SuaraKita.org – Hampir 13 juta warga Australia telah mengembalikan survei mereka dalam pemungutan suara tentang lagalisasi kesetaraan pernikahan.
Dengan 78,5% orang Australia yang memenuhi syarat untuk ikut dalam pemilihan suara, negara ini memiliki jumlah pemilih yang lebih besar daripada pada referendum Uni Eropa di Inggris.
Ketika penghitungan final dari jajak pendapat dimulai, Guardian Australia memprediksi keunggulan besar untuk yng memilih “YES”, dengan hasil akhir yang akan diumumkan pada 15 November mendatang.
Menurut jajak pendapat, 64 persen dari pemilih memilih “YES”, naik 4 persen dari jajak pendapat serupa dalam beberapa pekan terakhir. Sedangkan 31 persen pemilih yang lain memilih untuk tidak mendukung kesetaraan pernikahan.
Semua jajak pendapat publik yang dilakukan sejak surat suara pertama kali diterbitkan telah menunjukkan bahwa yang memilih “YES” lebih banyak, dengan dukungan berkisar antara 55 persen sampai 66 persen.
Pemilih berusia di atas 55 tahun yang mengatakan bahwa mereka telah memberikan suara dalam survei tersebut lebih cenderung memilih “NO” (94%) dibandingkan pemilih di bawah usia 35 (80%).
Kelompok yang paling mungkin untuk memilih “YES” adalah pemilih dari Partai Hijau (92%), pemilih dari Partai Buruh (79%), mereka yang berusia 18-34 (77%) dan perempuan (69%).
Kampanye untuk memilih YES” diwarnai oleh serangan homofobik dari kampanye “NO”, termasuk munculnya poster mengejutkan yang membandingkan individu gay dengan pelaku kekerasan terhadap anak.
Pemimpin Oposisi Partai Buruh Bill Shorten memperingatkan bahwa kampanye tersebut akan melegitimasi fanatisme anti-LGBT.
Tiernan Brady dari organisasi Equality Campaign mengatakan bahwa dia percaya bahwa pegiat kesetaraan telah “dengan yakin memenangkan argumen tersebut.
“Saya pikir orang-orang Australia telah melihat melalui itu … saya pikir masyarakat telah membuat keputusan.”
Namun, kemenangan dalam pemungutan suara nasional mungkin bukan berarti undang-undang di Australia diubah.
Surat suara tersebut hanya bersifat konsultasi, meninggalkan keputusan apakah akan mengubah undang-undang pernikahan ke pemerintah Australia.
Perdana Menteri Malcolm Turnbull mendukung kesetaraan pernikahan, namun banyak orang di pemerintahan sayap kanannya yang menentang langkah tersebut.
Dia sebelumnya mengatakan bahwa pasangan LGBT bisa menikah pada akhir tahun 2018 jika warga masyarakat memilih “YES”, namun para ahli mengatakan ini sangat tidak mungkin.
Anggota parlemen anti-LGBT garis keras yang ikut mengatur dalam Koalisi Liberal-Nasional mengatakan bahwa mereka tidak akan mengakui kesetaraan pernikahan – bahkan jika publik memberi dukungan kuat untuk kesetaraan. Sebagai gantinya, mereka akan mencoba membuat serangkaian amandemen pada undang-undang pernikahan.
Kelompok Nationals dan fraksi sayap kanan yang kuat dari Liberal – termasuk anggota terkemuka dalam Kabinet Malcolm Turnbull – sangat menentang kesetaraan pernikahan, sementara kelompok sentris dan sayap pemuda Liberal mendukung reformasi.
Pemungutan suara publik disebut oleh Malcolm Turnbull hanya sebagai kompromi antara kedua kelompok tersebut setelah anggota parlemen mulai secara terbuka membahas kepemimpinannya atau memberontak untuk melawannya. (R.A.W)
Sumber:
