SuaraKita.org – India bisa saja berada di ambang legalisasi homoseksualitas setelah Mahkamah Agung setuju untuk memeriksa kembali undang-undang zaman kolonial yang melarang hubungan seksual sejenis
Mahkamah Agung mengatakan akan meninjau kembali keabsahan Pasal 377 dari undang-undang pidana India yang melarang “hubungan seksual jasmaniah yang bertentangan dengan tatanan alam oleh lelaki, perempuan atau hewan” yang dapat dihukum seumur hidup dan telah ditafsirkan secara luas sebagai undang-undang anti LGBT.
Hukum ini diadaptasi dari hukum Inggris abad ke-16 dan diadopsi saat India adalah koloni Kerajaan Inggris.
Pengadilan setuju untuk merujuk pertanyaan tentang keabsahannya dalam sebuah dengan pendapat sebelum bulan Oktober.
Mereka menanggapi kasus yang dibawa oleh aktivis hak LGBT yang mengatakan bahwa larangan tersebut membuat mereka terus-menerus ditangkap.
“Sebuah pilihan tidak dapat diizinkan untuk melintasi batas-batas hukum, namun hukum tidak dapat menginjak-injak atau membatasi hak yang melekat yang tertanam dalam individu berdasarkan pasal 21 dari konstitusi.”
Keputusan tersebut diambil setelah pengadilan memutuskan bahwa komunitas LGBT India memiliki hak mendasar untuk mengekspresikan seksualitas mereka pada bulan Agustus.
Para hakim memutuskan bahwa orientasi seksual tercakup dalam klausul dalam Konstitusi India yang terkait dengan kebebasan meskipun pemerintah India bersikeras bahwa tidak ada hak hukum atas privasi.
Pegiat mengira keputusan tersebut akan membuka jalan bagi pencabutan Pasal 377.
Pasal 377 dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi di Delhi pada tahun 2009 namun keputusan ini kemudian ditolak oleh Mahkamah Agung pada tahun 2013 yang mengatakan bahwa merupakan tanggung jawab Parlemen, bukan peradilan, untuk mengubah undang-undang tersebut.
Undang-undang tersebut jarang diinformasikan ketika berhubungan dengan homoseksualitas – Mahkamah Agung mengamati sekitar 200 orang telah dihukum karena melakukan tindakan homoseksual di bawah undang-undang pada tahun 2013 di sebuah negara berpenduduk 1.3 miliar orang – namun para aktivis memperingatkan bahwa tindakan tersebut masih memberi seseorang kekuatan untuk memeras kelompok LGBT dan menghambat upaya pemberantasan HIV / AIDS
Sebanyak 1.347 kasus tercatat di bawah Pasal 377 pada tahun 2015 namun sebagian besar terkait dengan dugaan pelanggaran seksual terhadap anak-anak.
Aktivis LGBT Aditya Bondyopadhyay mengatakan keputusan tersebut menunjukkan bahwa pengadilan mempertimbangkan kembali keputusan mereka sebelumnya dan berusaha memperbaikinya.
Aditya mengatakan “Ada begitu banyak kritik terhadap penghakiman, dan mobilisasi di lapangan dan tingkat penerimaan telah meningkat banyak, terlepas dari kekuatan konservatif di partai yang berkuasa”.
India tetap merupakan masyarakat konservatif dan tampak ada sedikit selera politik untuk mengubah undang-undang tersebut.
Penganut Bharatiya Janata, yang dipimpin oleh Perdana Menteri Narendra Modi, dianggap memusuhi hak LGBT dan berjalan di atas panggung nasionalisme Hindu yang menekankan pentingnya maskulinitas tradisional India.
Tapi ada tanda-tanda bahwa negara tersebut berubah sebagai Kongres, partai oposisi utama yang memerintah negara tersebut sampai tahun 2014, telah memasukkan isu tersebut ke dalam manifesto pemilihannya.
Sementara itu, survei terhadap orang-orang muda India oleh Center for Study of Developing Societies menemukan 61 persen masih menganggap tindakan homoseksual salah, namun responden yang berusia antara 15 dan 17 tahun adalah yang paling menerima. (R.A.W)
Sumber:
