SuaraKita.org – Komunitas LGBT Bhutan sebuah kerajaan kecil di Himalaya bergembira karena parlemen mereka memilih untuk mendekriminalisasi homoseksualitas.
Majelis rendah memilih pada Jumat lalu untuk mencabut dua pasal dari undang-undang pidana 2004 yang menjadikan “seks tidak wajar” ilegal.
“Banyak dari kita yang menangis haru,” kata Tashi Tsheten dari Rainbow Bhutan yang mewakili komunitas lesbian, gay, biseksual, dan transgender.
“Kami adalah komunitas kecil dan terpinggirkan dan ketika hak-hak kami dibahas di parlemen, itu membuat kami sangat bahagia,” kata Tashi Tsheten.
Hukum tidak pernah digunakan, tetapi Menteri Keuangan Namgay Tshering, yang mengajukan rekomendasi untuk mencabut pasal 213 dan 214 dari hukum pidana, mengatakan bahwa pasal tersebut telah menjadi “noda” pada reputasi negara.
Namgay Tshering mengatakan pasal-pasal itu menjadi tidak berguna sejak Bhutan menjadi monarki konstitusional pada 2008. “Ada tingkat penerimaan yang tinggi dari komunitas LGBT di masyarakat kita,” katanya.
Menteri Namgay Tshering menambahkan bahwa ia optimis bahwa pasal tersebut akan dihapus secara definitif ketika majelis tinggi di negara itu dari 750.000 orang memilih pada hari Senin.
Tashi Tsheten mengatakan beberapa menteri adalah pekerja sosial dengan kontak di komunitas LGBT dan Perdana Menteri Lotay Tshering adalah seorang ahli bedah. “Jadi kami punya banyak harapan di pemerintahan ini.”
Tidak ada pawai tahunan Gay Pride atau pertunjukan publik lainnya di Bhutan.
LGBT Bhutan mengatakan bahwa masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk mengubah sikap sosial dan menyebarkan kesadaran akan tantangan yang dihadapi oleh anggota komunitas mereka.
“Kami memiliki sejumlah besar orang yang mendukung orang-orang LGBT tetapi masih banyak yang harus dilakukan atau dibicarakan,” kelompok itu mengunggah dalam pesan di Facebook.
Tashi Tsheten mengatakan meskipun ada penerimaan terhadap transgender, terutama di daerah pedesaan, mereka masih menghadapi banyak diskriminasi, terutama di sekolah-sekolah.
“Ada banyak hambatan dan sistem pendidikan kita tidak memahami LGBT,” kata Tashi Tsheten, seraya menambahkan bahwa sebagian besar remaja LGBT putus sekolah.
Setelah disahkan oleh Dewan Nasional, Rancangan Undang-Undang akan dikirim untuk persetujuan kerajaan. (R.A.W)
Sumber:
