangkan hak-hak bagi minoritas, saya akhirnya paham bahwa tidak ada yang bisa melakukan tugas ini selain saya sendiri,” kata Mounir Baatour, seorang pengacara, yang juga anggota dari partai politik oposisi dan direktur dari organisasi pertama di Tunisia yang memperjuangkan hak-hak komunitas LGBT+. Shams Association, organisasi yang dipimpinnya, sudah memperjuangkan dekriminalisasi homoseksual sejak tahun 2014.

Dikutip dari radio Sabra FM, Mounir mengatakan bahwa ia sudah mendapatkan persetujuan secara sah (lebih dari 10.000 tanda tangan dibutuhkan sebagai salah satu syarat untuk mencalonkan diri) untuk maju sebagai calon presiden pada pertarungan Pemilihan Presiden di Tunisia yang rencananya akan berlangsung pada bulan November 2019.

“Tunisia membutuhkan program yang demokratis termasuk perbedaan identitas, budaya, kepercayaan dan bahasa. Program kami bertujuan untuk mempertahankan demokrasi, memperkuat badan parlemen dan memberikan peran lebih pada institusi lokal,” jelasnya melalui laman Facebook.

Pada tahun 2013, Mounir ditangkap karena dugaan sodomi, yang secara hukum ilegal untuk dilakukan di Tunisia. Pada Januari 2019, saat diwawancarai oleh French Le Point, Mounir berpendapat “para homoseksual adalah warga negara yang tidak memiliki hak di Tunisia.”

Homoseksualitas masih menjadi hal yang tabu untuk di bicarakan di Tunisia. Selain daripada kenyataannya bahwa mayoritas penduduk Tunisia percaya bahwa homoseksual merupakan masalah kejiwaan, ada banyak laporan pembunuhan aanggota komunitas LGBT+. Pada tahun 2015, banyak anak muda yang tertangkap karena dengan tuduhan homoseksual.

Di tahun 2016, sejumlah selebriti dan public figure Tunisia menuntut pemerintah untuk mencabut salah satu peraturan negara, yang mengkriminalkan homoseksualitas.

Sementara presiden yang sekarang menjabat, Beji Caid Essebis, tidak mungkin mencalonkan diri lagi sebagai presiden, maka Tunisia akan mencari presiden yang baru pada Pemilihan Presiden pada bulan November 2019.

Lewat wawancara melalui email, Mounir Baatour, ketika ditanya bagaimana ia berhadapan dengan pandangan politik yang berbeda dengannya seperti masyarakat yang konservatif dan para orang muslim, ia menjawab, “Kalau saya terpiliih menjadi presiden, saya akan menerbitkan suatu referendum untuk mengubah konstitusi yang ada dan untuk menyatakan negara yang sekuler, sebagai jaminan untuk menghormati semua pandangan politik dan agama yang berbeda. Saya mempertimbangkan partai politik Islam, Ennahdha, sebagai ideologi dan pandangan politik yang ekstrimis dan fundamentalis dan say tidak akan mengizinkan mereka untuk terlibat dalam pemerintahan dalam bentuk apapun.”

Ketika ditanya mengenai pernyataannya mengenai Tunisia membutuhkan program yang demokratis, Mounir menjawab, “Sejarah negara Tunisia sudah berlangsung selama lebih dari 3 juta tahun, banyak penduduk yang telah melewati masa tersebut. Identitas Tunisia beranekaragam dan semua budaya dan kepercayaan yang membentuk masyarakat Tunisia yang sekarang harus dihormati. Saya akan mencob mengacu pada penduduk Amazigh dalam konstitusi dan mewajibkan bahasa Amazigh diajarkan di setiap sekolah. Saya juga akan menghapus peraturan yang melarang non-Muslim untuk mencalonkan diri sebagai presiden dan menghapus peraturan yang melarang agama lain selain Islam.”

Akhirnya, setelah meninjau apa saja yang akan ia lakukan, Mounir ditanya bagaimana ia akan mendekriminalisasi homoseksual dengan keadaan masyarakat yang masih konservatif dan menentang hooomoseksual di Tunisia. “Keinginan untuk berubah secara politik dibutuhkan untuk mengurangi fenomena homophobic dalam masyarakat kita. Ketika di tahun 1956 Presiden Bourguiba melarang poligami, mengizinkan aborsi dan adopsi dan melarang untuk menceraikan perempuan, pada waktu itu masyarakat Tunisia sangat konservatif namun karena ada kemauan perubahan pun tetap dapat terlaksana. Sekarang pun demikan, keinginan secara politik tersebut dibutuhkan untuk mendekriminalisasi homeseksua dan melawan homophobia. Walaupun rakyat kita konservatif, mereka akan beradaptasi dengan perubahan.” (K.O)

Sumber:

IPD