SuaraKita.org – Sebuah koalisi organisasi LGBT memasang iklan papan reklame tepat di seberang kantor parlemen, menyerukan untuk mengesahkan kesetaraan pernikahan di Taiwan.
Pengadilan konstitusional Taiwan pada tanggal 24 Mei 2017 memutuskan bahwa pasangan LGBT memiliki hak untuk menikah secara sah, dan meminta Legislatif Yuan untuk mengubah undang-undang pernikahan agar mengizinkan pernikahan tersebut dalam dua tahun.
Terlepas dari apakah amandemen tersebut dilaksanakan atau tidak, pasangan LGBT harus diizinkan untuk mendaftarkan serikat sipil mereka sebagai pernikahan setelah dua tahun, sesuai dengan keputusan tersebut.
Koalisi tersebut dibentuk oleh lima organisasi LGBT dan kelompok pembela hak asasi perempuan, mereka mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa iklan tersebut bertugas untuk mengingatkan para pemimpin pemerintah, khususnya Presiden Tsai Ing-wen dan Perdana Menteri William Lai, tentang fakta bahwa Taiwan masih belum mengesahkan kesetaraan pernikahan dan bahwa pasangan LGBT terus kehilangan hak pasangan seperti yang didapatkan oleh pasangan heteroseksual yang biasanya mereka nikmati.
Iklan tersebut menggambarkan dua perempuan yang masing-masing menggendong bayi di tangan mereka, dengan slogan-slogan “Kami berdua adalah ibu dari anak-anak ini” dan “Berapa lama kita harus menunggu hak yang sama untuk menikah?”
Koalisi tersebut menekankan meskipun pengadilan konstitusional telah memutuskan untuk mendukung kesetaraan pernikahan, pasangan LGBT tetap ditinggalkan tanpa perlindungan hukum selama proses legislatif terhenti.
Selain itu, koalisi khawatir bahwa kamp anti-kesetaraan pernikahan dapat mendorong dilakukannya referendum mengenai masalah tersebut; Hasilnya menguntungkan mereka kemudian akan berdampak pada undang-undang di masa depan.
Tanpa menyebutkan langsung undang-undang yang terkait dengan kesetaraan pernikahan, Presiden Tsai Ing-wen mengatakan pada bulan Desember tahun lalu bahwa pemerintah perlu mempertimbangkan berbagai pendapat di seluruh masyarakat Taiwan.
Presiden juga mengatakan bahwa pemerintah akan terus melakukan reformasi yang stabil, meskipun generasi muda mungkin menganggap kemajuan pemerintah lamban atau tidak memadai.
Sementara media menganggap pemerintah akan menahan diri untuk tidak mengusulkan draf amandemen sampai akhir pemilihan lokal pada bulan November, kelompok pembela hak LGBT harus terus berusaha meyakinkan pemerintahan Tsai Ing-wen agar lebih proaktif terhadap masalah ini daripada hanya menunggu sampai Mei 2019. (R.A.W)
Sumber:
Taiwan News
