SuaraKita.org – Dewan Kota Darebin, di wilayah Victoria, Australia pada awalnya mengibarkan bendera pelangi dalam rangka merayakan Hari Internasional Melawan Homofobia, Biphobia dan Transfobia (IDAHOT). Namun mereka telah berjanji untuk menjaga agar bendera tetap berkibar sampai kesetaraan pernikahan menjadi undang-undang di Australia.
Walikota Darebin, Kim Le Cerf mengatakan “Kesetaraan perkawinan adalah bagian besar dari perjuangan untuk mengakhiri diskriminasi yang mengakar dan saya bangga bahwa Dewan Kota Darebin akan tetap mengibarkan bendera pelangi sampai Undang-Undang Perkawinan berubah sehingga orang Australia mendapatkan kesetaraan pernikahan, terlepas dari siapa mereka atau siapa yang mereka cintai
“Orang-orang yang mengidentifikasi diri mereka sebagai LGBT besarnya lebih dari 10% dalam komunitas kami dan mereka 2 kali lebih mungkin menghadapi kondisi kesehatan mental yang buruk sebagai akibat langsung dari stigma, prasangka dan diskriminasi yang mereka alami setiap hari,’ tambahnya.
Dewan kota Darebin juga menyetujui untuk memberikan dana hibah sebesar 20.000 Dollar Australia, yang akan berjutuan untuk mengenbangkan program perlindungan lebih lanjut bagi komunitas LGBT setempat. Anggota dewan Darebin, Steph Amir berkata “Kita perlu mengakui dan memperlihatkan dukungan bagi komunitas kita yang beragam” katanya.
Menurut Australian Marriage Equality, dukungan publik untuk pernikahan sesama jenis sangat kuat, dengan jajak pendapat baru-baru ini menunjukkan bahwa 72% orang Australia mendukung hal tersebut.
Akan tetapi Senat Australia memilih menentang pemilihan suara yang seharusnya dilakukan pada bulan November 2016, karena pihak oposisi federal dan beberapa kelompok aktivis khawatir pemilihan suara tersebut akan menimbulkan perdebatan publik yang berpotensi memecah-belah dan menyakiti komunitas LGBT.
Menurut ketua Australian Marriage Equality pemilihan suara seharusnya dilakukan oleh anggota parlemen, karena hal itu adalah yang terbaik bagi masyarakat.
Namun, Perdana Menteri Australia dan yang lainnya mendukung referendum berpendapat bahwa pemilihan suara harus diserahkan kepada publik untuk diputuskan – dan Anggota Parlemen Nasional, Andrew Broad mengatakan pada bulan November bahwa “Pemerintah tidak akan meninjau kembali pernikahan sesama jenis di masa yang akan datang”.
Undang-undang Amandemen Pernikahan 2004 di Australia mendefinisikan pernikahan sebagai “penyatuan seorang lelaki dan perempuan yang secara sukarela memasuki kehidupan satu sama lain”. (R.A.W)
Sumber:
