SuaraKita.org – Hukum pidana era Kolonial Pasal 377, yang mengkriminalisasi seks yang dianggap “melawan tatanan alam,” telah secara luas digunakan untuk menekan komunitas LGBT di India.
Para pembela hak LGBT telah menyerukan pencabutan sejak hukum tersebut diberlakukan kembali oleh keputusan pengadilan pada tahun 2013, tetapi Perdana Menteri Narendra Modi tetap diam tentang masalah ini.
Namun, Mahkamah Agung India minggu ini meminta pemerintah untuk mempertimbangkan masalah ini.
Mahkamah Agung yang dipimpin oleh Hakim Agung Dipak Misra mengeluarkan pemberitahuan untuk meminta pandangan pemerintah karena Mahkamah Agung sedang mempersiapkan untuk mendengar tantangan hukum yang diajukan oleh pemilik hotel berusia 33 tahun Keshav Suri, yang sedang berada dalam hubungan sesama jenis dan sedang berusaha untuk meminta agar hukum tersebut dicabut.
Perwakilan Keshav Suri, Mukul Rohatgi mengatakan: “Orang-orang dari komunitas LGBT mendapatkan diskriminasi di berbagai bidang kehidupan. Kesempatan kerja dan upah yang setara tidak diberikan kepada individu yang telah memilih orientasi seksual yang dianggap ‘berbeda.’
“Pemohon sendiri telah menderita secara mental dan distigmatisasi karena orientasi seksualnya secara pribadi dan profesional. Dia harus berurusan dengan tidak diterimanya pilihan mendasar dan intrinsik yaitu homoseksualitasnya oleh keluarga dan setelah itu bahkan pertanyaan-pertanyaan profesional dimunculkan terkait tentang seksualitasnya, yang biasanya tidak terjadi pada individu heteroseksual.
“Selain itu, pemohon terus-menerus hidup di bawah ketakutan akan tuduhan palsu berdasarkan Pasal 377 yang tercantum dalam KUHP India dan pemohon tidak dapat mengungkapkan hubungannya dan haknya untuk memilih pasangan seksualnya tanpa rasa khawatir. Karena tidak ada tolok ukur kehidupan yang bermartabat dan rasa hormat. ”
Ada tanda-tanda positif dari Mahkamah Agung dalam beberapa tahun terakhir yang menunjukkan bahwa hakim dapat mencabut hukum anti-gay.
Pengadilan India pada tahun lalu menegaskan bahwa individu LGBT berhak mendapatkan hak dasar untuk kehidupan pribadi, ketika mendengar kasus privasi yang tidak terkait dengan Pasal 377.
Sembilan hakim pengadilan menegaskan: “Orientasi seksual adalah atribut penting dari privasi.
“Diskriminasi terhadap individu atas dasar orientasi seksual sangat menyinggung martabat dan harga diri individu.
“Kesetaraan menuntut bahwa orientasi seksual setiap individu dalam masyarakat harus dilindungi secara merata.
“Hak untuk privasi dan perlindungan orientasi seksual terletak pada inti dari hak-hak fundamental yang dijamin oleh Konstitusi.” (R.A.W)
Sumber:
