Suarakita.org- Gubernur Jenderal Quentin Bryce menyampaikan dukungannya secara terbuka ke publik mengenai Australia menjadi Republik dan pernikahan sejenis dalam pidato pentingnya di Sidney, Jumat (22/11/2013).
Bryce yang menjadi pembicara terakhir dalam forum kuliah tahunan ABC – Boyer Lecture – mengatakan dirinya berharap Australia bisa menjadi negara dimana warganya bebas mencintai dan menikah dengan orang yang mereka pilih”.
“Dan mungkin saja, teman saya, suatu saat nanti, seorang gadis atau remaja laki-laki, akan tumbuh menjadi seorang kepala negara pertama bagi bangsa kita,” tuturnya.
Bryce ditunjuk sebagai gubernur perempuan pertama Australia pada tahun 2008 PM Kevin Rudd. Tidak ada batasan menduduki jabatan tersebut, namun tercatat paling lama sekitar lima tahun. Gubernur Jenderal ditunjuk Ratu Inggris dengan saran dari Perdana Menteri.
Bryce menggunakan pidatonya untuk menyerukan tentang sebuah negara yang menepatkan etika kepedulian sebagai panduan dalam memimpin bangsa.
“Negara dimana yang muda, yang tua, bumiputera, pendatang baru, penyandang cacat, diperlakukan dengan bermartabat, terhormat dan mampu menjadi generasi yang terbaik dan sesehat mungkin.”
Memupuk kesetaraan sejak dini
Bryce dilahirkan di Longreach, Queensland, dan memiliki karier panjang dalam dunia hukum sebelum menjabat sebagai Gubernur Jenderal pada 2008.
Dia dikenal sebagai tokok perintis bagi perempuan: Ia menjadi salah satu pengacara perempuan pertama di Australia, yang kemudian menjadi perempuan pertama yang diangkat ke sekolah hukum Universitas Queensland.
Bryce mengagumi ibundanya yang seorang guru di Winton yang berperan besar dalam awal kariernya.
“Saya besar dalam keluarga yang memupuk kesadaran mengenai kesetaraan dan kesempatan, saya selalu mendapatkan kedua hal tersebut,” cerita Bryce kepada Kerry O’Brien dalam sebuah wawancara tahun 2008 lalu.
Berbicara tentang perdebatan apakah Australia harus menjadi negara republik, Bryce mengatakan pada tahun 2008 bahwa masyarakat Australia “sudah dewasa dan berkembang” dan bahwa perdebatan masa depan tentang kepala negara akan menjadi penting.
“Dan saya pikir kita memiliki tanggung jawab besar untuk dapat menerima informasi dengan sangat baik mengenai evolusi dari konstitusi.”
Sumber : kompas.com
