Search
Close this search box.

SuaraKita.org – Pemerintah telah memperkenalkan hijra sebagai opsi jender ketiga pada formulir pemungutan suara untuk pertama kalinya.

“Mulai sekarang dan seterusnya, individu berjenis kelamin ketiga dapat menjadi pemilih dengan identitas mereka sendiri, sebagai hijra,” kata Abdul Baten, direktur pendaftaran identitas nasional Bangladesh.

“Percetakan negara sudah diperintahkan untuk mencetak formulir baru. Sekarang mereka dapat mengidentifikasi diri mereka sebagai hijrah dalam daftar pemilih nasional. “

Di beberapa bagian Asia Selatan, istilah hijra mengacu pada perempuan, interseks, dan orang-orang non-biner yang dinyatakan sebagai lelaki saat lahir. Sementara beberapa hijra adalah trans, tidak semua orang trans adalah hijra.

Komunitas hijra Bangladesh memperoleh pengakuan hukum pada 2013, tetapi banyak yang terus dijauhi oleh keluarga mereka dan oleh masyarakat luas.

Sementara hijra telah menjadi pilihan dalam paspor sejak saat itu, pengumuman pada hari Senin (29 April) lalu menandai pertama kalinya komunitas akan tercantum di surat suara dengan formulir pemungutan suara yang mengakui identitas gender mereka.

Perkiraan resmi menunjukkan ada sekitar 10.000 orang hijra, meskipun jumlah sebenarnya mungkin mendekati 100.000 orang.

Setidaknya 1.000 hijra mengambil bagian dalam pawai Pride pertama Bangladesh pada November 2014, menandai satu tahun sejak pemerintah mengakui mereka sebagai jenis kelamin ketiga.

Hak-hak hijra membaik di India dan Bangladesh

Pada September 2018, seorang perempuan hijra menjadi pejabat hak asasi transgender pertama di Bangladesh.

Tanisha Yeasmin Chaity mengatakan dia berharap untuk dapat membawa “awal baru bagi seluruh komunitas transgender.”

Pekerja sosial hijra Bangladesh Joya Shikder memegang kartu identitas nasionalnya. (Munir Uz Zaman / Getty)

“Hijra harus menjalani kehidupan sebagai orang lain pada umumnya,” katanya.

“Sikap dan pola pikir masyarakat harus berubah untuk memastikan bahwa hijra tidak harus melakukan apa yang terpaksa mereka lakukan demi uang.”

Di negara tetangga India, orang-orang trans dan non-biner memperoleh pengakuan hukum dalam sidang Mahkamah Agung 2014.

Pemilihan umum yang sedang berlangsung di India menandai pertama kalinya bahwa hijra dan orang-orang trans dan non-biner lainnya dapat memilih sesuai dengan identitas diri mereka. (R.A.W)

Sumber:

pinknews