SuaraKita.org – Selama hari terakhir Konferensi Dunia ILGA, yang diadakan di Aotearoa Selandia Baru, para aktivis LGBT di seluruh dunia memutuskan untuk mengatasi stigmatisasi pekerja seks, termasuk dalam gerakan LGBT. Resolusi tersebut disahkan dalam sesi penutupan konferensi dan menentang semua bentuk kriminalisasi dan penindasan hukum terhadap pekerja seks – yang bersejarah pertama bagi ILGA World.
“Dengan menyetujui resolusi ini, kami keluarga global LGBT mengatakan dengan lantang dan jelas bahwa menangani kekerasan, kriminalisasi, dan pelanggaran hak asasi manusia terhadap LGBT dan semua pekerja seks harus menjadi prioritas bagi gerakan kami”, kata co-Secretaries General ILGA, Ruth Baldacchino dan Helen Kennedy. “Pekerja seks LGBT adalah bagian integral dari komunitas dan gerakan kami, dan telah membentuk momen-momen penting dalam sejarah yang aneh: kita harus mendengarkan suara mereka, berdiri di sisi mereka dan melanjutkan perjuangan kita menuju keadilan sosial untuk semua”.
Prihatin dengan tingginya tingkat tindakan kekerasan, diskriminasi dan pengucilan yang dihadapi oleh pekerja seks, jaringan LGBT global ini yang mewakili lebih dari 1.500 organisasi dari setiap wilayah di dunia bergabung dengan semakin banyak organisasi hak asasi manusia, kesehatan dan anti-perdagangan manusia yang menuntut pemerintah untuk mengakui pekerjaan seks sebagai pekerjaan, dan melindungi tenaga kerja dan hak asasi manusia pekerja seks.
ILGA World menyetujui resolusi tersebut selama Konferensi Dunia ke-30, yang diadakan di Aotearoa Selandia Baru – negara yang mendekriminalisasi kerja seks pada tahun 2003, menetapkan kebijakan integratif yang memungkinkan pekerja seks untuk memilih tempat, jenis, dan metode kerja mereka, termasuk hak untuk menolak klien. Ini telah diakui sebagai salah satu praktik terbaik untuk kebijakan dan hukum kerja seks oleh PBB dan organisasi internasional lainnya, serta organisasi perempuan di Selandia Baru, termasuk Maori Women’s Welfare League, organisasi perempuan pribumi terbesar di negara itu.
Allan Heta Cleaver, anggota NZPC (New Zealand Prostitutes’ Collective), menjelaskan:
“Sebagai pekerja seks Maori, saya ditangkap dan dihukum karena melakukan praktik prostitusi sebelum dekriminalisasi prostitusi. Melakukan pekerjaan seks di jalan, kesehatan dan keselamatan saya sering berisiko dan saya tidak dapat meminta bantuan polisi. Setelah kembali ke pekerjaan seks setelah istirahat panjang dan setelah dekriminalisasi, saya sekarang dapat bekerja di dalam rumah dan tidak begitu berisiko. Saya tahu polisi akan membantu saya, jika saya membutuhkannya. Selain itu, saya dapat mengakses layanan kesehatan dan informasi tentang hak-hak saya melalui organisasi yang dipimpin oleh rekan kerja seperti NZPC. Hak pekerja seks adalah hak asasi manusia! ”
Salah satu kelompok penyelenggara konferensi, Tiwhanawhana Trust, mengadvokasi para takatapui – beberapa di antaranya adalah, atau pernah menjadi, pekerja seks. Pendiri dan Ketua Tiwhanawhana, Elizabeth Kerekere mengatakan:
“Sejumlah besar pekerja seks adalah orang Maori dan banyak yang takatapui . Kami menjunjung tinggi hak-hak pekerja seks untuk memimpin dan terlibat dalam semua pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kehidupan mereka, kesejahteraan mereka dan sektor mereka. Kami mendukung pekerjaan NZPC dan berharap dapat membantu memberikan kehidupan pada resolusi Dunia ILGA. “
Sabrina Sanchez, perempuan trans, migran Meksiko di Spanyol, pendiri serikat pekerja seks OTRAS di Spanyol menunjukkan:
“Banyak perempuan trans melarikan diri dari kekerasan di negara asal mereka, dan bermigrasi untuk menemukan tempat yang aman di mana kita bisa menjadi diri kita sendiri tanpa takut dibunuh karena identitas gender, ekspresi, atau orientasi seksual kita. Pekerjaan seks sering adalah satu-satunya pekerjaan yang tersedia karena kebijakan suaka yang ketat di negara-negara Global Utara ”.
Penelitian telah menunjukkan bahwa, di antara 2.982 orang trans yang terbunuh antara 2008 dan 2018, 62% yang profesinya dikenal adalah pekerja seks. Resolusi Dunia ILGA mengakui bahwa banyak individu LGBT memasuki pekerjaan seks karena transphobia, biphobia, dan homofobia yang membatasi akses ke pendidikan dan bentuk pekerjaan lain, dan pada saat yang sama mengecam kriminalisasi kerja seks, termasuk kriminalisasi klien.
Luca Stevenson, Koordinator ICRSE, jaringan pekerja seks Eropa dari 100 organisasi menambahkan:
“Semakin banyak negara di Eropa dan global menerapkan atau mempertimbangkan untuk menerapkan Model kriminalisasi klien Swedia yang represif, mengabaikan bukti kuat bahwa semua bentuk kriminalisasi terhadap pekerjaan seks secara langsung meningkatkan kerentanan pekerja seks terhadap kekerasan, HIV dan pelanggaran hak asasi manusia. . Kami memuji ILGA World karena mendengarkan suara para pekerja seks dan mendukung hak-hak kami melalui dekriminalisasi. ” (R.A.W)
Sumber:
