SuaraKita.org – Gelombang sukacita dan kelegaaan melanda komunitas LGBT India pekan lalu menyusul keputusan penting oleh Mahkamah Agung negara itu untuk melegalkan hubungan seks gay secara konsensual.
Pengumuman bahwa Pasal 377, sebuah hukum era kolonial Inggris yang melarang “tindakan tidak wajar”, akan dibatalkan disambut dengan kegirangan oleh aktivis hak asasi manusia, banyak di antaranya telah berkampanye selama bertahun-tahun untuk mengakhiri undang-undang kuno tersebut.
Tetapi sementara populasi LGBT India merangkul kebebasan yang baru saja mereka dapatkan, jutaan orang lain di seluruh dunia masih terus menunggu dengan harapan.
Menurut penelitian yang disediakan oleh Asosiasi LGBTI Internasional, dari 71 negara di seluruh dunia di mana hubungan seksual sesama jenis adalah ilegal, bukan kebetulan bahwa lebih dari setengah adalah bekas koloni atau protektorat Inggris. Di sebagian besar negara-negara ini, undang-undang yang melarang seks gay konsensual diwarisi dari pemerintahan Inggris dan ditinggalkan setelah kemerdekaan.
Berbicara pada pertemuan Kepala Pemerintahan Persemakmuran pada 17 April lalu, Perdana Menteri Inggris Theresa May menyatakan “menyesali” warisan legislasi homofobia Kerajaan Inggris.
“Saya sangat sadar bahwa undang-undang ini diberlakukan oleh negara saya sendiri. Mereka salah saat itu, dan mereka salah sekarang,” katanya kepada para pemimpin yang berkumpul.
“Sebagai Perdana Menteri Inggris, saya sangat menyesalkan kedua fakta bahwa undang-undang tersebut diperkenalkan, dan warisan diskriminasi, kekerasan dan bahkan kematian yang masih ada hingga saat ini.”
Bagaimana homofobia menjadi hukum
Di seluruh dunia, dari Amerika Selatan ke Asia, diperkirakan 49 negara yang sebelumnya dijajah oleh Inggris terus mengkriminalisasi homoseksualitas.
Dari mereka, 31 negara masih memiliki undang-undang berdasarkan undang-undang anti-LGBT kolonial asli, menurut Lucas Mendos, rekan penulis laporan ILGA 2017 “State-Sponsored Homophobia.” Ini termasuk negara-negara yang beragam seperti Malaysia, Pakistan, dan Uganda.
Meskipun prevalensi undang-undang anti-LGBT di seluruh bekas Kerajaan Inggris, tidak ada blanket decree yang melarang hubungan homoseksual.
Sebaliknya, itu adalah kepekaan administrator kolonial individu yang menyebabkan undang-undang pertama dan kemudian menyebar dengan cepat di Kekaisaran dari tahun 1860 dan seterusnya.
Enze Han, penulis “British Colonialism and the Criminalization of Homosexuality,” mengatakan undang-undang itu sebagian adalah hasil dari hukum moral Victoria yang ketat, yang mendefinisikan aktivitas seksual apa pun bukan untuk prokreasi sebagai tabu.
“(Orang Inggris juga) memiliki konsepsi bahwa ‘Timur’, subyek non-Barat, terlalu erotis dan terlalu banyak bercinta, dan itulah alasan mengapa mereka khawatir perwira muda kolonial akan pergi ke luar negeri akan dirusak oleh tindakan seksual itu, ” katanya.
Banyak undang-undang yang diberlakukan di bawah penjajahan telah lama diubah atau bahkan diperkuat oleh pemerintah lokal, yang kata Lucas Mendos dapat juga menunjukkan bahwa undang-undang kolonial setidaknya mencerminkan sebagian pendapat konservatif yang umum di negara-negara tersebut pada saat itu.
“(Mereka) memeluknya sebagai sesuatu yang merupakan bagian dari budaya,” kata Lucas Mendos.
Penjelasan alternatifnya adalah sikap konservatif yang ditemukan di bekas koloni menggambarkan dampak jangka panjang dari larangan Inggris terhadap pendapat lokal.
Menurut Enze Han, begitu ada hukum, sulit untuk disingkirkan, baik dari perspektif hukum maupun fisiologis. “Kitab hukum mengatakan itu ilegal sehingga itu berarti bahwa hal ini memiliki kesimpulan sosial umum, mengubah pandangan normatif sosial dari hubungan seks gay,” kata Enze Han.
Tradisi budaya terbalik
Hukum era Victoria yang ketat yang dibawa oleh koloni Inggris sering berbenturan dalam dekade, atau bahkan berabad-abad dengan sikap budaya lokal yang kompleks untuk seksualitas. India, secara khusus, secara tradisional mempertahankan pandangan seksualitas dan gender yang fleksibel, non-preskriptif.
Tetapi para administrator Inggris tidak terlalu memperhatikan sikap lokal ketika mereka mengkriminalisasi hubungan sesama jenis pada tahun 1860, dan menyatakan bentuk dari kaum hijra atau transgender negara itu menjadi “tidak alami.”
India sebenarnya adalah salah satu koloni pertama yang melarang hubungan seksual LGBT di bawah undang-undang yang diberlakukan Inggris. Enze Han, yang juga seorang profesor di Universitas Hong Kong, mengatakan bahwa hukum India kemudian digunakan sebagai “cetakan” untuk koloni lain.
Aktivis LGBT India, Dhrubo Jyoti, yang membantu memimpin kampanye untuk dekriminalisasi seks gay di India, mengatakan bahwa komunitas sesama jenis membenci hukum bukan hanya karena “salah”, tetapi juga karena “asing”.
“Undang-undang ini bukan milik kita. Ini bukan hukum yang secara organik berkembang di masyarakat kita,” kata Dhrubo Jyoti.
Dhrubo Jyoti menunjukkan bahwa undang-undang itu tidak hanya menjebak anggota komunitas LGBT dalam ketertutupan, namun juga mengundang bentuk-bentuk diskriminasi lain, menjadi penutup untuk untuk pemerasan dan pelecehan, dan bahkan kekerasan seksual.
Penindasan politik
Hukum kolonial Inggris tidak hanya digunakan untuk menekan dan mengganggu komunitas LGBT. Di banyak tempat mereka adalah alat aktif untuk menekan perbedaan pendapat politik.
Seperti halnya di India, Malaysia juga mengkriminalisasi hubungan sesama jenis di bawah Pasal 377, berdasarkan undang-undang kolonial Inggris asli.
Berdasarkan Pasal 377, politisi oposisi terkemuka Malaysia Anwar Ibrahim dipenjara dua kali atas tuduhan sodomi yang banyak dipandang orang-orang sebagai tuduhan palsu dan bermotif politik.
Anwar Ibrahim dibebaskan awal tahun ini di bawah pemerintahan baru Malaysia, tetapi aktivis lokal Pang Khee Teik mengatakan itu terlalu cepat bagi populasi LGBT negara untuk merayakannya.
“Selama sesi Parlemen, Anda dapat mendengar mereka sangat prihatin bahwa mereka terlihat terbuka untuk mendukung LGBT, dan mereka khawatir ini mungkin merugikan poin politik mereka,” kata Pang Khee Teik mengenai pemerintah baru negara itu.
Bukan hanya hukum anti-sodomi yang mengkhawatirkan Pang Khee Teik. Undang-undang anti-penghasutan era kolonial Inggris, yang diberlakukan pada tahun 1948, telah digunakan untuk memadamkan perbedaan pendapat di Malaysia, sehingga sulit untuk memprotes hak LGBT.
“Undang-undang penghasutan … masih digunakan untuk menargetkan dan membungkam para aktivis,” kata Pang Khee Teik. “Saya tidak berpikir bahwa kita melihat hukum sodomi sebagai satu-satunya warisan Inggris yang bermasalah, sudah cukup baik.”
Tumbuhnya sentimen Islam konservatif di negara ini membuat kerangka hukum era kolonial semakin memprihatinkan bagi para aktivis, karena hidup semakin sulit untuk LGBT Malaysia.
Dua perempuan lesbian dicambuk di Malaysia pada awal September karena mencoba melakukan hubungan seks di sebuah mobil yang diparkir, untuk pertama kalinya hukuman itu terbuka untuk umum, sementara 20 lelaki didakwa setelah sebuah klub gay diserbu di Kuala Lumpur pada bulan Agustus.
“Kami tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Seperti itulah rasanya,” kata Numan Afifi dari kelompok aktivis LGBT Pelangi Campaign.
‘Kami ingin bebas’
Setidaknya 15 negara bekas koloni telah mendekriminalisasi hubungan sesama jenis di tahun-tahun sejak kemerdekaan, dengan India menjadi negara kedua tahun ini setelah Trinidad dan Tobago memutuskan bahwa undang – undang itu “tidak konstitusional.”
Di antara mereka, yang kebanyakan dikembangkan oleh ekonomi Barat, termasuk Australia, Kanada dan Afrika Selatan.
Di banyak bekas koloni Inggris, hukum tersebut masih berdiri, atau bahkan diperkuat, terutama di Afrika.
Pada bulan Desember, festival film LGBT di Uganda diserbu oleh polisi dan ditutup. Polisi mengatakan kepada penyelenggara bahwa mereka telah diperingatkan bahwa film-film itu “pornografi,” tetapi tim festival mengatakan mereka tidak melanggar hukum apa pun.
Seperti di Malaysia dan koloni Inggris lainnya, hubungan sesama jenis dilarang di Uganda berdasarkan undang-undang saat ini yang berdasarkan hukum pidana Inggris lama. Acara Gay Pride di Uganda secara teratur ditutup oleh pihak berwenang dan parlemen telah berusaha untuk menerapkan undang-undang yang ketat yang melarang “promosi homoseksualitas.”
Seorang pelapor khusus PBB yang mengunjungi bekas koloni Inggris di Ghana pada bulan April melaporkan diskriminasi yang meluas dan bahkan kekerasan terhadap LGBT. Hubungan sesama jenis telah dianggap ilegal di Ghana sejak era kolonial, dan hukum kriminal saat ini menggunakan bahasa yang mirip dengan hukum asli.
Pada awal 2017, Mike Oquaye, seorang politikus terkemuka Ghana, menyerukan undang-undang yang lebih ketat pada hubungan sesama jenis, menyebutnya sebagai “kekejian ” dan sangat memperhatikan populasi LGBT.
“Pemerintah harus mengakui bahwa kita adalah manusia, dengan martabat, tidak memperlakukan kita sebagai orang buangan di masyarakat kita sendiri,” kata seorang lesbian berusia 40 tahun dari Ghana kepada Human Rights Watch.
“Kami ingin bebas, jadi kami bisa berdiri tegak di depan umum dan tidak berurusan dengan rintangan dan pelecehan setiap hari.”
Tetapi perubahan secara perlahan datang di seluruh dunia. Di India, masih dengan sukacita dan perayaan, aktivis LGBT Dhrubo Jyoti mengatakan dia berharap tentang masa depan.
“Ini akan memakan waktu lama tetapi ini adalah langkah pertama. Tanpa dekriminalisasi, perjuangan lebih lanjut untuk hak tidak dapat terjadi,” katanya. (R.A.W)
Sumber:
