SuaraKita.org – Gay dan lesbian di seluruh India bersukacita pada bulan lalu ketika sebuah putusan pengadilan menyatakan homoseksualitas adalah legal.
Sementara keputusan tersebut mungkin seperti sesuatu yang dinantikan oleh mereka di komunitas LGBT, menurut statistik yang dirilis tahun lalu oleh International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association (ILGA), seks gay masih ilegal di hampir 40% dari negara-negara di Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Untuk memahami bagaimana hak gay bervariasi di seluruh dunia, Business Insider menciptakan satu set peta yang memvisualisasikan negara mana yang telah melegalkan kesetaraan pernikahan dan negara-negara di mana seseorang masih dapat dihukum mati karena orientasi seksualnya.
Hasilnya menunjukkan bahwa sementara homoseksualitas tidak lagi dilarang di sebagian besar dunia, masih ada jalan panjang dalam hal penerimaan dan kesetaraan bagi LGBT.
Agama adalah faktor yang tidak dapat diabaikan dalam peta. Sementara mayoritas dunia telah melegalkan homoseksualitas, negara-negara yang masih terlarang terkonsentrasi di Timur Tengah, Asia Tenggara, dan Afrika – wilayah dengan negara mayoritas Muslim.
Menurut Associated Press, “Ulama Islam sangat menekankan bahwa jenis kelamin sesama jenis adalah dosa.”
Al-Quran mengajarkan bahwa homoseksualitas harus dihukum walaupun tidak detail bagaimana caranya. Beberapa negara yang menerapkan hukum syariah (aturan berdasarkan ajaran Islam) menjadikan homoseksualitas sebagai kejahatan besar.
Faktanya, hampir semua negara di mana homoseksualitas secara teknis masih merupakan kejahatan modal adalah mayoritas Muslim.
Nigeria terpecah antara orang Kristen di selatan dan Muslim di utara. Homoseksualitas hanya mendapat hukuman mati bagi beberapa negara di utara.
Di beberapa negara di mana homoseksualitas adalah legal, masih ada beberapa undang-undang yang membuat hidup secara terbuka masih sulit.
Di Rusia misalnya, undang-undang federal yang disahkan pada 2013 membuat ilegal untuk mendistribusikan “propaganda hubungan seksual nontradisional.” Negara ini juga menyulitkan organisasi non-pemerintah terkait orientasi seksual untuk beroperasi di negara tersebut.
Berdasarkan undang-undang agen asing 2012, semua organisasi yang menerima pendanaan apa pun dari luar negeri harus mendaftar sebagai agen asing atau didenda.
Maximum, sebuah organisasi yang beroperasi di negara tersebut untuk membantu komunitas LGBT, didenda sekitar 300.000 rubel (sekitar $ 4.500 USD) pada tahun 2015 karena menolak untuk mematuhi hukum karena mereka pikir itu mengacaukan pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan mereka.
Hanya sekitar 13% dari negara anggota PBB telah melegalkan kesetaraan pernikahan.
Beberapa lainnya – termasuk Peru, Italia, dan Yunani – hanya melegalkan serikat sipil untuk pasangan sesama jenis sejauh ini.
Australia, Jerman, dan Malta adalah negara yang paling baru untuk mengadopsi kesetaraan pernikahan bagi pasangan sesama jenis, pada tahun 2017. Negara pertama yang melakukannya adalah Belanda, pada tahun 2001.
Pasangan sesama jenis sebagian besar tidak diizinkan untuk mengadopsi anak dari luar Amerika dan Eropa.
Afrika Selatan, Australia, dan Selandia Baru adalah pengecualian terhadap aturan ini.
Adopsi bersama berarti pasangan sesama jenis dapat mengadopsi anak bersama. Adopsi orang tua kedua (Second-parent adoption) berarti bahwa satu anggota dari pasangan sesama jenis dapat mengadopsi anak pasangannya (seperti ketika salah satu anggota pasangan lesbian melahirkan).
Meskipun terlalu kecil untuk muncul di peta, negara pulau Mediterania Malta juga melarang terapi konversi, selain Brasil dan Ekuador.
Hanya 5% dari negara anggota PBB yang telah menuliskannya ke dalam konstitusi mereka bahwa diskriminasi berbasis orientasi seksual tidak diperbolehkan.
Lebih banyak negara telah mengambil langkah untuk menanggulangi diskriminasi berbasis orientasi seksual di tempat kerja.
Sumber:
