SuaraKita.org – Presiden Filipina Rodrigo Duterte telah menyatakan dirinya untuk mendukung pernikahan sesama jenis, walaupun hal tersebut akan membuatnya bertabrakan dengan Gereja Katolik yang kuat di negara tersebut.
Berbicara pada akhir pekan di sebuah pertemuan tahunan LGBT ke-7 di Azuela Cove, Lanang di Davao City, kota kelahirannya, Rodrigo Duterte bersumpah untuk melindungi hak LGBT dan mengajak mereka untuk menunjuk seorang perwakilan untuk bekerja di pemerintahannya. Rodrigo Duterte meminta komunitas LGBT untuk menemukan calon yang paling cocok untuk memimpin sebuah komisi. Dia menetapkan batas waktu nominasi sampai minggu kedua bulan Januari.
“Saya mendukung kesetaraan pernikahan jika itu adalah tren pada zaman modern,” katanya. “Jika itu akan menambah kebahagiaan Anda, saya menginginkannya.”
Rodrigo Duterte dikutip sebelumnya di media lokal sebagai penentang kesetaraan pernikahan, menggunakan isu gender untuk menyerang negara-negara Barat liberal yang mengizinkannya, terutama mereka yang mengkritik perang brutalnya terhadap sindikat narkoba yang telah membunuh ribuan warga Filipina.
Tapi menurut kantor berita setempat, Rodrigo Duterte secara dramatis memutarbalikkan ucapan sebelumnya dalam pidato terakhirnya, dia sekarang mengungkapkan bahwa dia memiliki anggota keluarga gay dan dengan nada bercanda mengadakan bahwa dia pernah bermain-main dengan gagasan untuk menjadi biseksual.
“Mengapa memaksakan moralitas yang tidak lagi berjalan dan hampir usang,” katanya, menambahkan bahwa “tidak akan ada penindasan” selama masa jabatannya dan bahwa pemerintahannya akan mengakui “kepentingan masyarakat” LGBT.
Pergeseran pendapatnya akan membuat dia berselisih dengan Gereja Katolik yang telah mengkritik keras tindakan kerasnya terhadap obat-obatan terlarang. Uskup yang berpengaruh negara tersebut pada awal tahun ini menyuarakan keprihatinan tentang langkah untuk melegalkan ikatan hubungan pasangan LGBT.
Komunitas LGBT menyambut gagasan Presiden Rodrigo Duterte untuk membuat sebuah komisi yang berfokus pada penanganan isu mereka.
Naomi Fontanos, direktur Gender and Development Advocate Filipinas, mengatakan bahwa komisi LGBT yang diusulkan harus benar-benar mewakili keragaman masyarakat.
“Ini harus mengatasi berbagai masalah kebutuhan dan masalah, harus benar-benar mewakili masyarakat di masyarakat. Ada keberagaman besar di masyarakat kita,” katanya dalam sebuah wawancara.
Naomi Fontanos mengatakan bahwa LGBT berharap konsultasi yang tepat akan dilakukan sehingga komisi tersebut dapat benar-benar menanggapi masalah dan keprihatinan masyarakat dan benar-benar menegakkan kesetaraan.
Sementara kebanyakan negara Barat telah melegalkan kesetaraan pernikahan, dengan Australia menjadi negara yang baru saja melegalkannya, komunitas LGBT masih menghadapi diskriminasi yang meluas di seluruh Asia. Hanya Vietnam dan Taiwan yang telah membuat kemajuan menuju kesetaraan pernikahan namun belum mengesahkan hak pasangan LGBT untuk menikahi pasangannya. (R.A.W)
Sumber:
