SuaraKita.org – Sebuah pusat layanan kesehatan, yang berlokasi di Mumbai, mempekerjakan resepsionis, apoteker, dan konselor LGBT untuk memberikan pengalaman yang paling nyaman bagi para pasiennya.
Vivek Anand, CEO Humsafar Trust, yang membuka klinik berbicara tentang pentingnya hal itu dilakukan.
“Selama bertahun-tahun, 30-40 persen orang yang dites HIV-positif di klinik kami menghilang pada beberapa titik, selama pengobatan ARV mereka di rumah sakit pemerintah,” kata Vivek Anand.
“Setengah dari mereka bahkan tidak pernah muncul. Lebih dari diskriminasi, stigmatisasi diri membuat masyarakat jauh dari kemauan untukmengakses perawatan, ”jelasnya.
Diperkirakan ada sekitar 2,1 juta orang HIV-positif di India, salah satu tingkat tertinggi di dunia. Diskriminasi terhadap gay dan trans dapat membatasi akses mereka ke perawatan dan layanan.
Orang-orang LGBT telah ditolak dari klinik lain
“Kami telah mengetahui hari-hari ketika komunitas trans tidak bisa melewati pintu layanan kesehatan publik di India. Keamanan tidak membiarkan mereka masuk, ”kata Vivek Anand.
Sebuah laporan pada tahun 2016 tentang kesehatan trans di India menemukan bahwa dua pertiga orang transgender tidak memiliki akses ke pengobatan untuk infeksi menular seksual. Hanya 59 persen yang dirujuk untuk tes HIV.
Sharma, yang didefinisikan sebagai biseksual, diwawancara selama dia menunggu di klinik setelah dipindahkan dari rumah sakit pemerintah.
“Di ruang tunggu klinik lain, saya tidak akan merasa nyaman,” kata Sharma. “Kerumunan di sana akan segera mencap saya sebagai homoseksual dan memastikan saya merasa tidak disukai.”
Klinik delapan kamar itu memandang mayoritas orang yang datang berobat termasuk dalam strata sosial ekonomi rendah, menurut Vivek Anand. “Jadi pengobatan gratis dan sumbangan sukarela sangat dihargai,” tambahnya.
Ada terapis terpisah untuk pengujian sebelum dan sesudah HIV, serta konselor umum, dan kelompok dukungan sosial yang bertemu setiap bulan.
Hukum ‘bersejarah’ India untuk orang dengan HIV atau AIDS
Pada 2017, India mengesahkan undang-undang yang memastikan persamaan hak bagi orang dengan HIV atau AIDS . Parlemen negara di Dehli Baru mengesahkan RUU Pencegahan dan Kontrol HIV dan AIDS, yang melarang diskriminasi terhadap mereka yang terinfeksi.
Pada saat itu Menteri Kesehatan Jagat Prakash Nadda mengatakan RUU itu menunjukkan pemerintah “berkomitmen untuk perawatan gratis pasien HIV.”
RUU itu menyatakan bahwa status HIV pasien yang diungkapkan tanpa persetujuan mereka adalah ilegal, dan penelitian serta strategi sedang dikembangkan untuk mengatasi penyebaran infeksi. (R.A.W)
Sumber:
