SuaraKita.org – Sekelompok kecil anggota legislatif lokal telah membentuk sebuah koalisi untuk mempromosikan kebijakan pro-LGBT. Lima anggota legislatif yang berasal dari prefektur Tokyo dan Saitama itu meluncurkan inisiatif mereka di sebuah acara pekan lalu. Mereka adalah Taiga Ishikawa, Kunihiro Maeda, Aya Kamikawa, Tomoya Hosoda dan Wataru Ishizaka.
Kunihiro Maeda (51), yang merupakan anggota dewan di distrik Bunkyo di Tokyo mengambil kesempatan untuk melela secara terbuka. “Individu LGBT ada di generasi manapun” katanya. “Saya berharap kemelelaan saya akan mendorong orang-orang di generasi saya untuk mengambil langkah yang berani. Kita harus memberlakukan perubahan untuk meningkatkan pemahaman tentang LGBT”.
Hampir 80 politisi lain di berbagai tingkat pemerintahan dari seluruh Jepang mendukung koalisi baru tersebut. Mereka juga ingin memastikan adanya kebijakan untuk melindungi hak-hak LGBT.
Aya Kamikawa adalah seorang perempuan transgender telah menjadi wakil dari majelis distrik Setagaya di Tokyo sejak tahun 2003. “Kami perlu mengubah masyarakat, termasuk sistem dan tingkat kesadarannya,” katanya ketika diwawancara. “Kami ingin mengerjakan apa yang kami bisa di tingkat regional” tambahnya.
Salah satu politisi gay pertama di Jepang, Taiga Ishikawa anggota dewan distrik Toshima Tokyo, adalah salah satu anggota koalisi tersebut . Dia juga pernah mendirikan sebuah kelompok untuk mendukung generasi muda LGBT dan menulis sebuah buku yang berjudul Where is my Boyfriend? yang berisi tentang pengalamannya melela. Taiga Ishikawa yang terpilih di distrik Toshima di Tokyo pada tahun 2012 juga mengajukan seruan kepada politisi lain di seluruh negeri untuk bergabung dalam koalisi pembela hak LGBT.
Koalisi pembela hak LGBT tersebut akan mengadakan pertemuan pertamanya pada tanggal 27 dan 28 Juli mendatang di Tokyo.
Meskipun menjadi LGBT di Jepang bukan merupakan perbuatan ilegal, subjeknya masih sangat sensitif. Namun negara tersebut telah membuat beberapa kemajuan pada 2017 ketika memasukkan umpatan kebencian terhadap LGBT sebagai bentuk pelecehan dan memberikan sanksi bagi pegawai publik yang mendiskriminasikan LGBT
Beberapa kabupaten mengakui kemitraan sejenis (same-sex partnership ) termasuk Sapporo yang telah mulai mengeluarkan sertifikat bagi pasangan LGBT dalam kemitraan sejenis. Departemen Pendidikan Jepang (MEXT) memperbarui kebijakan anti-bullying yang akan melindungi murid-murid LGBT, karena sekitar 50% LGBT di Jepang mengaku bahwa mereka di-bully di sekolah.
Meskipun ada peningkatan jumlah individu transgender yang menemui dokter untuk membahas tentang disforia gender mereka, Jepang masih memiliki peraturan yang sangat ketat seputar izin untuk melakukan transisi bagi warga negara. Pembela hak-hak transgender telah meminta agar pemerintah untuk mengakhiri peraturan dimana ketika seseorang ingin bertransisi gender maka dia harus tidak dalam hubungan pernikahan, tidak memiliki anak dan wajib menjalani sterilisasi. (R.A.W)
Sumber:
