SuaraKita.org – November ini adalah batas waktu bagi militer Amerika Serikat untuk meluncurkan panduan bagaimana sikap para komandan dan prajurit menghadapi rekan sejawat transgender mereka yang sedang melalui masa transisi. Tidak seperti masyarakat sipil yang sedikit “gaduh” dalam menyikapi hal tersebut, pihak militer tampaknya sedikit tenang dalam menjalani perubahan yang terjadi.
“Para komandan harus bersikap sama dalam menghadapi prajurit yang sedang dalam masa transisi gender, sikap yang sama seperti menghadapi prajurit yang sedang menjalani tindakan medis penting lainnya. Komandan harus meminimalkan efek yang terjadi dalam misinya serta meyakinkan kesiapan unit yang dipimpinnya dalam sebuah tugas” demikian instruksi yang dikeluarkan pada tanggal 7 Oktober lalu, setelah Menteri Pertahanan Ash Carter mencabut larangan kepada prajurit transgender untuk bertugas pada bulan Juli.
Sekretaris Militer Eric Fanning mengatakan bahwa militer telah menjalankan kebijakan tersebut di bawah perintah sementara tanpa masalah. Sementara kebijakan resmi untuk melakukan transisi mengubah jenis kelamin berdasarkan diagnosis sedang disusun di dalam DEERS (Defense Enrollment Eligibility Reporting System). Diperkirakan ada sekitar 1.320 sampai 6.630 transgender yang bertugas dalam kemiliteran dari sekitar 1,3 juta orang prajurit yang aktif. Eric Fanning juga mengatakan bahwa beberapa perubahan identitas kelamin dari prajurit yang sedang atau sudah melalui proses transisi telah dilakukan dalam sistem komputer. Pelatihan bagi prajurit transgender harus diintegrasikan ke dalam rotasi pelatihan pada bulan Juli yang akan datang dengan laporan lengkap untuk inspektur jenderal pada Oktober 2018.
Eric Fanning adalah gay pertama yang menjabat Sekretaris Militer di Amerika Serikat. Pelantikannya menjadi momen bersejarah lainnya yang ditorehkan rezim Obama setelah berbagai langkah bersejarah lain juga diambil Presiden Obama dalam mendorong pemenuhan hak-hak sipil kelompok LGBT. Sekretaris Militer adalah jabatan tertinggi yang ditujukan untuk masyarakat sipil dalam sistem kemiliteran AS. Jabatan ini bertugas untuk mengelola segala yang berhubungan dengan kemiliteran AS, dari mulai sumber daya manusia, tim kerja, pembangunan infrastruktur, masalah lingkungan, sistem persenjataan, akusisi perlengkapan, komunikasi sampai dengan manajemen keuangan.
Sumber
