SuaraKita.org – Ketika anggota parlemen Jepang bergulat dengan undang-undang kesetaraan pernikahan bagi pasangan sesama jenis, para pegiat khawatir hal itu akan terkalahkan pada sidang legislatif pertama ketika anggota parlemen menjadi kaki tangan dari pemilih berusia lanjut dan pemuja tradisi lama.
Untuk sementara survei menunjukkan dukungan luar biasa untuk hak-hak LGBT, sebagian besar LGBT Jepang mengatakan mereka merahasiakan seksualitas mereka sebagai penghormatan terhadap harmoni yang meliputi Jepang.
“Jepang adalah budaya di mana orang tidak mau coming out dan menyebabkan masalah,” kata Alexander Dmitrenko, ketua dari LGBT & Allies Network, sebuah LSM yang mempromosikan hak-hak LGBT.
“Mereka juga masyarakat yang sangat berorientasi pada proses, di mana segala sesuatu membutuhkan waktu lebih lama untuk terjadi,” kata Alexander Dmitrenko, yang juga mengerjakan hukum kesetaraan di Kanada.
Dia mengatakan RUU itu, meskipun tidak mungkin mengarah pada undang-undang baru, adalah rancangan pertama, dia menambahkan: “Seperti pengacara akan memberitahu Anda, rancangan pertama dari undang-undang adalah yang paling sulit, jadi ini signifikan.”
RUU kesetaraan pernikahan – yang pertama untuk Jepang – diperkenalkan minggu lalu, dan aktivis LGBT telah menimbulkan kekhawatiran bahwa sayap kanan dapat menghambat perjalanannya, meskipun semakin banyak orang gay, biseksual, dan transgender yang semakin diterima.
“Sejujurnya, akan sulit untuk mendapatkannya melalui parlemen,” kata Kanako Otsuji dari Partai Demokrat Konstitusional Jepang – satu-satunya anggota LGBT yang terbuka. “Tapi legislatif benar-benar tidak selaras dengan kehendak rakyat (pada kesetaraanpernikahan untuk pasangan sesama jenis).”
Kanako Otsuji dan dua anggota partai oposisi lainnya mengajukan RUU tersebut berminggu-minggu setelah Taiwan menjadi yang pertama di Asia yang mengizinkan pernikahan pasangan LGBT.
Namun, pihaknya menghadapi tugas mendesak untuk melewati dua majelis parlemen Jepang, yang keduanya dikendalikan oleh koalisi yang dipimpin oleh Partai Demokrat Liberal (LDP).
Dalam manifestonya 2016, LDP konservatif mengatakan “pernikahan pasangan sesama jenis tidak sesuai dengan konstitusi”.
“Tidak ada rencana dalam partai kami untuk memperdebatkan hukum sesama jenis pada saat ini,” kata juru bicara LDP.
Ditulis oleh pasukan pendudukan pasca perang, konstitusi Jepang mengatakan pernikahan harus bertumpu pada persetujuan bersama dari kedua jenis kelamin.
LANGKAH PERTAMA
Namun rintangan langsung adalah bagaimana agar masalah ini ditayangkan.
“Sebenarnya, RUU itu tidak mungkin bahkan dibahas dalam Diet/Legislatif,” kata Hiroshi Ikeda, dari kelompok lobi Same-Partnership Net Japan, sembari mengutip kurangnya dukungan dari partai-partai oposisi.
LDP dan mitra koalisinya, Komeito, yang memegang mayoritas di kedua majelis parlemen, juga memegang kunci dimana undang-undang dapat diperdebatkan dan memberikan suara.
Sekalipun RUU itu gagal menjadikannya undang-undang, para aktivis LGBT yakin itu masih bisa membantu memicu debat publik yang sangat dibutuhkan.
“Ini langkah pertama yang utama,” kata Kazuhiro Terada, presiden Equal Marriage Alliance Japan, sebuah kelompok advokasi. “Untuk waktu yang lama, pasangan sesama jenis adalah kehadiran yang tidak terlihat di masyarakat dan mereka sendiri percaya bahwa pernikahan sesama jenis tidak akan pernah terjadi di sini.”
Namun dukungan untuk pernikahan sesama jenis cukup tinggi.
Survei terbaru oleh Dentsu Diversity Lab – bagian dari raksasa iklan Jepang Dentsu – menemukan sekitar 78% mendukung.
Namun, hal itu juga menunjukkan bahwa para pendukung itu terutama yang berusia muda, tinggal di perkotaan dan perempuan, bukanlah batu dasar bagi pemilih LDP yang diperlukan untuk membujuk partai untuk mengubah taktik. Survei menunjukkan bahwa lansia dan pedesaan, yang secara tradisional merupakan pemilih LDP paling loyal, sangat menentang pernikahan sesama jenis.
Kanako Otsuji – anggota parlemen gay – mengatakan ada orang-orang di dalam partai koalisi yang berkuasa yang akan mendukung RUU tersebut tetapi mereka tidak mungkin untuk mematahkan peringkat sekarang.
TIDAK PERNAH ILEGAL
Terlepas dari sejarah di tahun 1870-an, seks sesama jenis tidak pernah ilegal di Jepang. Namun dalam sebuah perlombaan untuk memodernisasi dan membaratkan diri selama abad terakhir, budaya gay tersingkirkan, kata para aktivis, terdegradasi ke pinggiran dengan beberapa selebriti LGBT yang dikenal sering menjadi sasaran lelucon dan komedi.
Meskipun kurangnya larangan agama, sikap keluarga-sentris yang kuat berarti komunitas LGBT memiliki profil yang relatif rendah dibandingkan dengan yang ditemukan di negara-negara maju lainnya.
Juga tidak ada undang-undang eksplisit yang melindungi orang dari diskriminasi di tempat kerja, atau pada masalah dari perumahan ke layanan publik, berdasarkan seksualitas atau identitas gender.
Aktivis hak-hak LGBT sekarang mendorong untuk profil yang lebih tinggi.
Tiga belas pasangan menandai Hari Valentine dengan meluncurkan tindakan hukum terhadap pemerintah, menuntut agar Mahkamah Agung mendukung upaya mereka untuk kesetaraan pernikahan.
“LDP kemungkinan akan menggunakan mayoritasnya untuk menghindari perdebatan kesetaraan pernikahan bagi pasangan sesama jenis di parlemen, tetapi kami berharap Mahkamah Agung setidaknya akan menghormati hak-hak minoritas,” kata Hiroshi Ikeda dari Same-sex Partnership Net Japan.
Dua puluh satu kota, kota kecil dan distrik kota telah menciptakan sertifikat pengakuan kemitraan yang, meskipun kurang memiliki kedudukan hukum, membantu pasangan sesama jenis mendapatkan pengakuan dan mendapatkan manfaat dalam beberapa urusan keuangan dan masalah perumahan.
LDP, dalam manifesto 2016-nya, mengatakan pihaknya “berhati-hati” terhadap pembatalan sertifikat yang telah dikeluarkan sejak 2015.
Opini di antara advokat untuk reformasi juga terpecah pada cara terbaik untuk mencapai kesetaraan pernikahan.
Seorang aktivis, yang dirahasiakan identitasnya, mengatakan RUU itu mungkin membahayakan tindakan bipartisan, anti-diskriminasi yang dipertimbangkan oleh anggota parlemen Jepang dengan menempatkan partai-partai yang berkuasa dalam posisi bertahan.
“Itu hanya pamer,” katanya. “RUU ini tidak akan berarti apa-apa dan mungkin malah memperburuk keadaan kita. Kita adalah budaya di mana orang-orang dimatikan oleh konflik dan menempatkan nilai tinggi pada harmoni.”
Menurut Dentsu Diversity Lab, sedikit lebih dari 65% responden LGBT yang mengatakan mereka tidak coming out untuk siapa pun di tempat kerja atau di rumah, dengan banyak mengutip prasangka dan kurangnya penerimaan.
Tapi LDP juga sangat berhati-hati dalam penerimaan.
Tahun lalu, pihaknya mengumumkan rencana untuk melihat ke dalam RUU yang didedikasikan untuk “promosi pemahaman LGBT”.
RUU ini belum muncul tetapi sudah dikritik oleh para pendukung LGBT karena kemungkinan besar tidak akan mencakup satu yang akan mencakup anti-diskriminasi atau pernikahan sesama jenis.
“Tetap saja, ini lebih baik daripada tidak sama sekali,” kata Kazuhiro Terada. “Pada akhirnya akan ada semakin banyak anggota LDP yang mendukung kita. Akhirnya, saya pikir akan ada peluang kita akan melihat RUU kesetaraan pernikahan yang dipimpin konservatif.” (R.A.W)
Sumber:
